Latest Post

Dinkes Kota Kediri Sosialisasikan PPK BLUD di UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik Seroja

Written By Hapra Indo on 3/26/2015 | 17:32

Kediri, hapraindonesia.co – Dinas Kesehatan Kota Kediri terus berupaya memaksimalkan kinerjanya, untuk mewujudkan masyarakat kota kediri yang sehat dan damai, dengan melakukan peningkatan status Puskesmas menjadi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik Seroja.

Saya berharap Setelah UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik Seroja menjadi PPK BLUD, mengoptimalkan kinerja dan pelayanannya, demikian juga Dinas Kesehatan untuk mendampingi dan mengawal UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik Seroja menuju BLUD UPTD Dinas Kesehatan. Hal ini disampaikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar SE dalam Kesempatan Membuka Sosialisasi Pemahaman Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik Seroja Kota Kediri, Rabu (25/3).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.

Menurut Mas Abu Pola keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dengantujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dengan dasar hukum permendagri no. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan PP RI NO. 22 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD.

Sebagaimana Puskesmas sebagai ujung tombak sekaligus tolak ukur pelayanan publik dibidang kesehatan tingkat pertama, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi khususnya performance suatu daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai standart pelayanan minimal (SPM) daerah dan urusan wajib dibidang kesehatan. Adapun pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dalam kegiatan sosialisasi ini telah melibatkan peserta dari unsur eksekutif dan legislatif. Turut hadir dalam sosialisasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu. Ketua DPRD, DPRD Komisi C dan Badan Angaran DPRD Kota Kediri. Kepala Dinas Kesehatan, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bappeda Kota Kediri. Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Klinik Seroja se- Kota Kediri. (Adv/B@m)

Belum Genap 6 Bulan Diperbaiki, Jalan Umum Di Plemahan Kembali Rusak

Written By Hapra Indo on 3/25/2015 | 16:07

Kediri, hapraindonesia.co - Belum genap 6 bulan setelah diperbaiki oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Kediri, jalan umum di Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, kembali rusak.

Jalan yang Rusak dan berlubang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan pengendara jalan bermotor yang melintas di jalan tersebut. Apalagi jika hujan turun, guyuran air hujan menutupi lubangan jalan dan hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, akhirnya warga memberi tanda dengan menanam tanaman pepaya serta kayu berukuran 1 meter di ruas badan jalan yang rusak. Pasalnya, ruas jalan tersebut berlubang penyebab kecelakaan. "Penanaman pohon pepaya sudah sekitar 1 minggu mas, ini sengaja kami lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan,"tutur Ponco mulyono, 54, warga setempat, Rabu (25/3).

Menurut Ponco, dalam kurun 1 Bulan ini terhitung ada 12 peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan umum tersebut. Selain jalan tersebut rusak, di malam hari jalan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan. Akibatnya, para pengendara sering mengalami kecelakaan saat melintas. "KaLau yang sering malam hari kecelakaannya, kebanyakan ya yang naik sepeda motor,"terangnya.

Karena seringnya terjadi kecelakaan dan tidak adanya lampu penerangan jalan, Ponco berharap dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, segera memperbaiki jalan tersebut serta memberi lampu penerangan jalan.(Dt/B@m)

Keterangan Gambar : Jalan Rusak Di jalur Plemahan, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Pemkot Kediri Belum Siapkan Anggaran Untuk PNS masuk BPJS Ketenaga Kerjaan

Written By Hapra Indo on 3/24/2015 | 17:39

Kediri, hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Kediri tahun 2015 ini belum menganggarkan perlindungan kesehatan untuk para PNS maupun tenaga honorernya menjadi pesertaan BPJS ketenaga kerjaan.

Padahal sesuai peraturan dari pemerintah pusat, maksimal bulan juli, seluruh PNS baik pusat maupun daerah harus diikutkan dalam BPJS ketenaga kerjaan.

Wakil kepala BPJS ketenaga kerjaan Kota Kediri Sulistyo mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan pemkot Kediri, tahun ini belum menganggarkan untuk PNS masuk BPJS ketenaga kerjaan.

Namun pihak pemkot mengaku maksimal PAK bulan agustus mendatang baru bisa menganggarkan dana untuk PNS masuk BPJS ketenaga kerjaan.

Sementara itu, ketua komisi C DPRD Kota Kediri Reza Darmawan berharap, pemkot Kediri segera mengalokasikan anggaran untuk jaminan BPJS ketenaga kerjaan, bukan hanya karyawan yang berstatus PNS saja, melainkan juga tenaga honorer maupun tenaga kontrak. (Ac/B@m)

Banyak Galian Kabel Ditepi Jalan Membahayakan Di Kota Kediri

Written By Hapra Indo on 3/23/2015 | 18:53

Kediri, hapraindonesia.co - Kalangan DPRD Kota Kediri, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik lokasi galian kabel di tepi jalan.

Sidak dilakukan, setelah dewan menerima keluhan dari masyarakat terkait galian kabel yang mengganggu pengguna jalan.

Dalam sidak tersebut melibatkan Badan Permodalan Daerah (BPM), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bagian Umum Pemerintah Kota Kediri. Lokasi sidak antara lain di sepanjang Jalan Mayor Bismo Kota Kediri, khususnya didepan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

"Kami memberikan rekomendasi kepada saudara Walikota Kediri untuk segera membuat Peraturan Walikota (Perwali) berkaitan dengan galian di tepi jalan raya. Sebab, selama ini peraturan daerah (Perda) yang ada hanya mengatur tentang retribusinya," ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Senin (23/3/2015).

Masih kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri itu, pihaknya berharap agar penggali lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Pihaknya tidak ingin penggalian tanah di tepi jalan justru bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan terhadap pengguna jalan raya.

Perlu diketahui bahwa, sebelum sidak, kalangan DPRD sempat melakukan hearing dengan sejumlah sakter terkait. Dalam hearing tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto sempat mempertanyaan aturan galian dan saksi, terhadap pihak penggali yang belum mengantongi izin, sebelum melakukan penggalian.

"Kami mempertanyakan aturan terhadap penggalian tanah ini. Sebab, selama ini setelah menggali, biasanya mereka terkesan tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bersedia mengembalikan fungsi tanah yang sudah digali tersebut," ujar Hadi Sucipto mempertanyakan.

Sementara itu, pihak Pemkot Kediri selama ini hanya berpedoman pada perda Nomor 7 tahun 2000 tentang galian dan belum mengatur galian tentang kabel milik operator seluler.(An/B@m)

Keterangan Gambar :  Kalangan DPRD Kota Kediri, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik lokasi galian kabel di tepi jalan (23/3)

Petani Lereng Kelud Desak Pemkab Segera Bagikan Lahan Perhutani Seluas 51,7 Ha Pada Rakyat

Kediri, hapraindonesia.co - Ratusan Petani dari Desa Sempu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri kembali melakukan aksinya menggeruduk kantor pemerintah Kabupaten Kediri yang terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Kediri - Jawa Timur, kali ini ratusan petani yang tergabung dalam Sarikat Tani Sepakat Satu menuntut untuk penerbitan sertifikat tanah yang mereka tempati sejak puluuhan tahun lalu.

Koordinator aksi Nanik Hariyanti mengatakan, tuntutan ini berdasarkan peraturan bersama 4 menteri, di antaranya Mentri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Mentri Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pertanahan Negara. “Dalam peraturan nomor 79 tahun 2014, tentang tata cara penyelasaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutang lindung. Sehingga kami kesini untuk memberikan ribuan berkas permohonan petani” kata Nanik.

Pendemo juga mengancam akan memboikot Pilkada Kabupoaten Kediri jika tidak bisa menyelsaikan konflik agraria anatara Perhutani dan Petani dari Desa Sempu ini. “Kita sepakat boikot pilkada jika Pemkab tidak bisa mentelasaikan,” tandasnya. Lebih lanjut dia mengatakan, mengacu pada peraturan bersama 4 menteri tersebut, dia (Nanik-Red) selaku koordinator aksi meminta agar Pemkab Kediri segera melaksanakan peraturan tersebut dengan segera membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah. “Pada tanggal 17 oktober 2014 lalu peraturan diundangkan, dan seharusnya april ini sudah dilakukan, tapi anehnya hingga sekarang tidak ada tim IP4T yang melakukan surve lokasi, ada apa ini?” ungkapnya heran.

Sementara, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri Tatang Hariyadi yang didampingi beberapa pejabat Pemkab Kediri, saat menerima berkas itu mengatakan jika, pihaknya untuk melangkah harus menunggu SK tim IP4T dari Bupati. “Hingga sekarang kita belum ada SK dari Pemerintah Daerah, karena tim itu dibentuk oleh Bupati, sementara pembentukan sendiri tergantung ada tidaknya anggaran,” kata Tatang.

Lebih lanjut, tatang mengatakan hingga saat ini anggaran di Provinsi Jatim memang ada, namun untuk Kabupaten Kediri tidak memiliki jatah untuk tahun ini, sehingga pembentukan untuk melangkah ketahap selanjutnya belum bisa dilakukan. “Memang ada anggaran yang disimpan di Dipa Provinsi, namun untuk jatah di Kabupaten Kediri tidak ada, yang ada hanya Blitar, Trenggalek dan Batu, sehingga untuk. Saat ini sulit dilakuakan,” jelas Tatang.

Perlu diketahui, Para petani yang mengajukan permohanan sertifikat tanah seluas 51, 7 hektar ini sebanyak 1800 KK, hingga sampai saat ini tanah tersebut di klaim milik perhutani. (B@m)

Keterangan Gambar : Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam from perjuangan petani mataram menggeruduk kantor Pemkab Kediri, sambil membawa Poster yang bertuliskan tuntutan dan keluhan dari masyrakat, Senin (23/3).

Ratusan Korban PHK Sepihak PT Koreana Ancam Duduki Perusahaan dan Kantor Pemkab Kediri

Buruh mengancam akan menduduki Perusahaan, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Kantor Disnaker Kabupaten Kediri jika perusahaan bandel tidak mengindahkan nota dinas dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

Kediri, hapraindonesia.co - Ratusan buruh PT Koreana Seed Indonesia yang di PHK secara sepihak mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengadukan nasibnya. Buruh menuntut dipekerjakan kembali seluruh kariawan yang di PHK sepihak sebagai karyawan tetap dan dibayarkan rapelan gajinya, sebagaimana isi nota dinas dari kantor Disnaker. Dan perlu diketahui sudah empat bulan tehitung dari bulan November rapelan gaji buruh belum diberikan.

Tetapi di sisi lain pihak PT Koreana tetep bandel dan menantang serikat untuk menutup perusahaan jika memang para buruh tetap berkehendak untuk melakukan atau menjalankan nota dari Disnaker tersebut.

Bagi buruh silahkan saja perusahaan di tutup, karena aset sesuai undang-undang jika memang perusahaan masih mempunyai tanggungan kepada pekerja akan di hitung asetnya, dan tidak semudah itu perusahaan bilang pailit.

Perwakilan pihak buruh sendiri telah memberi batas waktu kepada pihak perusahaan untuk mulai mempekerjakan kembali 136 buruhnya yang di PHK sepihak pada 3 April. Pasalnya selama ini upaya mediasi dengan pihak perusahaan mengalami jalan buntu. Daniel mengungkapkan, pihak perusahaan enggan mempekerjakan kembali karyawannya yang telah dirumahkan dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan pailit.

Namun alasan itu ditampik pihak pekerja karena perusahaan yang berlokasi di Dusun. Bendorejo, Desa.Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri itu masih tetap beroperasi sampai sekarang.

Buruh mengancam akan menduduki perusahaan, kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Kantor Disnaker. Ancaman ini dilakukan jika perusahaan bandel tidak mengindahkan nota dinas dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

"Jika sampai tanggal 3 April buruh masih belum dipekerjakan, kawan-kawan buruh korban PHK bakal melakukan pendudukan di beberapa titik, yaitu di Kantor PT Koreana Seed Indonesia, kantor Pemkab Kediri dan di kantor Disnaker Kabupaten kediri" Ucap Daniel Arisandi, selaku kuasa Hukum dan pendamping buruh korban PHK PT Koreana Seed Indonesia kepada HAPRA, Senin (23/3).

PT Koreana Seed Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Korea yang memproduksi benih sayur dan buah untuk ekspor. Namun perusahaan dengan alasan efisiensi telah merumahkan 136 pekerjanya secara sepihak. (B@m)

Keterangan Gambar : Ratusan buruh PT Koreana Seed Indonesia yang di PHK secara sepihak sedang berorasi di sepan kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Senin (23/3)

Telah Pulang Ke Rahmatullah Ketua Tanfidziyah NU juga Mantan Wabup Kediri

Written By Hapra Indo on 3/21/2015 | 19:54

Kediri, hapraindonesia.co - Keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri, Sabtu (21/3), berduka. KH Sulaiman Lubis yang juga Ketua Tanfidziyah NU serta mantan Wakil Bupati Kediri periode 2005-2010, berpulang ke Rahmatullah usai dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pare Kabupaten Kediri.

Kabag Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, RS HVA Toeloengredjo Pare dr Menis Rahmawati, menuturkan almarhum KH Sulaiman Lubis, masuk rumah sakit, Jumat (20/3) sore. Setelah sempat dirawat, KH Sulaiman Lubis meminta dirujuk ke RSUD Dr Soetomo, Surabaya.

“Saat masuk ke rumah sakit, beliau mengalami muntah-muntah. Hingga meminta dipindah perawatan di RSUD dr Soetomo Surabaya. Namun, saat kita buat surat rujukan, mendadak beliau pingsan dan langsung masuk ruang ICU. Takdir berkata lain, beliau akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 15.30 saat mendapatkan perawatan medis,” terang dr Menis Rahmawati.

Sekadar diketahui, almarhum KH Sulaiman Lubis, pernah menjabat wakil Bupati Kediri periode 2005-2010, yang saat itu berpasangan dengan mantan Bupati Kediri H Sutrisno. Selanjutnya, yang bersangkutan kembali mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kediri berpasangan dengan H Sunardi sebagai calon bupati, pada pilkada 2010 lalu, namun tak terpilih.

Selanjutnya jenazah KH Sulaiman Lubis yang dikaruniai dua anak ini rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Kapi Kecamatan Kunjang, Minggu (22/3). (Bd/B@m)

Keterangan Gambar : Foto Alm KH Sulaiman Lubis
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved