Latest Post

SMPN 1 Kunjang “Lakukan Pungutan untuk Bangun Pagar Sekolahan”

Written By Hapra Indo on 12/15/2014 | 21:21

Kediri, hapraindonesia.co - Meski dana bantuan yang di gelontor oleh pemerintah bernilai milyaran, dari berbagai program seolah sekolahan terus “haus” akan kucuran dana, dan ujung ujungnya minta uang ke walimurid. Setelah SMAN 1 Papar Kabupaten Kediri dikabarkan melakukan pungutan untuk pembelian komputer, kini pungutan dilakukan terhadap murid diduga juga dilakukan oleh SMPN 1 Kunjang untuk pembangunan pagar dan gapura Sekolah.

Pungutan tersebut kabarnya dengan rincian ke-las VII dipungut sebesar Rp 250 Ribu, kelas VIII Rp 150 Ribu dan IX Rp 100 Ribu, terdiri dari delapan kelas, dengan jumlah seluruh murid 300 siswa. Pungutan tersebut menjadi keberatan bagi walimurid, terlebih lagi bagi walimurid yang taraf perekonomiannya katagori tidak mampu.

Beberapa sumber dari walimurid yang ditemui HAPRA, salah satunya menuturkan, dirinya merasa keberatan dengan membayar Rp 250 ribu. Salah seorang walimurid penerima kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan mempunyai banyak anak.

Wali murid tersebut mengakui pernah diajak rapat membahas pungutan ini. “Pihak sekolah memang menjelaskan kalau tidak mampu, dianjurkan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Dan jika tidak bisa menunjukan surat keterangan tidak mampu, siswa harus membayar sampai kenaikan kelas,” kata sumber dari salah seorang walimurid.

Yang lebih ironis lagi, meski walimurid tersebut tidak mampu, tetapi dirinya tidak terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga harapan). Sumber dari walimurid kelas IX , mengaku heran dengan pungutan untuk membangun pagar dan gapura tersebut. Pasalnya, sejak anaknya duduk di kelas VII, pihak sekolah terus melakukan pungutan dengan dalih yang sama, yaitu pembangunan pagar, sampai sekarang anaknya duduk di kelas IX. “Masak pungutan untuk buat pagar kok tiap tahun, sekolah harus transparan,” kata walimurid kelas IX yang berpesan namanya tidak dikorankan ini kepada HAPRA.

Kasek SMPN 1 Kunjang, Moh Hadi Nursalim, ketika dikonfirmasi HAPRA mengatakan, pihaknya melakukan pungutan dengan dasar Permendiknas Nomor 44 tahun 2012. Dan pembangunan pagar itu sudah dikerjakan,” kata Kasek. “Untuk siswa yang keberatan atau tidak mampu, bisa membuat surat tidak mampu, dan surat tersebut kita serahkan ke komite sekolah, jadi tidak perlu minta surat keterangan mampu kedesa,” jelasnya.

“Sudah diadakan rapat komite dan rapat walimurid membahas ini, pada tanggal 1 Nopember 2014, untuk membayar dan waktunya sampai kenaikan kelas,” tegas Kepala SMPN 1 Kunjang Moh Hadi Nursalim.

Ketika ditanya terkait kouta siswa miskin SMPN 1 Kunjang, Kasek Moh Hadi Nursalim tidak memberikan jawaban, dan hanya mengatakan bahwa per siswa yang mendapat PKH sebesar Rp 370 ribu. Kepala bidang SMP/SMA Disdikpora Kabupaten Kediri, Darmadi, hingga berita ini naik cetak belum dapat dikonfirmasi. Ketika hendak ditemui di kantornya, tidak ada di tempat, saat ditelepon tidak diangkat, dan dikirimi pesan singkat ke ponselnya, tidak dibalas. (Pras/Cahyo

Keterangan gambar : Foto pagar SMPN 1 Kunjang yang sedang dibangun.

LPJ Penerima Bansos APBN Rehap SD Belum Usai, Kejaksaan Periksa Kasek

Written By Hapra Indo on 12/10/2014 | 21:06

Kediri, Hapraindonesia.co - Penerima dana bansos rehap SDN di wilayah Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri. Hal tersebut diakui oleh Kepala SDN 2 Puncu, Sunar.

“Ya ada tim dari kejaksaan kesini (SDN 2 Puncu), sudah memeriksa semua bangunan sekolah,” kata Kasek Sunar. Kepada HAPRA Indonesia, Kasek Sunar mengakui, LPJ rehap sekolahannya belum jadi (10/12). LPJ saya belum jadi,” terangnya.

Ketika ditanya bahwa rehap bansos sekolahnya diborongkan oleh salah seorang perangkat desa, Kasek membantahnya. Sementara itu, Kasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Kediri, Sholeh, dikonfirmasi HAPRA mengatakan, pihaknya sudah menegur dan secepatnya akan diselesaikan. “Kami tidak memberikan batas waktu, yang penting harus segera cepat selesai,” ujarnya.

Kepala Bidang TK/SD Disdikpora Kabupaten Kediri, Sunaryo, dikonfirmasi HAPRA melalui ponselnya mengatakan, dirinya tidak mengetahui tentang adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri terhadap dugaan penyelewengan rehap bansos APBD di Puncu tersebut. “Saya tidak tahu kalau ada pemeriksaan kasek SD oleh Kejaksaan. Apalagi LPJ penggunaan anggaran bansos itu juga belum selesai,” kata Naryo. (Cahyo

Keterangan Gambar : ilustrasi Bansos

Walimurid menjerit, Pihak SMA N 1 Papar Cuek

Written By Hapra Indo on 12/03/2014 | 18:29

Kediri, hapraindonesia.co –SMAN 1 Papar di bawah pimpinan kasek Tamsyis seolah tidak memperdulikan kondisi anak didiknya yang tidak mampu, bahkan pihak sekolah telah melakukan intimidasi terhadap walimurid.

Kasek Tamsyis yang mantan Kepala Bidang Tk/SD Disdikpora Kabupaten Kediri itu seolah menutup mata dan telinga, akan jeritan wali muridnya. Salah seorang walimurid bernama Kader asal desa srikaton Kecamatan Papar yang di temui oleh Hapra Indonesia di rumahnya berkeluh kesah terkait sikap pihak sekolah yang dianggap arogan. Kader bertutur bahwa dirinya dan anaknya sudah putus asa menghadapi pihak sekolah SMAN 1 papar, pasalnya dirinya yang miskin di paksa untuk membayar lunas proyek sekolahan untuk membeli multimedia.

“saya ingin bertemu dengan pak kasek Tamsyis, tapi tidak bisa bertemu, karena selalu di halang halangi oleh guru di situ dan di arahkan ke bu Pipit guru BK, saya hanya mau minta kebijaksanaan dari Pak Tamsyis” tuturnya. Kader wajar putus asa, pasalnya kader sudah dua kali minta surat keringanan ke sekolahan, namun oleh pihak sekolah tidak di gubris dirinya tetap harus membayar, atau tidak boleh ikut ujian. Pihak desa Sri katonpun tempat kader dan keluarga tinggal, merasa heran , pasalnya sudah dua kali ke desa minta di buatkan surat keterangan tidak mampu, namun tidak di gubris.

Menurut Kader pihak sekolah tidak percaya kalau dirinya orang miskin, “kalau memang pihak sekolah tetap melakukan tarikan ya terpaksa anak saya, saya suruh berhenti saja sekolah, buat makan saja susah, saya hanya buruh tani,,,,rp sehari” ungkapnya. “Silahkan pihak sekolah croscek kerumah saya, agar tahu keadaan kita sekeluarga, rumah saja masih numpang dengan tetangga” harapnya.

Hal senada juga di katakan Paeran walimurid yang lain, parean kepada hapra Indonesia mengeluhkan “tekanan” yang di lakukan oleh pihak sekolah terhadap anaknya, “Saya mau protes tapi tidak berani, karena anak saya di suruh melunasi pungutan itu kalau ingin ikut ujian” Ujarnya.

Sementara itu menurut sumber, ternyata pungutan sebesar Rp 800 ribu bagi yang mampu, dan Rp 600 ribu sampai Rp 300 ribu bagi yang tidak mampu di gunakan untuk uang gedung, “Itu sebenarnya untuk uang gedung, dan biaya untuk multimedia hanya untuk pengalihan saja” kata sumber.

Itu hanyalah beberapa walimurid yang ditemui hapra indonesia, masih banyak walimurid yang lain menjerit dan pihak SMAN 1 Papar tidak peduli. Sikap Kasek Tamsyis yang tidak mau menemui para walimurid patut di pertanyakan selain sebagai pendidik, Tamsyis adalah orang senior di lingkup pendidikan, pasalnya dirinya pernah menjabat kepala bidang TK/SD .

Sementara itu pihak Disdikpora Kabupaten Kediri ,Darmadi sebagai kabid SMP/SMA belum melakukan tindakan , padahal Darmadi sudah mengetahui kasus ini, dan ketika itu saat di konfirmasi terkait “pungutan”SMAN 1 Papar mengatakan bahwa semua yang bersinggungan dengan pungutan dan semacamnya telah diatur di Permendiknas no 44 tahun 2012 , “Siswa miskin di bebaskan dari segala tarikan yang tidak dianggarkan di APBN” Kata Darmadi.

“Siswa miskin tidak boleh di tarik bahkan di kasih BSM, dan kasek harus memberi SK pembebasan dari pungutan ” tambahnya. Seperti yang di muat oleh Portal Hapra Indonesia.co dan Koran Hapra Indonesia, berdalih atau berlindung di balik rapat komite pihak sekolah SMAN 1 papar, yang tertuang dalam usul rapat komite pihak SMAN 1 Papar melakukan pungutan sebesar Rp 800 ribu persiswa kepada siswa kelas 1 yang berjumlah 220 siswa.

Dalih pungutan tersebut adalah untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, Menurut pihak komite dari SMAN 1 dana yang bila di estimasi kan senilai hampir Rp 150 juta tersebut untuk pengadaan perlengkapan server, Lcd 6 unit, CPU dan monitor 3 unit , dan perlengkapan aksesoris komputer. Yang ironis menurut penelusuran hapra Indonesia dari berbagai sumber telah terjadi unsur tekanan dan bahkan pengancaman yang di lakukan oleh pihak SMKN 1 papar.

Seperti yang di ungkapkan oleh sumber bila sampai batas waktu yang di tentukan oleh pihak sekolah belum bisa membayar, maka siswa tersebut tidak di beri seragam, bahkan tidak boleh ikut ujian/kenaikan kelas.

Para walimurid apalagi yang tidak mampu menjadi kelabakan dan ada beberapa walimurid berusaha menemui langsung ke kasek SMAN 1 Papar, namun karena Kasek menolak menerima maka oleh pihak sekolah wali murid tersebut diarahkan ke BK (Bimbingan Konseling). Menurut sumber Siswa murid yang tidak mampu, akhirnya mendapat keringanan Rp 600 ribu, dan Rp 300 ribu. Dan siswa yang tidak mampu alias miskinpun “tanpa ampun” wajib membayar Rp 300 ribu .

Kasek SMAN 1 Papar M Tamyiz ketika di konfirmasi melalui ponselnya, membantah,”Sudah kita turunkan mas, jadi Rp 600 ribu dan Rp 300 ribu” katanya ponselnya. Kemudian melalui pesan singkatnya kasek Tamyiz membantah dan malah meminta data siswa miskinnya. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kediri Haris Setiawan belum bisa di konfirmasi karena tidak ada balasan saat di kirimi pesan singkat.(Pras/Cahyo

Keterangan Gambar : Foto UPTD SMA N 1 Papar Kabupaten Kediri

Dana Bansos APBN erupsi Kelud jadi bancakan?

Written By Hapra Indo on 12/02/2014 | 17:53

Kediri, hapraindonesia.co –Setelah karut marutnya proyek bansos rehap fisik sekolahan dari kementrian pendidikan yang di laksanakan oleh beberapa sekolahan SD di wilayah Kabupaten Kediri, selain banyak penyelewengan spek dan di borongkan oleh seorang kades, seperti di muat oleh koran Hapra Indonesia edisi lalu, modus di borongkannya proyek rehap oleh pihak sekolah ternyata sudah lazim di lakukan oleh sekolah sekolah penerima bansos rehap.

Tidak mau kalah dengan kades Gogorante Supadmoko ,ada seorang perangkat desa di wilayah Kabupaten Kediri di sinyalir “memborong” rehab bansos dari APBN untuk proyek rehab di beberapa sekolahan SD di wilayah yang terkena bencana erupsi dari gunung kelud.

Proyek dari APBN tersebut adalah proyek pasca erupsi letusan gunung kelud yang lalu, sistem proyek rehab sekolahan tersebut adalah swakelola, tetapi menurut sumber ternyata di garap atau di kerjakan borongan oleh perangkat desa tersebut.

Dengan dalih menjadi konsultan perangkat desa tersebut ternyata yang mengerjakan, proyek dari APBN tersebut di duga menjadi lahan bancakan antara pihak sekolah (KaseK), pemborong, dan petinggi Disdikpora kabupaten Kediri. Menurut sumber dari proyek milyaran tersebut, pihak Disdikpora Kabupaten Kediri meminta”jatah” dari proyek tersebut.

Kasek SD Puncu II Salah satu penerima Bansos APBN tersebut membantah akan hal tersebut, “itu yang mengerjakan komite orang sini juga, dan tidak ada potongan “kata Sunar Kasek Puncu II. Sementara itu Kepala UPTD SD se-Puncu Nurhadi, tidak berada di kantornya, ketika di hubungi lewat ponselnya sulit terhubung, dan melalui pesan singkatnya Nurhadi membantah, “ semua tidak benar, semua sudah sesuai prosedur” kata Nurhadi lewat pesan singkatnya.

Sedangkan dari Disdikpora Kabupaten Kediri Kasi sarana dan prasarana Sholeh juga membantah,” itu sekolah SD yang bersangkutan langsung dengan pusat (Jakarta), kita (Disdikpora) tidak tahu” katanya. Pihak Disdikpora kabupaten Kediri boro boro mengawasi dengan benar, justru berhembus kabar ikut “main” bancakan duit bansos APBN tersebut. (Cahyo

Keterangan Gambar : Foto Ilustrasi

Disdik Diduga Ikut Mark Up dan Bancakan Dana bansos Milyaran Untuk Pengadaan IT Sekolahan?

Written By Hapra Indo on 12/01/2014 | 16:47

Kediri, hapraindonesia.co –Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri disinyalirmemainkan dan mark up proyek pengadaan bansos (bantuan sosial) pengadaan alat alat IT dari Kementrian pendidikan. Menurut sumber pihak Disdik dalam hal ini kasi Sarana prasarana di duga menjadi “ otak”, selain karena sesuai dengan kewenangannya, peran kasi Sarana prasarana adalah bekerjasama dengan CV yang di tunjuk oleh kasi yang bersangkutan.

Masih menurut sumber Kasi tersebut membagi tiga tempat sekolahan yang tersebar di kota Kediri, dalam tiga lokasi, yaitu Kediri timur, tengah dan barat. “Cv tersebut di tunjuk oleh kasi sarana dan prasarana, dan sekolahanhanya sebatas menerima tanpa mengecek” ungkap sumber. Meski dana proyek tersebut langsung di tranfer kekasek penerima bansos, namun “kekuasaan” anggaran tersebut berada di tangan kasi sarana dan prasarana pasalnya, semua diatur dari mencarikan CV, dan kasek tinggal tanda tangan saja.

Lebih lanjut sumber mengatakan kasi tersebut memotong 20% dari nilai Rp 54 juta persekolahan. Sumber mengungkapkan bahwa pihak Disdik untuk proyek PL (Penunjukan Langsung) memakai orang/CV dari luar kota kediri yaitu dari ngawi dan ada yang sekitar kediri saja.

CV yang ditunjuk oleh Disdik membawa pengadaan tersebut kesekolah SD penerima bansos, harusnya di cekfisiknya,di cek oleh tenaga ahli, di cek sesuai dengan petunjuk teknisnya apa tidak, dan setelah itu, barang tersebut di buatkan SPJ (Surat pertanggung jawaban), “ Kemudian di tandatangani bersama antara pihak CV sebagai pemilik barang kekasek sebagai penerima barang, dan barang-barang bisa di cairkan” tutur sumber.

Perlu diketahui ada 35 sekolahan SD di kota Kediri yang menerima bansos pengadaan Alat alat IT, 3 di antaranya adalah sekolahan SD swasta terkemuka di kota Kediri, pengadaan alat IT tersebut berupa laptop , Lcd proyektor, Screen Proyektor, Printer scanner, Mobile Wife, Speaker aktifdan Managemen kegiatan, totalnya Rp 54 juta.

Lantas Hapra Indonesia mencoba Investigasi ke beberapa SD yang mendapatkan dana Bansos tersebut, namun dari beberapa sekolahan hanya satu sekolahan yakni SDN Burengan 1 Ali S,Pd Selaku Kepseknya yang mau menunjukkan laptop, dan yang lainnya tidak bisa menunjukkan dengan alasan harus ada rekom dari kepala dinas pendidikan.

Sementara itu, SDN Banjaran 6 Lilis Setyani S,Pd ketika di datangi tim menolak menunjukan barang barang bansos tersebut. Lilis berdalih, hapra Indonesia harus punya rekom untuk melihat barang bansos tersebut, “tidak bisa menunjukkan mas, harus ada rekom dari Kepala dinas” ucap nya.

Sedangkan SD Katolik Santa Maria 1 saat didatangi, sedang rapat bersama pastur, dan Yuli Purwati Kepsek SD Pawyatan Daha 1, Sunyoto S,Pd kepsek SDN Ngadirejo 3, Evi Dwi Afrinakafti S,pd SDN Ngadirejo 1 sedang mengikuti diklat di malang.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Kediri Drs Siswanto, MPd saat di temui di ruangannya di dampangi oleh Imam Sofan selaku kasi Sarana dan Prasarana SD/SMP menjelaskan ,“ bahwa proyek itu swakelola, direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh lembaga yang bersangkutan dan yang bertanggung jawab itu semua adalah kepala sekolah, di panggil di Jakarta lalu di kumpulkan di surabaya, juknis di kasihkan ke sekolahan, jadi Diknas tidak tahu menahu, dan tidak ada rekom dari saya (Siswanto) terkait kepala sekolah yang tidak mau menunjukkan barang IT tersebut” jelas Sis.

Lebih lanjut Sis sapaan akrabnya mengatakanpihak Disdik Kota Kediri, ketika sekolah sudah lengkap dengan barang-barang yang harus dibeli baru di laporkan ke Disdik, dalam hal ini Imam Sofanselaku PPTK yang menerima laporan dari sekolahan untuk di berikan kepada pusat, lantas ketika di tanya terkait masalah sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut apakah sudah memberikan laporan kepada Diknas, Imam Sofan dengan wajah kebinggungan menjawab, “ ya belum semua sekolahan melaporkan ke sini (Disdik)” terangnya.

Ketika tanya terkait masalah batas waktu sekolah untuk segera melaporkan ke Disdik, dan sampai kapan terakhir batas waktu yang di berikan Disdik kepada pihak sekolah untuk segera memberi laporan, lagi-lagi Imam kebingungan menjawabnya, karena hingga sekarang sekolah masih banyak yang belum melaporkan ke Disdik, dan Imam mengatakan yang mendapat hanya 30 sekolahan di Kota Kediri, faktanya berbeda dengan data yang di dapatkan oleh Hapra Indonesia bahwa yang mendapat dana bansos untuk membeli perlengkapan IT sebanyak 35 sekolahan.

Yang patut di sesalkan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kediri seolah-olah tidak adanya koordinasi yang balance kepada pihak sekolahan, terbukti hingga saat ini masih ada sekolah banyak sekolah yang belum memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri. (Cahyo/Galuh

Keterangan Gambar : Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs Siswanto, MPd

Jalan Strategis Namun Minim Rambu Rambu, Akibatkan Laka

Written By Hapra Indo on 11/30/2014 | 16:59

Lamongan, hapraindonesia.co – Jalan Lamongan poros tengah sangatlah ramai, jalan ini merupakan penghubung banyak arah. Arah Lamongan – Babat – Bojonegoro, Lamongan – Babat – Tuban dan Lamongan – Gresik - Surabaya. Segala macam jenis kendaraan lalu – lalang, hilir – mudik melintas di jalan poros tengah ini.

Namun ketika hendak memasuki pertigaan antara Lamongan lurus ke Babat dan Lamongan ke kanan di Kecamatan Sumelaran atu Sukodadi rasanya ada yang janggal atau ada yang kurang, Bila kita menengok ke kanan ke kiri warna merah, kuning, hijau tidak kita temukan di sana, yang pasti warna-warna ini bukan pelangi. Akan tetapi “The Trafic Light Safety” lampu lalu-lintas tanda bahaya.

Ternyata di pertigaan ini tidak ada The Trafic Light Safety (lampu merah), padahal di pertigaan ini termasuk salah satu jalan alternatif jalur Lamongan – Babat – Tuban saat jalur ini diserang banjir luapan bengawan Solo.

Semua kendaraan masuk kepertigaan arah Sukodadi – Paciran (arah Pantura). Apalagi jalur ini merupakan kawasan pariwisata ke makam wali Sunan Drajat dan WBL (Wisata Bahari Lamongan). Akibat tidak adanya the trafic light safety dan kurangnya rambu-rambu lalu-lintas di pertigaan ini, di pertigaan ini sering terjadi kecelakaan. (Sugiono

Keterangan Gambar : Foto Ilustrasi

Proyek Jembatan Mondo Tak Mengindahkan Perpres No. 70 Tahun 2012

Kediri, hapraindonesia.co – Proyek pembangunan jembatan yang menelandana APBD Kabupaten Kediri anggaran tahun 2014 senilai 5 milyar lebih tersebut ada banyak kejanggalan ,selain ambrol sebelum usai di kerjakan, Proyek Pemkab Kediri yang pengerjaanya dikerjakan oleh pemenang tender PT. TRIPLE’S PUTRA KEDIRI, dari awal pelaksanaan hingga proyek berjalan setengah, papan nama proyek takkunjung ada.

Dari tidak adanya papan nama pengerjaan proyek menyebabkan banyaknya warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek yang dikerjakan, demikian juga proyek yang dipercayakan kepada kontraktortersebutterlihatkurangtransparan. Sehingga dalam pengerjaannya terkesan asal-asalan, dan tidak heran jika ada proyek yang masih dalam kondisi pengerjaan namun sudah rusak.

Sebagai contoh, khususnya di kecamatan-kecamatan sepertipembangunan irigasi, perbaikanjalan, sertakegiatan lain yang sumberdari dananya DAK (Dana AlokasiKhusus), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)maupun APBD ( Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Kediri. Kenyataan bahwa Pengerjaan proyek tanpa papan nama tersebut,seolahmendapat pembiaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Padahal, hal itu bisamempengaruhi kualitas pengerjaan proyek.

Dalam hal ini rekanan tidak mengindahkan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemasangan papan nama proyek wajib di pasang danKepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek, dan dalam BAB 1, Pasal 1, Nomor 2, Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kediri Ananta Melalui Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Kediri Prianta mengakui bahwa memang papan nama belum di pasang dengan alasan lupa, padahal dari pihak konsultan sendiri sudah mengingatkan pihak PU, “ memang belum ada pasang papan nama mungkin lupa, dan kemarin konsultan juga sudah mengingatkan” Jelasnya.

Lebih mengherankan lagi ternyata papan nama untuk pembangunan jembatan mondo tersebut, belum dibuatkan/dipesankan, terbukti sewaktu Hapra Indonesia konfirmasi dan masih di ruangan kantornya.

Prianta menelpon salah seorang stafnya untuk memesankan papan nama, kemudian staf tersebut disuruh memasang di lokasi proyek jembatan mondo karena ada wartawan yang menanyakan, “ Mas tolong pesankan papan nama untuk proyek jembatan mondo lalu lekas dipasang dilokasi pengerjaan proyek, karena ada yang Wartawan yang menanyakan” kata Prianta kepada stafnya melalui ponselnya.

Lebih lanjut Prianta mengatakan bahwa ambrolnya Plengsengan mondo sebetulnya pihak dinas pekerjaan umum sendiri sudah mengingatkan kepada kontraktor bagian-bagian mana yang menjadi tatapan air agar lebih diperhatikan, untuk mengantisipasi datangnya aliran air hujan. karena pembanguan jembatan ini sendiri masih dalam kondisi pengerjaan di waktu musim penghujan.

“ Sebetulnya kita sudah lama mengingatkan, itu sebelah selatan tampungan air hujan tolong dikebut dan diperhatikan kondisi bangunannya untuk antisipasi aliran air hujan ” terangnya.

Sayangnya hingga berita ini di tulis Hapra Indonesia belum dapat menemui pihak PT. TRIPLE’S PUTRA KEDIRI, berkali-kali datang dan berusaha menemui pimpinan PT. TRIPLE’S selalu tidak ada ditempat,“ maaf mas jika belum janjian sama bapak tidak akan ditemui ” Ungkap salah satu staf perempuan dikantornya.

Seperti di beritakan sebelumnya Proyek pembangunan jembatan Mondo yang masih dalam tahap pembangunan, Minggu (16/11) sekitar pukul 19:00 WIB tiba-tiba ambrol di Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. (B@m/Galuh)

Keterangan Gambar : Foto jembatan mondo yang ambrol beberapa waktu lalu.
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved