Latest Post

Yitno Akan Di Pidanakan Mantan Kades

Written By Hapra Indo on 4/08/2014 | 13:49

surat izin tebang & Suyitno Kades Kayoran
Kediri, Hapra Indonesia.co - Belum usai kesalahpahaman yang memunculkan pro dan kontra ditengah – tengah kehidupan bermasyarakat Desa Kanyoran Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang menpersoalkan status kepemilikan tanah sentono, kali ini muncul masalah baru di area tanah sentono. 3 (tiga) potong kayu mampu memecah-belah warga hingga menciptakan kubu kubuan di antara warga setempat.

Masalah tanah sentono yang mengemuka ke publik terkait pemberitaan beberapa waktu lalu antara Kepala Desa Kanyoran, Suyitno yang mengatasnamakan warga masyarakatnya dengan Prianto, mantan Kades Kanyoran (periode tahun 2002 - 2012) belumlah usai. Suyitno yang mengaku didesak warga agar tanah sentono tetap menjadi bagian dari aset Desa Kanyoran untuk segera menyelesaikan konflik tersebut, saat ini justru dipusingkan dengan kasus penjualan kayu yang dilakukan Pemerintahannya hasil bumi tanah sentono yang pada 4 November lalu di tebang oleh Budi Santono yang juga ayah dari Prianto (Budi Kades Kanyoran periode tahun 1986 – 2002).

Kasus tersebut bermula karena masalah penjualan kayu 3 batang kayu terdengar memang hanya sepele dan tidak pantas terlebih lagi sampai menggegerkan warga setempat, tetapi ada masalah besar dibalik penebangan dan juga penjualan kayu yang dilakukan oleh pihak Pemerinyah Desa Kanyoran.

Melalui Kasun Dusun Kanyoran, Suhanan yang diperantarai Nyoto, lantaran status tanah tersebut belum jelas, entah itu melalui musyawarah mufakat ataupun melalui jalur hukum di Pengadilan. “kayu Jabon 2 batang dan 1 batang kayu Garu itu tanamannya kasun, jadi wajar jika Suhanan menjualnya, “ ucap Suyitno singkat.

Entah darimana inisiatif penjualan kayu itu muncul, Nyoto seorang yang sehari – harinya bekerja sebagai tukang gergaji kayu mendatangi Balai Desa berniat untuk meminta surat ijin penebangan kayu ditanah sentono, dan langsung mendapat pelayanan dari Kaur Umum, Suyanto untuk memproses surat tersebut.

Terbitlah surat ijin penebangan kayu atas nama Nyoto, dengan keterangan bahwa kayu tersebut benar – benar berdiri diatas namah milik Nyoto dengan No blok persil yang dikosongkan dan mendapat bubuhan tanda tangan Kades meskipun tidak dilengkapi dengan stempel Desa.

“waktu saya minta dibuatkan surat itu, Kaur Umum menuliskan nama saya sebagai pemiliknya, lalu saya Tanya, kok itu nama saya yang tertulis? Dan pak Kaur menjawab, wes gak apa, Cuma nama saja, “, Nyoto menerangkan dan dibenarkan oleh Suyanto si pembuat surat, “Ya, memang demikian, Nyoto sempat menanyakan itu, saya jawab seperti itu, “aku Suyanto.

Dana hasil penjualan 3 batang kayu tersebut diakui Suhanan senilai 2,5 juta dan diperuntukkan membangun pondasi punden mbah sentono yang ada ditanah sentono, begitupun penuturan Kades meski dirinya tidak mengetahui persis proses penjualan kayu itu. “Saya tidak begitu tau, lebih jelas tanyakan saja Kepada Kasun Dsn, “singkatnya lagi.

Menurut keterangan Nyoto uang hasil kayu memang diserahkan Suhanan yang ditengarai sebagai orang yang menyuruh Nyoto untuk mencarikan pembeli kayu. “uang itu memang sebesar Rp 2,5 juta dan langsung saya serahkan ke pak Kasun, tolong saya jangan dikait – kaitkan dengan kasus ini, saya hanya perantara saja, “ pintanya.

Polisi gerebek Mantan Kades Kanyoran Terjadinya penangkapan yang dilakukan Kepolisian sektor Semen sesaat usainya penebangan kayu yang dilakukan Budi berdasarkan atas laporan Kades yang mendapat informasi dari masyarakat kalau Budi menebang pohon seenaknya ditanah sentono yang diklaim tanah itu milik Prianto, anaknya. Laporan warga tersebut sontak membuat Suyitno geram dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Semen dan langsung mendapat tanggapan dari Kapolsek AKP Ridwan Sahara.

Dalam sekejap, Kapolsek Ridwan Sahara beserta jajarannya berangkat ke TKP (Tempat kejadian Perkara) untuk menjemput Prianto. Penangkapan tersebut memang beralasan menurut versi Pemerintah Desa Kanyoran, karena Pemerintah Desa mengklaim tanah sentono adalah tanah aset Desa, dan bukan tanah Negara/tidak bertuan sebagai asal usul tanah tersebut seperti dalam versi Keluarga Mantan Kades Kanyoran. Sehingga memunculkan kesalahpahaman dalam pengertian Pemerintah Desa, pihak Masyarakat dan Prianto selaku mantan Kades.

Seketika Polsek Semen mengamankan Prianto berikut dengan sebagian potong kayu sebagai barang bukti dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pemeriksaan, Prianto awalnya disangkakan menebang kayu tanpa izin, namun setelah lolos dari sangkaan itu, penyidik mengalihkan pemeriksaan kepada Prianto dengan sangkaan menebang pohon yang bukan pada area tanahnya, (menurut penjelasan Kades tanaman milik Suhanan).

hal ini sangat ironi, bagaimana mungkin, seorang penegak hukum/pihak berwajib tidak memahami Undang – Undang yang berlaku, dan nyatanya hal tersebut memang terjadi dikepolisian sektor Semen. Dalam sangkaan awal penyidik memeriksa kelengkapan izin Prianto yang menebang kayu, sedang Undang – Undang yang baru dari Permenhut P.30 Menhut No.11/2012 menjelaskan seseorang tidak perlu mendapatkan izin tetapi hanya meminta blangko surat yang menyatakan sejarah daripada kayu tersebut kepada Desa setempat.

Inilah yang menimbulkan keheranan Priyanto dihadapan para penegak hukum berbaju Coklat tersebut, “saya heran setelah saya lolos dari sangkaan awal dan tidak berhasil menjerat saya, kok jadi dialihkan katanya saya menebang pohon di luar tanah saya, kesannya kan ini dipaksakan untuk menjerat saya, malah Polisi minta ke saya Undang – undang yang baru tersebut, lucu“ terang Prianto.

Asal usul tanah sentono Mencermati perselisihan yang terjadi yang berbuntut panjang termasuk penebangan kayu, hal tersebut agarnya Pemerintah Kabupaten Kediri melalui BPMD sebagai Badan yang manangani urusan ditingkat Kecamatan sampai di Desa untuk tidak tinggal diam menyelesaikan sengketa lahan tanah sentono yang dapat berdampak semakin keruhnya situasi di Desa paling atas di wilayah Kabupaten Kediri tersebut.

Bahwa tanah ini memang asal usulnya tanah Negara atau tanah kas Desa Kanyoran perlu untuk segera diluruskan. Berbagai versi berkembang dimasyarakat yang semakin membingungkan. Pihak Keluarga Prianto menyebut tanah ini telah didaftarkan pertama kali oleh Prianto, sehingga terbitlah pipil blok No 06 di BPN atas nama Prianto, Drs. Sebagaimana aturan yang ada, apabila tanah Negara dan tidak bertuan, maka orang yang pertama kali mendaftarkanlah yang berhak atas tanah tersebut, setidaknya BPN (Badan Pertahanan Negara) sudah membuat statement, memang tanah tidak bertuan sebaiknya segera didaftarkan. Disisi lain, terkait sejarah tanah sentono yang saat ini menjadi atas nama Prianto, ada proses – proses yang melibatkan Budi Santoso (Kala itu Kades Kanyoran) dengan Pradi (pemilik tanah yang saat ini telah didirikan sarana pendidikan) diatas tanahnya, dengan Prianto (yang membeli tanah warga) yang saat ini Pradi mendiaminya.

Sebagai mantan Kades Kanyoran, Budi mengaku memiliki bukti penguat sebagai upaya menjelaskan tanah itu benar – benar telah dimiliki sejak 1995 silam. Mulai dari hasil pertemuan dengan para masyarakat saat itu, bukti sppt pembayaran pajak tanah atas nama prianto selama 12 tahun terakhir, serta blok persil no.06 yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, dan factor – factor pendukung lain tentang ganti atas tanah milik pradi.

Nama Pradi muncul dalam keterkaitannya ketika Desa Kanyoran ingin memindahkan sebuah sekolah SD ke karanglo. Karena Desa tidak memiliki cukup dana, maka antara Pradi dengan Prianto membuat kesepakatan untuk memberi dana yang saat itu dibutuhkan sekitar Rp 4 juta untuk kelancaran pemindahan sekolah. Jadilah tanah Pradi dibangun untuk sarana Pendidikan, kemudian tanah Pradi ditukar dengan tanah milik salah seorang warga yang sepakat dibeli Prianto (Rp 4 juta tersebut diatas) dan kemudian ditempati oleh Pradi.

Sedangkan Prianto oleh Budi/Desa diberikan/atau diganti sebidang tanah seluas 282m2 sebagai gantinya yang tidak lain adalah tanah sentono tersebut. Pada saat itu Desa tidak mengetahui status tanah tersebut tidak bertuan “waktu itu ga tau kalau tanah itu statusnya tanah Negara, “ ujar Budi. ”, “jadi tanah tersebut saya urus dan diatas namakan Prianto, “ lanjutnya. “Sekarang kok muncul bahwa tanah ini adalah aset Desa, mereka tidak tau sejarahnya, “kata Prianto jengkel.

“kalau saya memang serakah seperti yang dituduhkan Yitno sebagai Kades dan mengajak bersama – sama masyarakat menyerang saya, saya bisa saja dapat dua tanah sekaligus, tanah yang saya beli yang sekarang ditempati Pradi saya minta kembali wong serah terima tanah itu belum terjadi.

Sedang tanah tidak bertuan itu saya yang pertama kali mendaftarkannya, dengan begitu pak Pradi bisa kembali ketanahnya yang sekarang jadi sekolah SD, biarlah Desa yang repot mencarikan lahan untuk mendirikan SD yang baru, “jelas Prianto. Kades Kanyoran akan dipolisikan “Dengan adanya penangkapan terhadap diri saya karena menebang kayu, saya akan menuntut balik Yitno, “ ancam Mantan Kades tersebut. “ini tanah saya, saya yang menanam, kok saya malah dilaporkan.

Terlebih lagi kayu dijual oleh Kasun yang sebelumnya muncul surat izin tebang kayu diatas tanah saya atas nama Nyoto yang disah-kan Kades, dari dasar inilah saya akan mempidanakan Kades Kanyoran yang membuat keterangan palsu terkait status tanah itu atas nama Nyoto, “ lanjut Prianto.

Suyitno saat ditemui mengatakan kemungkinan adanya kekeliruan terkait keterangan surat izin tebang kayu atas nama kepemilikan Nyoto di tanah sentono yang diketahui belakangan hanya sebagai perantara. “ini mungkin ada kesalahan dalam memberikan surat. Waktu menandatangani surat itu, saya juga tidak membacanya, nanti saya akan menegur Kaur Umum dalm hal ini, “ sergah Suyitno.

Secara tidak langsung, Kades menganulir pernyataannya sendiri setelah bersikeras mengajak serta warga untuk memperjuangkan asset Desa agar tidak direbut oleh Prianto, bagaimana mungkin tanah aset Desa ternyata atas nama perseorangan dan mengijinkan warganya menjual hasil bumi dari tanah kas Desa? Masalah tersebut semakin meruncing melibatkan dugaan ada oknum polsek setelah berhembus informasi dari salah seorang yang tidak mau disebut namanya menuturkan, setelah penangkapan Prianto, ada dugaan oknum polsek tersebut justru menyuruh warga untuk mendemo Suyitno yang seolah – olah mendesak Kades untuk segera menjadikan tanah sentono menjadi tanah kas Desa.

Selang beberapa waktu kemudian, Suyitno mengumpulkan tanda tangan masyarakat pada 11 Januari yang lalu, yang artinya bubuhan tanda tangan untuk menentang Prianto atas tanah sentono terjadi setelah aksi penangkapan terhadap Prianto (4/11) dan sebelum penjualan kayu yang dilakukan oleh Suhanan (12/11).

Kades Kanyoran yang dengan ceroboh memberikan surat tebang dengan keterangan palsu yang menyatakan Nyoto sebagai pemilik lahan, Kaur umum sebagai pembuat surat, Kasun Suhanan sebagai penjual kayu dapat dijerat pidana atas aksi tipu – tipu yang dilakukannya secara bersamaan. “saya pasti akan mempidanakan Kades yang bertindak semena – mena terhadap Keluarga saya, “ pungkas Prianto . (TIM)

Saatnya Menagih Janji Mas Abu Dan Ning Lik

Written By Hapra Indo on 4/07/2014 | 13:38

Pelantikan Walikota Kediri
Kediri, Hapra Indonesia.co – Suksesi Wali kota Kediri telah berjalan 2 april lalu, pemerintahan di bawah kendali Abdullah Abu Bakar segera berjalan. Banyak harapan warga kota Kediri akan janji manis Mas Abu dan Ning Lik ini.

Diantara janji janjinya adalah akan menyalurkan program dana sebesar Rp 50 juta per tahun per RT. Banyak kalangan sangsi akan hal tersebut, pasalnya untuk meloloskan dana sebesar itu tak semudah membalik telapak tangan. Kita ketahui, selama ini kalangan legislative di kota Kediri dominan oleh partai PDIP yang notabene adalah pesaing dalam Pilkada 2013 yang di menangkan oleh pihak Mas Abu yang di usung oleh partai PAN.

Menurut beberapa sumber dana 50 juta per tahun itu diduga kuat akan bersumber dari dana hibah, bansos, dana percepatan pembangunan perkotaan,dan dana hasil bagi cukai. Di temui di sela sela pelantikan pasangan mas Abu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menagih janji walikota dan wakil walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibba, Gubernur meminta Mas Abu dan Ning Lik menepati janji mereka,“Saya menagih janji-janji ketika kampanye dulu. Janji untuk selalu mengedepankan program-program yang pro rakyat. Salah satunya, program Rp 50 juta per RT (Rukun Tetangga) per tahun,” tegas Pak Karwo.

Menurut Pakde Karwo, panggilan akrabnya, semua program, khususnya program unggulan Rp 50 juta per RT per tahun harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga, nantinya dalam pelaksanaan, tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Soekarwo juga menasehati pasangan tersebut, ” Meskipun otoritas keuangan atau anggaran ada di tangan walikota, namun antara walikota dan wakil walikota adalah satu paket. Oleh karena itu keduanya harus terus bersinergi sampai lima tahun mendatang.

Ketua LSM LIRA Irham Maulidy menegaskan bahwa program tersebut syarat akan pencitraan saat Pilkada padahal hal ini sulit di wujudkan. Irham menegaskan, “ legislative di kota Kediri adalah Merah, bukan biru seperti Mas Abu diusung partai PAN. Secara politik, partai oposisi saat pilkada akan menjegal atau mengahambat prosesnya ( penganggaran )” tuturnya di sela-sela acara pelantikan yang lalu.

Sementara itu ditemui setelah acara pelantikan, Walikota Kediri Abdulah Abu Bakar mengaku, sudah siap untuk membangun Kota Kediri lebih baik. Pihaknya telah menyusun program-program pemberdayaan masyarakat, dengan menitik beratkan pada lingkungan dan melibatkan elemen masyarakat hingga tingkat RT dan RW.

“Pemkot Kediri akan mengucurkan dana yang bersumber dari APBD , minimal Rp 50 juta untuk tiap RT per tahun. Dengan dana itu, diharapkan, masyarakat dilingkungan RT bisa melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sampai ditingkat paling bawah,” tegas Mas Abu.

“Dana sebesar itu, bisa dipergunakan untuk pembangunan lingkungan meliputi, sarana dan prasarana lingkungan, fasilitas umum, infrastruktur, ekonomi dan social kemasyarakatan” jelasnya. Mas Abu juga berjanji,” Saya akan terus menjaga keharmonisan dan kekompakan bersama wakilnya Lilik Muhibbah. Sebab, dengan selalu bersinergi, Saya yakin akan mempermudah menjalankan program dan melayani masyarakat. Tentu dengan mengedepankan etika demokrasi yang baik”tandasnya. ( TET)

Rutan dan Lapas Di harapkan Oleh Kemenkumham Bebas dari Narkoba

Written By Hapra Indo on 4/06/2014 | 13:35

Wakil Menkumham Denny Indrayana.
Surabaya, Hapra Indonesia.co - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jatim melalui wakil Kemenkumham Denny Indrayana mengatakan bahwa penemuan narkoba dalam Lapas akhir-akhir ini marak terjadi, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang negative.

Dijelaskannya menurut Denny Indrayana, adanya penangkapan narkoba baik yang dilakukan oleh napi dan sipir, tidaklah selalu dipandang negative. Itu artinya, upaya penertiban oleh Kemenkumham terhadap peredaran narkoba sangatlah efektif dan berhasil.

“Kebanyakkan persepsi masyarakat kalau ada penemuan narkoba di lapas maupun rutan, itu hal yang negative. Anggapan itu salah, dengan ditemukannya peredaran narkoba dalam lapas dan rutan, itu menunjukkan bahwa Kemenkumham berhasil mengungkap hal tersebut,” Jelas Denny Indrayana.

Menurutnya, kenapa sekarang banyak pengungkapan narkoba dalam lapas dan rutan. Lanjutnya, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam penertiban didalam lapas dan rutan. Tidak lupa juga hal itu merupakan koordinasi dengan pihak Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengungkapan kasus tersebut. (TIK/BT)

Pemprov Bentuk Tim Pemantau Pileg-Pilpres

Written By Hapra Indo on 4/05/2014 | 13:29

Sekda Prov Jatim Dr.Idrus, MSi
Surabaya, Hapra Indonesia.co – Ada yang menarik dan tak lazim, Pemprov Jatim membentuk tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik jalannya pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014.

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov Jatim Idrus ditemui oleh awak media usai memimpin rapat pembentukan tim pemantauan dan evaluasi dengan SKPD, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya di kantor gubernur, Kamis (3/4).

Menurutnya, pembentukan tim pemantauan perkembangan politik ini beranggotakan dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemprov Jatim dan diketuai langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakebangpol) Provinsi Jatim. "Dasar pembentukan tim pemantau ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011," ujarnya.

Menurutnya Tim tersebut, juga melakukan pemantauan terhadap masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. "Tim pemantau ini tugasnya mirip lembaga Panwaslu. Bedanya, tim ini hanya memantau kemudian melaporkan dan tidak melakukan penindakan,"tambahnya.

“Dengan dibentuknya tim pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Jatim bisa berjalan dengan lancar, baik, dan jujur. Kami harap pembentukan ini dapat mengetahui secara cepat dan tepat terkait perkembangan politik khususnya pemilu dan pilpres di Jatim,"harapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bakesbangpol Jatim Zainal Muhtadien menambahkan, pembentukan tim ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu berjalan lancar dan aman.

Anggota tim pemantau diminta untuk melakukan pemantauan seluruh tahapan pemilu terutama pada saat distribusi logistik pemilu, masa tenang dan pada saat pemungutan suara serta perhitungan suara. "Tim pemantau bekerja mulai hari ini sampai pemilu presiden 2014. Tim pemantau ini langsung berkantor di Bakesbangpol Jatim," tegasnya.

Penyelenggara pemilu merupakan pilar yang sangat strategis karena tidak mungkin kalau tidak ada pemilu, tidak ada penyelenggaranya. "Mari kita dorong agar penyelenggara pemilu nanti bisa mempunyai kesiapan yang cukup sehingga bisa dibangun pemilu yang mempunyai integritas tinggi," tuturnya.

Tim juga akan terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat agar ikut berpartisipasi atau mencoblos dalam pemilu 2014 nanti, sehingga yang golongan putih (Golput) pada pemilu 2014 bisa berkurang. "Sosialisasi Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua pihak kami harapkan berperan aktif mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu," jelasnya.

Apa tidak bertabrakan dengan tugas Bawaslu Jatim? "Data dan informasi yang bisa diakses publik berada pada KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan data yang kami himpun hanya implementasi dari tugas pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu," pungkasnya. (YUS/TIK/BT)

Peserta Unas Try Sebanyak Murid 4.959 Outnya Jeblok

Written By Hapra Indo on 4/04/2014 | 13:22

Suyoto H.W
Madiun, Hapra Indonesia.co - Hasil try out mata pelajaran Matematika 4.959 peserta Ujian Nasional (Unas) setingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Pemkot Madiun, rata-rata dibawah standar.

"Hasil try out dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui kelemahan siswa pada mata pelajaran yang diujikan dalam Unas. Makanya guru juga tetap harus memotivasi siswa, wong tinggal beberapa hari pelaksanannya," kata Kepala Dikbudpora Pemkot Madiun, Suyoto HW.

Lebih dalam, mantan Kepala Satpol PP Pemkot Madiun ini mengungkapkan, kelemahan calon peserta Unas dalam try out ketiga yang dilaksanakan Selasa (1/4/) hingga Kamis (3/4), harus diberikan ke guru pengampuh dan siswa. Jika ada kekurangan nilai, harus digembleng lebih intensif dengan memanfaatkan siswa waktu yang ada.

"Kalau Matematika saja yang nilainya kurang, maka itu harus diintensifkan belajarnya," paparnya. Berdasarkan data di Dikbudpora Pemkot Madiun, Unas akan diikuti 44 sekolah setingkat SMA, rinciannya, 4 Madrasah Aliyah (MA), 13 SMA dan 27 SMK. "Khusus pelaksanaan Unas untuk SMA Sintlouis kami rencanakan digabung dengan SMA 1 Kota Madiun agar pelaksanaannya lebih efektif," pungkasnya.(TATOK)

Satgas Khusus Jelang Pencoblosan Dikerahkan Polri

Written By Hapra Indo on 4/03/2014 | 17:14

 Brigjen Pol Herry Prastowo
Jakarta, Hapra Indonesia.co - Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengerahkan satuan tugas khusus menjelang pencoblosan pemilu legislatif pada 9 April mendatang.

"Polri sudah membentuk satgas di Polda, dari Polda maupun Polres akan melakukan pengamanan di tiap tahapan," kata Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Herry Prastowo di Jakarta.

Herry mengatakan satgas khusus tersebut akan fokus pada pengamanan di daerah-daerah rawan konflik, di antaranya, Aceh, Maluku, Papua, dan Poso.

"Jadi sudah dihitung, aman atau rawan, bagaimana pengamanan di wilayah itu sesuai arahan," katanya.

Misalnya di Aceh, dia menyebutkan, pihaknya juga melibatkan Brimob untuk membentuk operasi khusus Mantap Brata.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, dia mengatakan akan mengoptimalkan fungsi Sentra Gakumdu, yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, serta Kejaksaan.

"Peran kami, meneliti atau mengkaji, yang masuk ke dalam tindak pidana pemilu, masuk ke kepolisian," katanya.

Polri telah menyiagakan sejumlah personel dalam Apel Mantap Brata Kesiapan Pemilu 2014. Sebanyak 253.035 personel merupakan satuan tugas (satgas) telah dibentuk dan dikerahkan baik di tingkat pusat, daerah hingga ke polres.

Secara keseluruhan, terdapat 31 Polda dengan 11 Polda yang dikepalai Kapolda berpangkat Irjen dan 20 Kapolda berpangkat Brigjen.

Sementara itu, terdapat 450 Polres, yang terdiri dari 450 Polrestabes dan 20 Polresta dengan dikepalai Kapolres berpangkat AKBP serta 8.000 Polsek di seluruh Indonesia untuk mengamankan dalam Operasi Mantap Brata.

Selain itu, pengamanan juga melibatkan 23.450 personel TNI, sekitar 1 juta Linmas untuk mengamankan sekitar 186,6 juta pemilih di 545.778 tempat pemungutan suara (TPS).

Pengamanan tersebut berlangsung selama 224 hari itu, mulai dari pengamanan pendistribusian logistik pemilu hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pihaknya mengedepankan kegiatan preventif, preemtif dan represif.(TIK/LUMBAN/AN)

Data Statistik : Angka Pengangguran di Sampang Makin Mengkhawatirkan

Sampang, Hapra Indonesia.co  – Menurut data statistik ada hal yang mengembirakan angka pengangguran tahun 2013 di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2012 lalu.

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012, angka pengangguran hanya 1,78 persen sedangkan pada akhir tahun 2013 menjadi 4,74 persen. "Peningkatan angka pengangguran yang terjadi diakhir tahun 2013 disebabkan banyak lulusan di lembaga pendidikan yang tidak terserap oleh beberapa peluang pekerjaan," terang Nor Amin Setiawan Kasi Statistik Sosial BPS Sampang di kantornya (03/04/).

Sementara itu, Teguh Waluyo Kasi Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans menjelaskan peningkatan pengagguran di Madura, khususnya di Sampang karena lapangan kerja yang sempit, dan volume kelulusan tiap tahunnya sangat banyak.

"Untuk peyerapannya kita hanya bisa melalui penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang berangkat melalui jalur ilegal," ucapnya.

Sedangkan Kabid Nakertrans Dinsosnakertrans Bisrul Hafi berharap masyarakat Sampang berkeinginan mengikuti pelatihan untuk memiliki pengalaman kerja, karena sekarang sudah dibangun Badan Latihan Kerja (BLK), untuk mendidik dan melatih kerja agar nantinya bisa mengembangkan dan mempraktekkan sendiri, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.(TIK)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved