Latest Post

Sidak Kesiapan Pemilu, Ning Ita Imbau Warga Gunakan Hak Pilih dan Menjaga Ketentraman

Written By Hapraindonesia on 4/13/2019 | 20:52

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Menjelang berlangsungnya pesta demokrasi 2019 yang berlangsung pekan depan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Sekdakot Mojokerto Harlistyati beserta jajaran Forkopimda Kota Mojokerto meninjau secara langsung persiapan pemilu di Kantor KPU Kota Mojokerto.

Dari hasil peninjauan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang. Termasuk semua surat suara sudah siap sesuai jumlah dalam daftar calon pemilih yang ada di KPU. Untuk itu Ning Ita mengimbau agar warga Kota Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya. “Jangan Golput, wajib hadir pada 17 April di TPS masing-masing sesuai surat undangan,” harap Ning Ita.

Jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak, Ning Ita telah menginstruksikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk memvalidasi data penduduk Kota Mojokerto. Dari validasi yang telah dilakukan Dispendukcapil ditemukan lebih dari 5000 warga Kota Mojokerto yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Saya sudah menginstruksikan Dispendukcapil untuk segera meng-clear-kan warga yang belum perekaman E-KTP, sampai batas akhir ada lebih dari 5000 orang yang belum rekam KTP dan ternyata tidak ada orangnya, seperti pemilik KTP ganda,” jelas Ning Ita.

Ning Ita berharap Pemilu tahun ini berjalan dengan lancar. “Saya berharap pesta demokrasi berjalan lancar dan damai. Berbeda pilihan itu adalah hak asasi, kita bebas memilih siapa saja sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam pesta demokrasi adalah kewajiban bagi warga negara,” pesan Ning Ita.

Terkait kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu mendatang, Kapolres Kota Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono menjelaskan bahwa di wilayahnya ada 6 TPS yang dianggap rawan. 3 TPS di wilayah kota dan 3 TPS di wilayah kabupaten. “Kualifikasi rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berdasarkan analisa kepolisian, Bawaslu juga punya IKP sendiri,” jelas Sigit.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan bentuk kerawanan yang mungkin terjadi, yaitu meliputi potensi konflik dan money politic. “Tingkat kerawanan dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu agak rawan, rawan dan sangat rawan. Pola pengamanan TPS agak rawan 1 polisi mengawasi 1-6 TPS dibantu 2 anggota Linmas sebanyak 2 kali lipatnya jumlah TPS,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan bahwa untuk TPS yang rawan 1, anggota Polri ditambah 2 sampai 3 anggota Linmas. Sedangkan untuk daerah yang sangat rawan, 1 TPS dijaga oleh 1 anggota Polri ditambah 2 Linmas atau 2 anggota Polri mengamankan 1 TPS seperti yang kita laksanakan di 3 TPS di dalam Lapas.

Mengakhiri penjelasannya, Sigit menyampaikan bahwa kerawanan itu potensi konflik, bukan berarti dibiarkan saat ini tetapi Polri mengupayakan situasi kondusif baik TPS yang ada di tempat umum maupun di dalam Lapas.

T@urus/Adv)

Wakil Wali Kota Hadiri Tasyakuran Pembukaan Bank Jatim Syariah

Written By Hapraindonesia on 4/12/2019 | 21:02

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria pada Jumat pagi (12/4) hadir mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam acara tasyakuran pembukaan kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah  Mojokerto, di Jalan Mojopahit Nomor 454, Kranggan, Kota Mojokerto.

Membacakan sambutan Wali Kota, Wawali menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik atas pembukaan kantor Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto. “Mudah–mudahan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahdan bisa memberikan motivasi serta semangat kerja bagi karyawan karyawati Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto,” kata Cak Rizal sapaan akrab Wawali, mengawali membaca sambutan dari Ning Ita.

Masih membacakan sambutan Wali Kota, Cak Rizal berharap Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto bisa membangun hubungan baik dengan Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh elemen masyarakat. Dalam mencapai kolaborasi dan sinergi positif.

“Serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Sebagaimana visi Kota Mojokerto yaitu mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat,” lanjut Cak Rizal.

“Persaingan dalam dunia usaha semakin hari semakin bertambah ketat. Masyarakat atau konsumen semakin pandai dalam memilih lembaga-lembaga perbankan yang sesuai dengan yang diharapkannya. Oleh karena itu, saya berharap Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Mojokerto dapat mengutamakan pelayanan publik dan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi betul-betul diterapkan dalam kinerja sehari-hari,” kata Cak Rizal menyampaikan pesan Ning Ita.

Cak Rizal melanjutkan bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal, baik bagi Bank Jatim Syariah maupun kepada nasabah itu sendiri.

Mengakhiri sambutannya, Cak Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Bank Jatim Syariah ini. Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Kota Mojokerto melalui budaya gemar menabung dan memanfaatkan program penyaluran kredit berbasis syariah.

Peresmian Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim Syariah Mojokerto ditandai dengan pemotongan pita oleh Cak Rizal bersama jajaran Direksi Bank Jatim Syariah yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Dalam kesempatan ini Cak Rizal juga membuka rekening di Bank Jatim Syariah.

(T@urus)

Wali Kota Mojokerto Sampaikan Summary LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018

Written By Hapraindonesia on 4/11/2019 | 20:56

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto Kamis siang (11/4) menggelar rapat paripurna di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada 145.

Agenda sidang paripurna adalah penyampaian summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran 2018.

Mengawali pemaparannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa pemaparan LKPJ kepada DPRD dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangundangan, laporan keterangan pertanggungjawaban ini menggunakan evaluasi kinerja kebijakan pembangunan Kota Mojokerto. Yang dilakukan melalui pendekatan pengukuran indikator makro sosial dan ekonomi sebagai salah satu indikator terhadap pencapaian visi misi, dan prioritas pembangunan Kota Mojokerto.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019 visi Kota Mojokerto adalah terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. Dan menetapkan misi Kota Mojokerto yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi; 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai; 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tenteram.

Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa mengacu pada RPJMD tahun 2014-2019, tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2018 adalah  mewujudkan investasi dan kemandirian ekonomi daerah yang  berfokus pada pembangunan investasi.

 “Arah menuju visi misi, dan prioritas pembangunan tersebut paling tidak dapat dideteksi melalui beberapa indikator. Antara lain PDRB per kapita, indeks harga konsumen / inflasi, indeks daya beli, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan indeks gini,” kata Ning Ita.

Dalam kesempatan ini Ning Ita juga memaparkan tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Mojokerto pada tahun 2018 serta pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah.

Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang dicapai pada tahun 2018, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara memadai. “Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumber daya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal,”kata Ning Ita.

Kota Mojokerto juga telah mendapatkan sederet prestasi tingkat Nasional, antara lain: penghargaan Pakarti Utama II tingkat Nasional 2017; penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI 2018; penghargaan Universal Health Coverage Award dari Menteri Dalam Negeri; penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama dua tahun berturut-turut dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017; Penghargaan Adipura yang diraih 3 Kali Berturut-turut pada tahun 2016 , 2017 Dan 2018.

Ning Ita berharap Pemerintah Kota Mojokerto dengan segenap komponen pembangunan kota harus terus bekerjasama dan sama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang.

Mengakhirnya pemaparannya Ning Ita atas nama Pemerintah Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Ketua, para Wakil Ketua, para Ketua Fraksi dan Komisi serta seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto, seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

(Taurus)

Konsultasi Pansus II DPRD Kab. Mojokerto Ke Dirjen Otoda dan Produk Hukum Daerah Kemendagri RI

Written By Hapraindonesia on 4/10/2019 | 21:08

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Kegiatan Konsultasi Pansus II DPRD Kabupaten Mojokerto Ke Dirjen Otoda dan Produk Hukum Daerah Kemendagri RI di Jakarta. di Gedung H lantai 1 Kemendagri RI. Diterima oleh Srikandi, S.H., M.H. selaku Kasubag pada Ditjen Otonomi daerah Kemendagri RI, di Gedung Graha Perpamsi di Cawang, Kramat Raya, Jakarta Timur, Selasa (09/04/19).

Pimpinan Rombongan Pansus II DPRD Kab. Mojokerto oleh Ir. H. Muh. Fauzi, M.M.mengatakan dalam kunjungannya terkait dengan adanya Konsultasi atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah (PERUMDAM) Majapahit Mojokerto, DPRD Kabupaten Mojokerto lakukan kunjungan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

Seperti dijelaskan Ir. H. Muh. Fauzi, M.M selaku Ketua Pansus II DPRD bahwa mengenai Raperda Perumdam Majapahit Kab. Mojokerto ini sudah mengacu kepada PP 54 Tahun 2017 dan merupakan yang paling simpel dan sederhana.

Ditambahkan, menurut Ibu Srikandi, S.H., M.H. bahwa didalam filosofis prioritasnya pada PP 54/2017 bahwa masalah kearifan lokal didalam suatu peraturan daerah yang khususnya Perda Perumdam adalah kearifan lokal itu sendiri merupakan nilai-nilai yang baik pada PDAM untuk dijaga terhadap pencemaran lingkungan.

Dasar kearifan lokal itu sendiri sudah termaktub didalam Rencana Induk SPAM. Diantaranya Harus berdasarkan pada peta ketersediaan air (daerah aliran permukaan) dalam bentuk neraca, Peta Demografi, Peta Geografis dan Tata Ruang (agar dioverlay).

Dan kearifan lokal dari sebuah peraturan daerah itu sendiri adalah merupakan ciri dari perkembangan dan kemajemukan masyarakat kabupaten kota yang melaksanakannya.CSR bisa diatur didalam peraturan daerah juga didalam peraturan bupati (lebih bersifat teknis dan continue).

Menurut DPMPTSP Kab. Mojokerto yg disampaikan oleh Bapak Akhmad Taufik bahwa kegiatan yang berhubungan dengan perijinan itu harus terukur dan terhitung. Hal ini dilakukan melalui OSS dan disentralkan kedalam lembaga sesuai dengan PP No. 54 th. 2017, dan perijinan pada air bawah tanah (ABT).

“Semua ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan seksi yang menangani terkait tambang dan ABT dilakukan oleh P2T Provinsi dan ESDM Provinsi Jawa Timur serta Kementerian PUPR.

(T@urus /Adv)

Satnarkoba Polresta Mojokerto Bekuk Tujuh pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Written By Hapraindonesia on 4/09/2019 | 21:15

(Foto: Taurus/HI)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Polres Mojokerto Kota dalam bulan maret dan april 2019 telah berhasil membekuk tujuh pelaku penyalahgunaan narkoba, kini ke tujuh tersangka tengah diamankan anggota Satnarkoba Polres Kota Mojokerto.

Dari keterangan Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany setiyono, SH, SIK, MSc (Eng) menuturkan dari tujuh pelaku, satu merupakan residivis perempuan Yut Tri Florince alias Rince (35) warga Jalan Niaga Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

Ketika Pelaku diringkus pada Selasa (9/4/2019) lalu, didapat barang bukti berupa satu klip sabu dengan berat 0,40 gram. Satu butir extacy, satu buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap sabu dan satu unit Handphone (HP) merk OPPO.

Pelaku menjadi Target Operandi (TO) Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Sedangkan enam tersangka pelaku antara lain tersangka yang diamankan yakni, Iwan Cahyono (42) warga Sooko, Rizal Nur Iman (27) warga Berat kulon, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan tersangka lain yakni Rizqi (20) warga jl. Panderman raya Wates, Ismail Waluyo (36) warga Gedongan, Didik Budi Setiawan (47) warga Mentikan, Kota Mojokerto.

Serta Ayyub Imaddudin (23) warga asal Kemlagi Mojokerto dan satu tersangka perempuan Yut Tri Florince alias Rince (35) warga jln. Niaga Kec. Kranggan Kota Mojokerto.

Dari keseluruhan kasus yang diungkap, barang bukti yang diamankan, sabu seberat 5,82 gram, 1000 butir pil double L dan 1 ekstasi. Atas perbuatan yang dilakuka para pelaku dijerat Pasal 114 (1) subs 112 (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(T@urus)

Ikrar Pernyataan Sikap dan Netralitas ASN pada Pemilu 2019, Wabub Tegaskan ASN Harus Netral

Written By Hapraindonesia on 4/08/2019 | 17:46

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasidi (Foto: Taurus/HI)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendeklarasikan ikrar “Pernyataan Sikap Aparatur Sipil Negara” dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ikrar yang mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2620/SJ tanggal 22 Maret 2019 tersebut, dibacakan kembali secara lengkap oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat memimpin apel rutin Senin (8/4) pagi.

Dalam ikrar ini Wabub juga menekankan netralitas ASN dalam Pemilu 2019, serta himbauan untuk menggunakan hak pilihnya, dan mendukung tegaknya NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

“Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. ASN bukan milik kelompok tertentu. ASN hanya mengabdi pada negara. Maka ASN dituntut netral,” tegas wabup.

Point lain yang juga ditekankan adalah mendukung suksesnya Pileg dan Pilpres 2019, menolak segala bentuk kampanye bermuatan kebencian, fitnah, serta ujaran bermuatan SARA dan hoax atau berita bohong.

“Saya berharap agar seluruh ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa menggunakan hak dan kewajiban politik secara bertanggungjawab. Jaga stabilitas dan kondusifitas wilayah dari gangguan yang tidak diharapkan,” kata wabup.

(T@urus)

Adventure Trail Trabas Bumi Majapahit 2019 “Ngetrail Sak Teruse, Seduluran Sak Lawase”

Written By Hapraindonesia on 4/07/2019 | 18:51

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Lomba motor trail yang dikemas dalam adventure trail bersama tiga pilar Kabupaten Mojokerto bertajuk Trabas Bumi Majapahit 2019, digelar Minggu (7/4) pagi di lapangan Desa Lebaksono Kecamatan Pungging. Lomba ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur.

Trabas Bumi Majapahit 2019 juga dihadiri dan diikuti langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, Komandan Kodim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, Komandan Yonif Para Raider 503/MK Mayor Inf Hadrianus Yossy Buanan, serta unsur Forkopimda lainnya.

Wakil bupati Pungkasiadi saat memberi sambutan mengatakan, event sejenis lomba trail ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tiap tahun.  Namun menggunakan media sepeda tua atau onthel, bertajuk Ngontel Bareng di Bumi Majapahit.

Acara tersebut kata wabup, merupakan sarana promosi daerah dalam mengenalkan kekayaan budaya asli baik benda peninggalan maupun kearifan lokal masyarakat. Trabas Bumi Majapahit menurut wabup, bisa diartikan sebagai semangat  Majapahit dalam menghadapi apapun rintangan yang ada walau medan yang akan dilalui terjal dan banyak rintangan.

namun kita tetap berupaya menembus “Apapun rintangannya harus dihadapi, harus ditrabas. Seperti semangat Kerajaan Majapahit. Rintangan itu bukan sebagai penghalang untuk meraih kemenangan yang kita harapkan,” kata Wabup.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada sejarah, terus dilakukan melalui beragam pagelaran akbar tahunan. Contohnya kegiatan tahunan Ruwat Agung Nuswantoro, dan Haul Syech Jumadil Kubro. Akhir April 2019, Pemkab juga akan menggelar Kirab Budaya Majapahit di Kecamatan Trowulan. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

“Akhir April ini kita punya event Kirab Budaya Majapahit. Nanti kita rencanakan ada persembahan 1.000 penari Majapahit yang akan mempersembahkan tari Mayang Rontek,” tambah Wabup.

Sedangkan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno lewat acara ini juga menyerukan pesan damai Pemilu 2019 yang akan digelar tak lama lagi.

“Ngetrail sak teruse, seduluran sak lawase. Mari bersama-sama kita ciptakan suasana Pemilu 2019 yang aman dan damai. Baik Pilpres maupun Pileg. Terimakasih pada seluruh peserta Trabas Bumi Majapahit 2019 atas partisipasinya, khususnya peserta dari luar Jawa Timur,” ucap Kapolres dalam sambutan.

(T@urus)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved