Latest Post

Upacara Pembukaan TMMD Imbangan ke-105 Tahun 2019, Kecamatan Gondang

Written By Hapraindonesia on 7/11/2019 | 21:58

Foto: (Istimewa)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus membenahi objek wisata lembah Bencirang Kecamatan Gondang. Salah satu yang tengah digenjot pembangunannya yakni akses jalan, sarana parkir, dan foodcourt.

Hal ini disampakan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat menjadi inspektur upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-105 tahun 2019, Kamis (11/7) pagi di lapangan Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang.

“Sasaran kegiatan TMMD 2019, telah diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2019 dengan anggaran dana mencapai Rp 4 miliar lebih. Sasaran kegiatan fisik antaranya rehab SDN Kebontunggul, peningkatan kualitas jalan objek wisata lembah Bencirang berikut sarana parkir dan foodcourt,” kata Wabup.

Selain kegiatan di atas, kegiatan fisik juga meliputi pipanisasi air bersih, pembangunan saluran air bersih, jamban keluarga, musala, pembangunan JUT, rehab gedung sekolah Dharma Wanita, pembangunan gedung Gapoktan, bantuan ternak kambing, serta pelatihan sablon dan batik.

Sedangkan untuk non fisik antara lain penyuluhan keamanan ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan, penyuluhan pendidikan anak di era digital, penyuluhan pelayanan dokumen administrasi kependudukan, PHBS, penyuluhan manajemen bencana, pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan pengembangan wisata desa pada para pemuda.

TMMD 2019 sendiri merupakan upaya mengakselerasi pembangunan, yang melibatkan lintas sektoral. Proses perencanaan TMMD direncanakan dengan sistem bottom up, dimana proses tersebut merupakan aspirasi masyarakat.

Tema TMMD yang diangkat juga selaras dengan visi misi Kabupaten Mojokerto, yakni Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Upaya tersebut juga untuk memenuhi indikator kinerja utama Pemkab Mojokerto yaitu Indeks Desa Membangun (IDM).

Tahun 2018, IDM Kabupaten Mojokerto menunjukkan status desa tertinggal di Kabupaten Mojokerto sejumlah 12 desa, desa berkembang 266 desa, desa maju 21 desa, dan desa mandiri belum ada.

Namun pada 2019 ini, IDM tercatat mengalami peningkatan dimana desa tertinggal sudah tidak ada, desa berkembang 201 desa, desa maju 86 desa, dan desa mandiri tercatat 12 desa.

Sedang Desa Kebontunngul Kecamatan Gondang, saat ini status IDM nya adalah desa maju. Wabup Pungkasiadi berharap tahun 2019 ini, Kebontunggul dapat menjadi desa mandiri.

“Saya harap Kebontunggul dapat menunjukkan kualitasnya sebagai desa mandiri, sehingga pelayanan masyarakat dan kesejahteraan terjamin,” tambah Wabup.

Hadir dalam acara ini Danrem 082 Arm Ruly Candrayadi diwakili Kasrem, Dandim 0815 Hermawan Weharima, Kapolres Mojokerto Setyo Koes Heriyatno, Ketua MUI, Sekdakab Herry Soewito, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, beserta OPD.

(T@urus)

Kunjungi DPRD Magelang, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Bahas Sistem Zonasi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Foto: Istimewa
Mojokerto, hapraindonesia.co - Kegiatan Koordinasi Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto. kunjungi DPRD Kabupaten Magelang terkait dengan Sistem Zonasi Pendidikan Menengah dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Suher Didieanto dari Fraksi Demokrat Diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten . Magelang H. Mafatikhul Huda, S.Ag. dari Fraksi PKB didampingi oleh Anggota Komisi IV DPRD Kab. Magelang Suroso Singgih Pratomo, S.H.dari Fraksi PKB. Bertempat di ruang kantor Aula DPRD Kabupaten Magelang. Kamis, Tanggal (4/06/2019).

Disampaikan oleh Mafatikhul Huda bahwa aturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 ada ya berbeda dibanding tahun lalu dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

"Regulasi ini mengatur tiga jalur proses PPDB. yakni sistem zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua. Dari ketiga sistem tersebut, zonasi masih menjadi kebijakan paling sensitif. Permasalahan seputar zonasi selalu muncul dalam setiap pelaksanaan PPDB ditahun-tahun sebelumnya" Ucapnya.

Menurutnya sistem zonasi pada dasarnya untuk pemerataan pendidikan, juga demi mendekatkan jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa, dan secara prinsip sistem zonasi pendidikan menengah PPDB kali ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya zonasi kali ini lebih bersifat mikro dan kendati demikian pola penambahan nilai tetap dipertahankan khususnya bagi calon siswa yg berdomisili dalam radius terdekat dg sekolah tujuan. Siswa yg berdomisili dizona 1 dg sekolah tujuan akan mendapatkan nilai tambahan 30 poin sedangkan siswa dalam zona 2 mendapatkan nilai tambahan 15 poin sementara itu siswa dalam zona 3 tidak mendapatkan nilai tambahan. kata H. Mafatikhul Huda, S.Ag.

Seperti yg terjadi diwilayah Kabupaten Magelang, sistem zonasi menyebabkan adanya calon siswa ya tak terakomodasi, sehingga tak bisa mendaftar disekolah manapun dan disisi lain masih ada sekolah ya kekurangan siswa, terutama sekolah dengan akses sosial minim seperti sekolah negeri diwilayah perbukitan terluar.

Penentuan sistem zonasi pendidikan menengah saat ini juga bertujuan meminimalisasi blank spot area, namun sistem zonasi tersebut tak dipungkiri tetap berpotensi menimbulkan berbagai dinamika permasalahan." ujarnya.

Salah satu problematika pada Peraturan Pemerintah yg merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yg mengamanatkan setiap kabupaten/kota memiliki unit layanan disabilitas pendidikan, pada kenyataannya tidak terpenuhi karena tidak adanya sekolah inklusi pendidikan menengah didaerah tersebut.

Didalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan meluncurkan aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan berbagai kemudahan yg bisa dirasakan masyarakat melalui aplikasi berbasis android dan IOS ini. kemudahan mendaftar sebagai peserta JKN, mengetahui informasi riwayat pengobatan, tagihan, mendaftar ke fasilitas kesehatan, dan bisa juga utk menyampaikan keluhan ataupun pertanyaan seputar JKN yang kesemuanya tersebut dilayani selama 24 jam full.

Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang terungkap persoalan yg menonjol yaitu adanya Regulasi BPJS Kesehatan, bahkan menemukan beberapa Rumah Sakit (RS) di Magelang penerapannya amburadul. Dikarenakan adanya sistem rujukan yg mengakibatkan banyak pasien menumpuk di RS Tipe D dan C. Sementara pada RS tipe B dengan fasilitas lengkap sepi tidak dapat pasien dikarenakan adanya sistem rujukan berjenjang. Agar dapatnya dievaluasi secara total terkait regulasi BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat baik dan terarah.

(T@urus/Adv)

Rembuk Desa Kecamatan Kemlagi Tahun 2019, Pemkab Gelontor BK Desa Rp 2,2 Miliar

Written By Hapraindonesia on 7/10/2019 | 20:16

  • Foto: Istimewa
Mojokerto, hapraindonesia.co - Enam desa di Kecamatan Kemlagi, menerima Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun anggaran 2019. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada acara rembuk desa di Pendapa Kecamatan Kemlagi, Rabu (10/7) Pagi.

Enam desa tersebut antara lain Desa Tanjungan menerima Rp 400 juta, Mojopilang Rp 300 juta, Mojodowo Rp 400 juta, Watesprojo Rp 400 juta, Mojorejo Rp 400 juta, dan Desa Kemlagi sebesar Rp 300 juta.

Wabup Pungkasiadi dalam acara ini mengatakan, bahwa BK Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Guna menyeimbangkan pertumbuhan, perekonomian, kesehatan, infrastruktur, juga pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Dirinya bahkan ingin agar Kecamatan Kemlagi memiliki  satu lagi sekolah SMP di Kecamatan Kemlagi.

“Prinsip kami adalah pemerataan di segala bidang. Mulai pendidikan, dimana Pemkab Mojokerto ingin menambahkan satu lagi sekolah SMP di Kecamatan Kemlagi. Lalu ada kesehatan, juga infrastruktur yang kurang sedikit lagi kira-kira 20 persen lagi. Sinkronisasi, sinergi, inilah yang membuat kita maju,” kata wabup yang hadir bersama Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, Asisten Administrasi Umum Didik Safiqo Hanim, beserta OPD terkait.

Tri Cahyo Harianto Camat Kemlagi, dalam acara ini melaporkan beberapa hal terkait progress pembangunan Kecamatan Kemlagi.

“Infrastruktur di Kecamatan Kemlagi sudah bagus. Hanya tinggal beberapa jalan poros yang putus pembangunannya. Seperti di Desa Mojodowo, Pandankrajan, Japanan, dan Mojokumpul. Kami mengucapkan terimakasih pada Pemkab Mojokerto, yang sudah memperhatikan pembangunan infrastruktur agar dilaksanakan secara merata,” lapor Cahyo.

(T@urus)

Wali Kota Ika Puspitasari Buka Roadshow Bus KPK 2019 Kota Mojokerto

Foto: Istimewa
Mojokerto, hapraindonesia.co - Roadshow Bus KPK yang berangkat sejak 21 Juni lalu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta telah tiba di Kota Mojokerto. Acara Roadshow Bus KPK di Kota Mojokerto dibuka secara resmi oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Selasa (9/7) di GOR dan Seni Mojopahit Jalan Gajah Mada 149 Kota Mojokerto.

Pada tahun ini Roadshow Bus KPK bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" akan mengunjungi 28 Kota/Kabupaten dari 3 provinsi di Jawa-Bali.

Dalam sambutannya, Ning Ita menyampaikan bahwa melalui slogan “Maju Melangkah Ayo Berbenah” mempunyai makna ke depan Pemerintahan Kota Mojokerto bisa melangkah lebih maju daripada sebelumnya.

“Maka dengan semangat ayo berbenah kami bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh jajaran di Pemerintah Kota, sekaligus segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto untuk membenahi segala sesuatu yang menjadi PR bersama agar kota Mojokerto ke depan menjadi kota yang lebih maju,” kata Ning Ita. Sekaligus menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semuanya, khususnya bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa segenap jajaran di Pemkot Mojokerto telah sepakat, kewajiban untuk melayani masyarakat kota Mojokerto harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin serta sepakat untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang mengarah kepada korupsi.

“Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kami selalu konsultasi dan koordinasi, semoga apa yang kami lakukan bisa benar-benar menjadi kepastian kepada seluruh masyarakat bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan menjalankan pemerintahan dengan bersih,” harap Ning Ita.

Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga mengucapkan terima kasih kepada tim roadshow bus KPK, karena Kota Mojokerto terpilih menjadi salah satu lokasi roadshow. “Harapan kami selama dua hari keberadaan bus KPK RI bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya dari pemerintah Kota Mojokerto dan jajaran legislatif tetapi juga masyarakat umum,” lanjut Ning Ita.

Menutup amanatnya, Ning Ita berharap dengan adanya bus KPK dapat meningkatkan pengetahuan warga Kota Mojokerto sehingga bisa tercipta Kota Mojokerto yang berdaya saing, baik aparat maupun warganya.

Bus KPK akan berada di Kota Mojokerto selama 2 hari, yaitu tanggal 9-10 Juli 2019. Rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK di Kota Mojokerto ini yaitu: pameran pelayanan publik, sosialisasi pengaduan tindak pidana korupsi (Tipikor), sosialisasi dan simulasi aplikasi JAGA yang dapat diikuti masyarakat umum. Sedangkan untuk para pelajar mulai dari tingkat SD/MI sederajat, juga dapat mengikuti sosialisasi anti korupsi, playday boardgames, nonton film bareng, games dan kuis interaktif.

Pada roadshow ini juga diselenggarakan sosialisasi pengaduan tipikor untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sosialisasi gratifikasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), kuliah umum antikorupsi untuk mahasiwa Perguruan Tinggi, sosialisasi integritas dunia usaha untuk para pelaku usaha di Kota Mojokerto, serta kegiatan bagi partai politik yaitu pembekalan caleg terpilih dan pimpinan partai politik.

Selain Kota Mojokerto, Kabupaten / Kota yang mendapat kunjungan dari bus KPK antara lain, Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Kota Surabaya, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember Lumajang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Magetan, Buleleng, Karang Asem, Klungkung, Bangli, Gianyar, Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Surakarta, dan Karanganyar.

(T@urus)

Apel Pelepasan Kontingen PORPROV 2019 dan Jalan Santai Kabupaten Mojokerto Ikuti 24 Cabor 

Written By Hapraindonesia on 7/05/2019 | 21:09

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Kabupaten Mojokerto menerjunkan 232 orang kontingen atlet di 24  cabang olahraga (cabor), untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur VI tahun 2019. Seluruh kontingen diberangkatkan pada apel pelepasan, oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Jum'at (5/7) pagi.

Ketua KONI Kabupaten Mojokerto selaku ketua kontingen Firman Efendi melaporkan, bahwa dalam PORPROV 2019 akan ada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan dan olahraga eksibisi. Dirinya juga menjelaskan komposisi atlet Kabupaten Mojokerto yang diterjunkan PORPROV yang dilaksanakan tanggal 6-13 Juli ini di Kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban dan Bojonegoro.

"Tim kita mengikuti 24 cabang olahraga, dengan total kontingen 232 orang terdiri atlet putra 88 orang, putri 97 orang, official putra 44 orang, dan official putri 3 orang," jelas Firman.

Firman juga menegaskan bahwa motto anak didiknya yakni "Berani Meraih Prestasi" dengan target memperbaiki peringkat Porprov.  Guna memacu semangat para atlet, wabup pungkasiadi dalam sambutan berjanji akan memberi reward atau hadiah khusus untuk para atlet yang mendapatkan medali emas, perak, maupun perunggu, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

"Sudah kami cantumkan (hadiah) di PAPBD 2019 bagi para atlet. Jaga terus nama baik Kabupaten Mojokerto di PORPROV 2019," pesan wabup.  Wabup juga mengingatkan pada seluruh atlet yang diterjunkan untuk terus semangat, serta pantang menyerah, cerdik dalam mengatur strategi, memperhatikan betul arahan pelatih, dan menjaga kekompakan.

Agenda PORPROV tahun 2019 sendiri, fokus pada pembinaan atlet-atlet Jawa Timur oleh KONI. PORPROV Jawa Timur 2019 telah diagendakan dengan matang dan diikuti 38 kabupaten/kota, dengan total 40 cabang olah raga dan 2 cabang eksibisi.

Apel pelepasan juga dihadiri Forkopimda, OPD terkait, Pengurus Koni, Atlet Kontingen Kab.mojokerto, dan Karyawan Karyawati Pemkab Mojokerto dengan dilanjutkan jalan santai bersama.

(T@urus)

Program PNPM Mandiri di Kabupaten Mojokerto Mengalami Perkembangan Signifikan

Written By Hapraindonesia on 7/04/2019 | 21:13


(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pasca program di Kabupaten Mojokerto, telah banyak mengalami perkembangan signifikan. Terlihat dari perkembangan modal awal dana perguliran sebesar Rp 15 miliar lebih, per laporan 31 Desember 2018 telah bertambah menjadi Rp 70 miliar lebih.

Kabar baik ini dibahas Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada kesempatan halalbihalal kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan Pasca Program, Kamis (4/7) siang di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pacet.

“Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata Wabup.

Pada tahun 2018, idle fund (dana menganggur) yang tercatat yakni Rp 22 miliar lebih mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya. Maka, PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif. Tak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Wabup Pungkasiadi dalam kesempatan ini mengucapkan apresiasi pada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah menyimpan idle fund di BUMD Pemkab Mojokerto yakni BPR Majatama. Wabup ingin agar langkah ini bisa diikuti kecamatan lain di Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan iklim peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang lain.

“Kegiatan perguliran dana yang melibatkan desa-desa pada kecamatan, menjadikan kelembagaan PNPM-MPd punya peluang membentuk BUMDES. Dari situ nanti bisa lahir unit-unit usaha bermanfaat. Misalnya pengembangan daerah wisata, dam perdagangan. Inilah tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,” tambah wabup.

Dengan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), PNPM Mandiri di Kabupaten Mojokerto telah menjelma menjadi potensi ekonomi bagi 2.070 kelompok yang melibatkan 38.471 anggota masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. Wabup juga menjabarkan beberapa progres perkembangan pembangunan di Kabupaten Mojokerto seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Wabup menyebut angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto saat ini berkisar di angka 10,08 persen. Angka tersebut ditargetkan untuk terus diturunkan, tentunya dengan program-program pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

“Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, namun kita coba 29 persen. Bidang pendidikan 10 persen, kita upayakan 14 persen, dan bidang infrastruktur 25 persen, kita bisa buat jadi 33 persen. Semua kita lakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” terang Wabup.

Acara dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus M. Anas, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ardi Sepdianto, kepala OPD, dan Camat Pacet Moch. Malik beserta Muspika.

(T@urus)

Ning Ita Hadiri Rakernas XIV APEKSI di Semarang "Momentum Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Kota se Indonesia"

Written By Hapraindonesia on 7/03/2019 | 21:20


(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri Rakernas XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Semarang. Kegiatan yang digelar mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2019 ini diawali dengan Welcome Dinner Selasa malam (2/7).

Sedangkan Rakernas Apeksi dibuka Rabu paginya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden RI Joko Widodo.

Penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah, guna mendukung kemandirian daerah dalam rangka mengimplementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi tema besar yang diangkat pada Rakernas Apeksi.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai tuan rumah penyelenggara menuturkan, tema besar tersebut dapat disikapi sebagai semangat untuk penguatan sinergitas stakeholder dalam pengembangan kota.

"Pemerintah kota saat ini tidak dapat berdiri sendiri dalam pembangunan kota, melainkan harus bergerak bersama stakeholder lainnya. Sehingga dengan adanya seluruh pemerintah kota berkumpul di sini bisa saling menginspirasi," ujar Hendi panggilan akrab wali kota Semarang.

Untuk itu, Hendi menekankan jika Rakernas Apeksi ini menjadi momentum penguatan sinergitas dan peleburan rivalitas antar pemerintah kota di Indonesia. "Sebagai satu kesatuan Indonesia, kolaborasi menjadi sangat penting, sehingga dalam Rakernas Apeksi saat ini, semangat kebersamaan menjadi salah satu yang penting untuk ditonjolkan dalam berbagai kegiatannya," terangnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo  berpesan kepada seluruh anggota Apeksi untuk terus mengawal dan mendukung pencapaian pembangunan dalam RPJMN. "Apeksi juga harus berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar pada 93 daerah kota otonom dan 5 kota administratif, untuk segera mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap Rancangan RPJMN 2020-2025," paparnya.

Mendagri juga mengatakan dengan bertambahnya usia kota harus diiringi dengan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. "Kita juga harus bisa mempertahankan identitas daerah kita termasuk mempertahankan kearifan lokal. Dan dengan apeksi ini semoga dapat melahirkan ide dan terobosan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Wali kota Mojokerto Ning Ita berharap melalui Rakernas Apeksi ini dapat membawa perubahan bagi pemerintah kota Mojokerto dalam pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kerjasama antar daerah.

Kegiatan Apeksi ini juga dirangkai dengan Indonesia City Expo (ICE XVII), Semarang Night Carnival (SNC) 2019 sekaligus memperingati HUT ke-472 Kota Semarang, penanaman pohon di Hutan Wisata Tinjomoyo, Ladies Program, dan Pemilihan Stan Pemkot Terbaik.

(T@urus)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved