Latest Post

Pilkades Antar Waktu (PAW) H Rif'an Hanum SH Terpilih Menjadi Calon Kades Sidoharjo

Written By Hapra Indonesia on 2/14/2019 | 12:40

Foto: Istimewa
Mojokerto, hapraindonesia.co - Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2019-2022 yang berlangsung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, digelar di aula Balai Desa setempat, berjalan aman, tertib dan lancar, Rabu (13/02/2019).

Dalam acara ini dihadiri Camat Gedeg, Kapolsek Gedeg, Danramil Gedeg, Sekdes Sidoharjo, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Dalam Musyawarah Pilkades Antar Waktu Desa Sidoharjo tersebut kali ini memiliki hak pilih sebanyak 101 suara. Pilkades Antar Waktu Desa Sidoharjo diikuti oleh dua Calon yakni, H Rif'an Hanum SH nomer urut 1 dan Dwi Putra Artanto nomer urut 2.

Musyawarah Pilkades dimulai pukul 08.00 WIB dipimpin oleh Ketua BPD Desa Sidoharjo di buka dengan Do’a dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Foto: Istimewa
Musyawarah pilkades yang membahas bagaimana cara yang akan di ambil dalam memilih Kepala Desa antar waktu tersebut.

Panitia menawarkan tiga opsi cara pemilihan. Opsi Pertama adalah Musyawarah mufakat, yang ke dua voting terbuka, sedang yang ketiga adalah voting tertutup. Dari tiga opsi tersebut peserta terbanyak musyawarah menyetujui Voting tertutup.

Sesuai hasil kesepakatan musyawarah, Voting tertutup yang di ikuti oleh 101 Suara dimulai tepat pukul 09.00 WIB.

Votting tertutup Musyawarah Pilkades Antar Waktu Desa Sidoharjo, dilakukan sesuai dengan Undang undang desa Nomor 6 Tahun 2014 selesai pukul 11.20 WIB.

Dengan menghasilkan keputusan, terpilih jadi kepala desa Sidoharjo dengan H Rif'an Hanum SH meraih dukungan sebanyak 83 suara, dan Dwi Putra Artanto harus puas dengan dukungan sebanyak 18 suara Usai Musyawarah Pilkades, Ketua Panitia Pilkades mengucapkan Alhamdulillah, Pilkades antar waktu Desa Sidoharjo berjalan cukup lancar dan kondusif.

Pilkades yang bertujuan untuk memilih Kepala Desa Guna melanjutkan hingga habis masa jabatan Kades sebelumnya yang meninggal dunia karena sakit sebelum habis masa jabatannya. Dengan Pilkades antar waktu (PAW) ini, maka Desa Sidoharjo telah memiliki kades terpilih dan difinitif setelah dilantik nanti.

(T@urus)

Opserasi Tumpas Semeru 2019, Polres Mojokerto Kota Ungkap 16 Kasus Narkoba

Written By Hapra Indonesia on 2/12/2019 | 18:08

Foto: Taurus/HI
Mojokerto, hapraindonesia.co - Polres Mojokerto Kota melaksanakan konferensi pers terkait ungkap kasus narkoba selama ops tumpas semeru 2019, di Aula Prabu Hayam Wuruk. Selasa (12/02/2019).

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono SH, SIK, M.Sc (Eng) Mengatakan Polres Mojokerto Kota khususnya satreskoba Polres Mojokerto Kota menggelar hasil ungkap operasi tumpas 2019 yang kita laksanakan 12 hari sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Februari.

"Dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa satreskoba dengan seluruh jajaran Polsek berhasil mengungkap 16 tersangka dari 11 kasus yang bisa diungkap sebagian besar adalah pengedar narkoba jenis sabu dan ada juga 1 orang yang membawa ekstasi dari keseluruhan kasus ini yang berhasil diungkap jumlah BB adalah 9 koma 38 gram 9 koma 38 gram kemudian 3 butir ekstasi dan seluruhnya ada 16 tersangka" Kata Kapolresta.

AKBP Sigit Menambahkan, rilis ini adalah hasil dari operasi tumpas yang kita laksanakan dan yang harus kita catat bersama bahwa hasil ini merupakan hasil yang cukup fantastis Kenapa karena target kita adalah 3 kasus atau tiga tersangka tetapi bisa berkali lipat 4 kali lipat mendapatkan 11 kasus 16 tersangka.

Tersangka salah satunya adalah tersangka berinisial A yang menjadi jaringan dari pengedar narkoba di dalam lapas dan juga ada satu lagi ada dua Lapas yang diindikasi di sini di Jawa Timur yang kemudian tersangkanya dari hasil pengungkapan merupakan bagian dari jaringan pengedar. Jadi ada anggota atau narapidana yang sudah ada di Lapas masih bisa mengendalikan penjualan atau peredaran gelap narkoba di luar Lapas.

"ini yang harus kita ketahui bersama ada beberapa Lapas di sini kalau kita sampaikan nanti agak sensitif Saya minta ini menjadi prioritas dari seluruh jajaran penegak hukum di Aceh yang ada di Jawa Timur untuk lebih memperketat pengawasan baik di luar Lapas maupun di dalam Lapas" tambah Kapolresta.

Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka tersangka mengakui bahwa yang bersangkutan hanya dihubungi oleh salah satu narapidana atau penghuni Lapas kemudian meminta untuk menjual atau menghindar kan narkoba dari Lapas sistemnya adalah sistem seperti biasa dan kemudian mendapatkan keuntungan tetapi jaringan komunikasi yang terus berubah-rubah.

"Sehingga tidak mudah dilacak dan juga ada yang masih menggunakan jaringan kekeluargaan ini yang juga harus diantisipasi ada beberapa disini juga yang ekspresi device yang sudah pernah di tangkap dengan perkara yang sama juga saat ini tertangkap kembali ada 2 orang di sini sekarang kasus narkoba narkotika narkotika dua kali tahun 2015 dengan menantunya dengan mertuanya."  tukas Jelasnya.

(Taurus)

Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Mojokerto

Foto: Istimewa
Mojokerto, hapraindonesia.co - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah membawa perubahan paradigma dari “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Artinya desa dituntut siap untuk menata, mengelola, dan berkembang. Terlebih dengan adanya bantuan kucuran dana bantuan dengan nilai yang besar. Namun hal ini tidak bisa berjalan, apabila tidak ada perencananaan dan pengelolaan yang baik dari para aparatur pemerintah desa.

Hal ini ditekankan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, saat membuka acara Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat bagi Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019, di Hotel Padepokan Cahaya Putra Trawas.

“Kapasitas dan integritas mutlak diperlukan, dari seluruh aparatur pemerintah desa. Sebab dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa-desa bisa mencapai ratusan trilyun rupiah. Jumlah ini tidak sedikit, jadi saya mengharapkan SDM para aparatur pemerintah desa yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan tanggungjawab seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata wabup, Senin (11/2).

Wabup selain memberi motivasi kepada peserta pelatihan, dalam sambutan arahannya juga menyempatkan diri untuk mengucapkan terimakasih kepada semua entitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas perolehan prestasi Pemkab Mojokerto salah satunya peroleh predikat BB (sangat baik) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.

“SAKIP Kabupaten Mojokerto tahun 2018 mendapat predikat BB. Nilai ini meningkat dari sebelumnya predikat CC di tahun 2016, menjadi B (baik) dengan nilai 61,23 tahun 2017, hingga BB (sangat baik) dengan nilai 70,88 untuk tahun 2018. Dari anda semua lah ini bermula, yakni capaian kinerja pemerintah desa. Prestasi ini supaya diimplementasikan dalam peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan di segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat,” tambah wabup.

Ardi Sepdianto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, mengatakan dalam laporannya, menjelaskan bahwa acara ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan SDM dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat.

“Dari perjalanan APBDes sejak adanya UU Desa, porsi bidang pemberdayaan masyarakat di APBDes rata-rata tidak lebih dari 5% dianggarkan di dalamnya. Selebihnya adalah bidang pembangunan dan pemerintahan. Sehingga menurut kami, saat ini adalah waktunya menggalang SDM khususnya masyarakat di desa. Maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pemberdayaan masyarakat,” kata Ardi.

Para peserta pelatihan yang terdiri dari 18 orang kasi pemerintahan kecamatan dan 299 orang kasi pemerintahan desa se-Kabupaten Mojokerto, juga mendapat materi pengetahuan penyusunan produk hukum yang ada di desa. Seperti bagaimana menyusun peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa."

(T@urus)

Pemkot Mojokerto Gelar Tasyakuran Tepat Pada HPN Ke-73

Written By Hapra Indonesia on 2/10/2019 | 12:14

Foto: Taurus/HI
Mojokerto, hapraindonesia.co - Wali Kota Ika Puspitasari menggelar tasyakuran yang diselenggarakan di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Hayam Wuruk 50, Kota Mojokerto.Sabtu (9/2).

Turut hadir pada acara ini Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Sekda Harlistyati, Kabag Humas dan Protokol Choirul Anwar dan kepala OPD.

Diak Eko, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Mojokerto. “Ini anugerah terindah bagi teman-teman wartawan. Karena baru tahun ini dirayakan oleh Pemkot Mojokerto.

"Saya berterima kasih kepada Ning Ita karena punya ide untuk membuat kegiatan ini,” tuturnya bangga.

Diak lantas menuturkan bahwa profesinya kini diberikan penghormatan. “Semoga berawal dari ini hubungan kita bisa terjalin dengan baik tanpa melepas kritikan yang menjadi tugas kami. Karena gebrakan ning ita luar biasa, kita siap mengawal untuk pemberitaan,” jelasnya.

Wali Kota Mojokerto, Ning Ita, dalam sambutannya menuturkan bahwa rumah dinas Wali Kota ini menjadi rumah rakyat. Siapapun bisa menikmati hadir disini dan mengucapkan rasa syukur bersama-sama. “Saya menerapkan kepemimpinanan leadership kolaboratif dan parsitipatif. Saya selalu mengajak merangkul semuanya. Tukang becak, pasukan kuning dan hari ini teman-teman pers saya kumpulkan di rumah dinas. Bantu saya untuk mewujudkan visi misi saya,” seru Ning Ita.

Tema HPN tahun 2019 adalah Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. Pemilihan tema itu sejalan dengan misiNing Ita dalam menunjang ekonomi. “Ini pas sekali. Fokusnya adalah kepada bagaimana kita senantiasa mengentaskan sektor UKM, sektor kerakyatan dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan momentum penguatan peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital,” tegasnya.

Ning Ita menekankan kepada insan pers untuk bersama-sama membantu memajukan Kota Mojokerto. Dengan tujuan mengabdi melayani masyarakat. “Jalankan seluruh tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan kewenangan yang ada.

Saya berusaha mengikuti mekanisme terkait kebijakan yang saya lakukan. Teman-teman Forkopimda teman kami, teman-teman OPD kepanjangan tangan saya dan teman-teman insan pers adalah sahabat yang menginformasikan tentang program-program saya,” tuturnya.

Di akhir sambutan Ning Ita menyampaikan selamat Hari Pers Nasional. Ning Ita berdoa agar di usia yang ke-73 ini insan pers semakin matang, semakin dewasa sehingga semakin profesional dalam bekerja. “Dalam kesempatan ini saya ingin guyub rukun semuanya. Segala persoalan akan selesai dengan duduk bersama,” pungkasnya.

(T@urus)

Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Studi Banding Ke DPRD Kabupaten Banjarbaru

Foto: Istimewa
Mojokerto,hapraindonesia.co - Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto adakan Studi banding di Kantor DPRD Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sabtu (9/02/2019). Terkait Program kerja Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat tentang keluarga berencana dan kampung keluarga berencana. Pimpin Rombongan Hj. Erma Muarofah, S.E. selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto.

Dalam Studi banding diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjarbaru (Drs. Ichwansyah, S.E.) dan Ir. Budiman Syah, S.T. (Wakil Ketua Komisi I bidang kesejahteraan rakyat DPRD Kabupaten Banjarbaru) Dengan narasumber oleh : Ketua DPRD Kabupaten Banjarbaru (Drs. Ichwansyah, S.E.) dan Drs. Sopyan, S.H. (Kasubid Data dan Informasi BKBPP Kabupaten Banjarbaru).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Erma Muarofah, S.E. mengatakan bahwa salah satu tujuan dari KB diKabupaten Banjarbaru adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan kehadiran Kampung Keluarga Berencana.

Sesuai dg amanat pemerintah pusat bahwa Kampung KB adalah program BKKBN yg sedang digencarkan bapak presiden Program KB di Kabupaten Banjarbaru selama ini tak hanya berhasil menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga telah mengubah pandangan hidup (mainset) penduduk terhadap nilai anak, kesejahteraan dan ketahanan keluarga.Ucapnya Hj. Erma Muarofah, S.E.

"Meski begitu, Kabupaten Banjarbaru mengakui bila capaian keberhasilan tersebut tidak datang dengan ikatan dan sendirinya, melainkan dikarenakan ada banyak hal yg menyebabkan program KB berhasil, diantaranya adanya komitmen dari pemerintah daerah kemudian berjalannya kegiatan advokasi yg sistematis dan berkesinambungan dan adanya petugas penyuluh KB yg handal serta sistem penggerakan peran serta masyarakat yang kuat." Pungkas Hj. Erma Muarofah, S.E.

(Taurus/Adv)

Silaturahmi dan Rembug Desa Kecamatan Trawas Tahun 2019 Bahas Infrastruktur, Akses Wisata hingga Regulasi Desa

Written By Hapra Indonesia on 2/09/2019 | 20:25

Foto: Ist
Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan silaturahmi dan rembug desa pertama di tahun 2019, yang dipimpin Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi dan Kepala Perangkat Daerah, bersama tokoh masyarakat, kepala desa beserta perangkat di Pendopo Kecamatan Trawas, Sabtu (9/2) pagi.

Beberapa pembahasan yang dipaparkan yakni seputar program pembangunan, mulai infrastruktur hingga pariwisata seperti yang disampaikan Camat Trawas Agus Subyakto.

“Selain Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame yang baru diresmikan akhir tahun lalu, perlu kami sampaikan pada bapak wakil bupati bahwa pada tahun 2019 ini juga akan ada 3 desa yang dijadikan alternatif wisata. Yakni Desa Trawas, Kesiman dan Kedungudi, yang dianggarkan dalam Dana Desa (DD),” kata Agus.

Pembentukan beberapa kampung wisata organik, dikatakan Agus juga akan menjadi rencana pengembangan wisata dalam waktu dekat ini. “Selain Kampung Organik Brenjonk di Desa Penanggungan, beberapa desa juga sedang kita rencanakan untuk menyusul yakni Desa Selotapak, Tamiajeng, Sukosari, dan Kedungudi. Rencana-rencana ini tentu tidak akan berhasil tanpa arahan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” tambah Agus.

Wakil bupati Pungkasiadi dalam arahannya, merespon hal tersebut dengan mengatakan bahwa potensi wisata di kecamatan, harus direncanakan dalam APBDes.

"Kalau ada potensi wisata di kecamatan, paling tidak sudah ada wadahnya (APBDes). Trawas saya lihat sudah sangat bagus. Dari aspek wisata, ekonomi kreatif, juga UMKM. Infrastruktur jalan di Kecamatan Trawas masuk sebagai salah satu priorotas pembangunan, mengingat Trawas adalah destinasi wisata andalan. Pembangunan akan dilakukan terus menerus terutama untuk akses wisata. Program Bantuan Keuangan (BK) Desa, akan tetap diberikan asal memenuhi criteria,” terang wabup.

BK Desa sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengakselerasi desa-desa untuk berinovasi dalam pembangunan. Semua desa bisa mendapatkannya. Asal sesuai ketentuan berlaku misalnya tertib administrasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta lunas pajak dan kondusif.

Wabup juga menekankan bahwa peraturan dan regulasi tentang desa, agar tidak dipandang sebagai beban oleh para kepala desa dan perangkat. Namun lebih dimaknai sebagai upaya perbaikan serta penyempurnaan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Semua yang ada (peraturan dan regulasi), harus dimaknai sebagai penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekaligus dinamisasi dan motivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan,” tambah wabup.

(Taurus)

Wabub Mojokerto, Resmikan Gedung Baru UPT SDN Mojosari

Written By Hapra Indonesia on 2/08/2019 | 19:21

Foto: Taurus/HI
Mojokerto, hapraindonesia.co - Gedung baru UPT SDN Mojosari pada Jumat (8/2) pagi, diresmikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, didampingi Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah.

Peresmian SDN Mojosari juga sekaligus menjadi peresmian 8 gedung sekolah lainnya di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yakni SDN Canggu, SDN Pacet 2, SMPN 1 Dawarblandong, SMPN 1 Pungging, SMPN 2 Trowulan, SMPN 2 Mojoanyar, SMPN 2 Sooko, dan SMPN 1 Kemlagi.

Wabup dalam sambutan arahan mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mencukupi sarana dan prasarana sebaik mungkin salah satunya sarana pendidikan.

“Sarana dan prasarana masyarakat di Kabupaten Mojokerto harus lengkap dan memadai. Salah satunya di bidang pendidikan. Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan. Karena pendidikan adalah pelayanan paling dasar selain kesehatan. Anggaran pendidikan kita targetkan 20%,” kata wabup.

Pentingnya  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  proses  pendidikan,  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  Nasional  dimana setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  non  formal  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memenuhi  keperluan  pendidikan   sesuai dengan   pertumbuhan   dan   perkembangan   potensi   fisik,   kecerdasan   intelektual,   sosial,   emosional,   dan   kewajiban   peserta didik.

“Sarana dan  prasarana  pendidikan  juga  digunakan  untuk  mempermudah  pemahaman  siswa   tentang   materi   ajar yang   disampaikan.   Ketika sarana dan prasarana tepat, kegiatan  belajar  mengajar  menjadi   lebih   efektif , efisien, lebih   bermakna, berkualitas serta menyenangkan,” tambah wabup.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin, dalam laporan sambutannya juga menyampaikan program Dinas Pendidikan yakni penerapan pendidikan karakter kepada siswa didik.

“Kita menekankan pentingnya penerapan pendidikan karakter kepada siswa SD dan SMP melalui pelestarian ekosistem. Dimana secara simbolis kita lakukan hari ini melalui pelepasan burung, penanaman pohon berbuah jenis langka di seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Mojokerto, dan pencanangan udeng Majapahit untuk menyambut tamu,” terang Zaenal."

(T@urus)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved