Latest Post

Penyampaian Pandangan Umum Bupati Terhadap 3 Raperda tentang perubahan RPJMD tahun 2016-2021, PERUMDAM Dan BUMDes

Written By Hapra Indonesia on 3/05/2019 | 17:23

(Foto: Istimewa)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dalam Rangka penyampaian Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda yaitu Raperda tentang perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Raperda tentang PERUMDAM dan Raperda tentang BUMDes di Gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani No.16 Senin (04/03/2019).

Turut hadir Wakil Bupati Pungkasiadi,SH, Sekdakab Hari Suwito, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Forkopimda, Kepala OPD, Camat Se Kabupaten Mojokerto, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita atau yang mewakili, LSM dan Wartawan.

Ismail Pribadi juga menyampaikan bahwa rapat paripurna DPRD merupakan tidak lanjut dari rapat paripurna tanggal 1 Maret 2019 atas pandangan umum fraksi terhadap 3 Raperda.

"yaitu Raperda tentang perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam rangka penyampaian jawaban Bupati yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda.." tutur Ismail Pribadi.

Sementara Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam rapat paripurna menyampaikan 3 Raperda ini, dalam sosialisasinya diupayakan insyaallah nanti bisa rampung di tahun 2019.

"3 Raperda ini supaya langsung bisa di Implementasikan untuk pijakan aturan baik di pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.

Setelah itu acara dilanjutkan penetapan pansus untuk tertib administrasi untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan pansus DPRD Kabupaten Mojokerto.

(T@urus/Adv)

PUSYAR Gelontor 5 M Pinjaman Modal Tanpa Bunga

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Mojokerto kembali menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

MoU Pusyar pada tahun 2019 ini ditandatangani oleh Ketua Baznas Kota Mojokerto, Direktur BPRS Kota Mojokerto, Kepala Dinas Kouminaker, Kepala Disperindag, serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto dengan disaksikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati. Acara berlangsung pada Senin (04/03/2019) di ruang Nusantara, Kantor Pemkot Mojokerto.

Ada yang spesial pada program yang digagas oleh Baznas pada tahun ini. Program Pusyar yang tahun sebelumnya hanya untuk pelaku UMKM-IKM, tahun ini diperluas untuk para pedagang pasar melalui Program Pusyar Pasar. Terkait dengan hal ini Ketua Baznas Kota Mojokerto, Kiai Makshum Maulani menyampaikan MoU Pusyar tahun ini melibatkan lima pilar yaitu Baznas, BPRS, Diskouminaker, MES ditambah dengan Disperindag yang menangani Pusyar Pasar.

Lebih lanjut Kiai Makshum menyampaikan Baznas akan terus memasuki semua lini dalam masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. “Dalam menyalurkan bantuan Baznas juga melibatkan pemberi bantuan, tak terkecuali seperti OSIS dari sekolah-sekolah secara bergantian. Karena hal ini merupakan suatu bentuk pendidikan karakter,” terang Kiai Makshum. Dengan melibatkan para siswa dalam penyaluran bantuan maka mereka akan paham kemana uang yang telah mereka kumpulkan disalurkan.

Sementara itu Direktur Utama BPRS, Choirudin menjelaskan bahwa melalui Pusyar masyarakat mendapat dana pinjaman dari BPRS dengan memanfaatkan dana Baznas untuk pembiayaan administrasi bank seperti bunga dan biaya asuransi. Sehingga jumlah yang dikembalikan kepada BPRS akan sama dengan jumlah yang dipinjam.

“Pada tahun ini plafon untuk Pusyar meningkat menjadi 5 Miliar dengan perincian 3 Miliar untuk UKM-IKM dengan plafon Maksimal 50 juta untuk produk-produk unggulan. Dan 2 Milyar untuk Pusyar Pasar yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 24 jam dengan plafon maksimal 3 juta dan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan,”jelas Choirudin.

Dalam kesempatan ini Choirudin menjelaskan bahwa tabungan dari pedagang di pasar akan dibagi untuk tiga hal. Yaitu untuk retribusi pasar, untuk infak sedekah, dan untuk tabungan bagi pedagang. “Kami juga akan menyiapkan e-retribusi yang akan di uji coba selama 3 bulan atau 6 bulan. Untuk itu kami harapkan Baznas menyiapkan kupon untuk sumbangan ke baznas,” lanjutnya.

Choirudin juga menyampaikan bahwa BPRS akan menjalankan program CSR Sahabat Kota Mojokerto untuk sertifikasi halal bersama Baznas.  Ning Ita usai menyaksikan penandatanganan MoU menyampaikan program ini adalah program terobosan dari Baznas untuk kesejahteraan masyarakat yang harus terus dilanjutkan. “Saya ingin sesuatu yang sudah baik kita lanjutkan. Dan hal-hal yang perlu disempurnakan itu adalah kewajiban saya menyempurnakannya,” kata Ning Ita mengawali pengarahannya.

Pada kesempatan ini Ning Ita kembali menegaskan bahwa sinergitas sangat diperlukan dalam mencapai sesuatu. “Keberhasilan sebuah program itu tidak bisa jalan masing-masing. Kita perlu sinergi untuk kesuksesan itu. Kita memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kota Mojokerto,”kata Ning Ita.

Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa Disperindag telah melakukan pendataan UKM-IKM melalui RT-RT. “Dengan data base berbasis IT maka akan mudah untuk menemukan sasaran sehingga output-nya bisa terukur,” jelas Ning Ita.

Sehubungan masih banyaknya warga Kota Mojokerto yang masih mengakses KUR yang berbunga, Ning Ita menyarankan agar BPRS lebih giat untuk melakukan sosialisasi. Agar masyarakat lebih mengenal tentang BPRS dan program-programnya. “Ketika ada program pemerintah turun ke masyarakat, ayo gabung di sana,”ujarnya.

(T@urus)

Ning Ita: Generasi Muda Harus Bijak Bermedia Sosial

Written By Hapra Indonesia on 2/28/2019 | 17:18

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Setelah menggelar khitanan massal dan donor darah dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019, PWI Mojokerto Rabu (27/2) mengadakan sarasehan HPN 2019 dengan tema “Bijak Bermedia Sosial”. Acara digelar di Aula Dinas Pendidikan dengan peserta siswa SMP SMA se-Kota Mojokerto.

Acara sarasehan dibuka oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, Kapolresta AKBP Sigit Dany Setyono serta Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno.

Ketua PWI Mojokerto, Diak Eko Purwanto menyampaikan bahwa tema bijak bermedsos sudah dipilih oleh panitia sejak lama. “Fenomena medsos adalah bahaya laten yang tidak bisa diabaikan. Bahkan bayi yang baru lahir juga bisa terkena dampak medsos dari orang tuanya,” kata Diak.

Ia menyampaikan tentang keprihatinannya karena banyak orang yang tidak memahami tentang UU ITE dan etika bermedia sosial. Sehingga banyak yang terjerat masalah terkait ujaran kebencian (hate speach) itu orang awam, bukan pembuat berita Hoax.

Dalam kesempatan ini Diak menyarankan agar pemahaman tentang UU ITE dan etika bermedia sosial bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah atau setidaknya bisa dimasukkan dalam kegiatan ekstra kurikuler sekolah.

Mengakhiri laporannya, Diak mengingatkan para peserta sarasehan akan dampak dari penggunaan telepon genggam. “Dengan handphone bisa merusak dan memberi manfaat yang tinggi, terserah pada kalian yang memanfaatkan dari kecanggihan handphone,” pungkas Diak.

Sementara itu Ning Ita dalam sambutannya menyampaikan rasa senangnya karena bisa bertatap muka dengan generasi muda di Kota Mojokerto. “Saya sebagai Wali Kota Mojokerto yang baru, saya ingin membangun Mojokerto. Ayo berkontribusi untuk Kota Mojokerto dan untuk masyarakat Kota Mojokerto. Sesuai dengan visi saya mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur, sejahtera dan bermartabat,” kata Ning Ita.

Ning Ita menyampaikan bahwa mengenyam pendidikan formal merupakan perjalanan panjang untuk mecapai cita-cita. “Di sekolah kalian ditempa, bagaimana ke depan kalian bisa memiliki bekal untuk hidup bermasyarakat. Terkait persoalan ekonomi, sosial yang semuanya tentu ada hubungan dan keterkaitan dengan sesama manusia,” seru Ning Ita.

Orang nomor satu di Kota Mojokerto ini juga mengatakan bahwa saat ini generasi muda hidup di dua dunia yaitu dunia nyata dan dunia maya. “Untuk itu saya berpesan bagaimana kalian harus bijak, bagaimana harus menjadi sebaik-baik manusia ketika berada di dunia maya,” jelasnya.

“Kalau di dunia nyata semua ada indikatornya. Tetapi ketika di dunia maya kita tidak tahu dengan siapa berinteraksi, apa yang ditampilkan oleh teman didunia maya, kita tidak bisa memferivikasi apa yang ada didunia maya belum tentu sesuai dengan visualisasi aslinya,” lanjut Ning Ita. Generasi muda harus memahami berita sebelum menyebarkan agar dikemudian hari tidak terjerat hukum.

Mengakhiri pengarahannya, Ning Ita menyampaikan bahwa kecanggihan teknologi tidak bisa dihindari tetapi harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan akses untuk menambah wawasan, keilmuan dan pengetahuan serta untuk untuk mempermudah hidup dan mencukupi kebutuhan hidup.

(T@urus)

Menjelang Pemilu, Pemkab Mojokerto Gelar Koordinasi Dengan FKUB

Written By Hapra Indonesia on 2/25/2019 | 20:14

(Foto: Istimewa)
Mojokerto, hapraindonesia.co - Gunakan hak politik dan jangan terjebak pada kepentingan elit politiknya. Begitu pesan tegas Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mojokerto, Senin (25/2) pagi di ruang Satya Bina Karya. Rapat dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, serta OPD.

“Pemilu serentak yang segera digelar tanggal 17 April 2019 sudah di depan mata. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, turut mengimbau masyarakat untuk tidak membiarkan hak pilih suaranya berlalu begitu saja atau golput (golongan putih). Dengan moment ini, masyarakat harus sadar untuk menggunakan hak politik, bukan sebaliknya terjebak kepentingan elit politik,” pesan wabup.

Wabup selaku Dewan Penasehat FKUB juga mengimbau agar semua pihak untuk mengedepankan kesantunan dan kepatutan dalam menyampaikan pendapat. Mengingat suhu politik yang memanas, dikhawatirkan menjadi kesempatan oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat kekacauan, keributan, dan perselisihan atas nama keyakinan dan agama. Suhu politik memanas memang kerap dihadapi saat pesta demokrasi, namun jangan sampai mendidih.

“Toleransi antar agama, menghargai satu sama lain dan saling menghormati itu penting. Terlebih memanasnya suhu politik yang bisa saja dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk memecah belah keharmonisan dan kondusifitas lingkungan. Adanya pemilu tidak berhenti pada memilih pemimpin. Tapi juga membangun peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab” tambah wabup.

(T@urus)

Walikota Mojokerto Teken MoU dengan Badan Informasi Geospasial

Written By Hapra Indonesia on 2/22/2019 | 17:09

(Foto: Istimewa)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil makmur sejahtera dan bermartabat, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari semakin memantapkan langkah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pada hari Kamis (21/2) Ning Ita menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Aula Utama Badan Informasi Geospasial, Gedung S lantai 2, Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46 Cibinong, Bogor.

Kerja sama yang dilakukan oleh BIG dengan Pemerintah Kota Mojokerto adalah untuk penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial serta pengembangan ilmu pengetahuan terkait ilmu geospasial di Kota Mojokerto.

Dengan adanya kesepakatan bersama ini, Ning Ita menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat. “Dengan MoU bersama BIG ini, dipastikan kami dapat melakukan pendataan yang lebih akurat bahkan bisa jadi sempurna, dengan sumber daya yang dimiliki BIG akan mampu memberikan data yang sedetail dan seakurat mungkin,” ucapnya.

Ning Ita juga berharap dengan kerja sama ini, semua permasalahan yang berkaitan dengan pendataan di Kota Mojokerto dapat segera selesai dengan hasil yang akurat. “Dengan pendataan yang cepat dan akurat sehingga nantinya bisa menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan,” seru Ning Ita.

Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanudin Zainal Abidin, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah positif mengingat ketersediaan informasi geospasial sangat penting dan dibutuhkan pemerintah daerah. Ia menuturkan, informasi geospasial dibutuhkan pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk merancang pembangunan infrastruktur daerah.

Lewat penandatanganan kerja sama ini, BIG membantu pemerintah daerah setempat menyediakan simpul jaringan informasi geospasial di kabupaten / kota. "Untuk berbagi pakai informasi, kita pakai simpul jaringan. Jadi kalau bisa, informasi geospasial di Indonesia itu semua mengalir dengan baik, di kementerian / lembaga, pemerintah daerah, maupun provinsi," kata Hasanuddin.

Selain membantu dalam perencanaan pembangunan, informasi geospasial juga diperlukan untuk kepentingan mitigasi bencana. Informasi geospasial juga disebut dapat mereduksi kemungkinan konflik lahan yang disebabkan keterbatasan informasi peta luasan lahan.

Setelah acara penandatanganan kesepakatan bersama acara dilanjutkan dengan sosialisasi simpul jaringan informasi geospasial nasional dan deliniasi batas wilayah. Selain dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto acara ini juga diikuti oleh 23 Bupati / Wali Kota dari 13 Provinsi di Indonesia serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Badan Bahasa Kemendikbud.

(T@urus)

Cegah Praktek Korupsi di Kota Mojokerto, Ning Ita Berkonsultasi ke KPK

Written By Hapra Indonesia on 2/21/2019 | 17:07

(Foto: Istimewa)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tidak hanya sebatas mengandeng Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Upaya lain yang ditempuh oleh Walikota Mojokerto Ning Ita adalah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemarin Rabu (20/2) sore, Ning Ita mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK khususnya bidang pecegan KPK Arif Nurcahyo, Asep R Suwandha dan Airien M.K.

Ning Ita menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPK adalah untuk menjalin kerja sama dalam pendampingan program pembangunan mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

“Bentuk pendampingan bisa dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD dan Pengadaan Barang dan Jasa serta meningkatkan managemen ASN atau yang lainnya. Konsultasinya baik dilakukan di Kota Mojokerto atau datang langsung ke KPK di Jakarta.”jelas Ning Ita.

Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, KPK akan bermitra dengan Inspektorat Propinsi selaku korbinwas serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi Inspektorat.

“Terkait dengan produk hukum yang perlu dicermati adalah bahwa produk hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya serta lebih mengutamakan efektifitas dan kewajaran, selain itu juga melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang aset khususnya tanah.” lanjut Ning Ita.

Terkait akan datangnya tim korsupgah ke Jawa Timur Ning Ita menyambut baik. “Tim Korsupgah di Jawa Timur nanti akan memberikan pengarahan dan menjelaskan rencana tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi.”jelas Ning Ita.

Rencananya pekan depan Tim Korsupgah juga akan datang ke Jawa Timur sebagai tindak lanjut konsultasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kedatangan tim tersebut adalah untuk menjelaskan titik-titik kerawanan yang mungkin terjadi tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.

Ning Ita menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan mengoptimalkan kunjungan Tim Korsupgah di Jawa Timur.

“Konsultasi ini adalah sebuah langkah awal untuk melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan salah satu tindakan nyata yang diambil untuk berbenah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil makmur sejahtera dan bermartabat.”kata Ning Ita.

Ning Ita menemui tim korsupgah dengan didampingi oleh Kabag Hukum Kota Mojokerto, Tri Rubiyanto dan Plt. Kabag Pemerintahan Kota Mojokerto Ani Wijaya. Pada hari yang sama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak juga berkunjung ke KPK.

(T@urus)

Sosialisasi dan Koordinasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Hotel Su Palace Trowulan

Written By Hapra Indonesia on 2/19/2019 | 19:01

(Foto: Istimewa)
Mojokerto,hapraindonesia.co - Sosialisasi dan Koordinasi Pemilu Serentak Tahun 2019, di Hotel Su Palace Trowulan.Pemilu serentak yang segera digelar tanggal 17 April 2019 sudah di depan mata.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, turut mengimbau masyarakat untuk tidak membiarkan hak pilih suaranya berlalu begitu saja atau golput (golongan putih).

Imbauan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada forum sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Mojokerto, untuk tidak melewatkan hak pilihnya atau golput dalam pesta demokrasi pemilu serentak 17 April mendatang. Saya harap masyarakat datang berduyun-duyun dengan antusias untuk menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa tekanan pihak manapun,” kata wabup Selasa (19/2) pagi di Hotel Sun Palace Trowulan.

Sebagai pilar demokrasi, wabup berharap agar pemerintahan yang dihasilkan dari pemungutan suara ini, bisa menjadi pemerintahan dengan legitimasi kuat dan amanah dalam menjalankan tugasnya kelak. Untuk menyelenggarakan pemilu yang sukses, wabup juga meminta agar semua komponen bangsa harus menjaga kualitas maupun kuantitas.

“Salah satu bagian terpenting pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Semua komponen bangsa harus bekerjasama dalam menjaga kuantitas maupun kualitas. Penting bagi kita untuk menjadi pemilih yang cerdas,” tambah wabup.

Sosialisasi ini digelar selama dua hari yakni 19 Februari 2019 dengan peserta 150 orang tokoh masyarakat, dan tanggal 21 Februari 2019 dengan peserta 150 orang siswa SMA/SMK (pemilih pemula) berikut dengan guru pendamping se-Kabupaten Mojokerto. Narasumber berasal dari unsur Polres Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto.

(T@urus)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved