Latest Post

Disdikpora Mandul Awasi Proyek DAK dan Bansos

Written By Hapra Indo on 11/20/2014 | 13:18

Kediri, hapraindonesia.co – Proyek dana rehabilitasi atau Bantuan Sosial fisik untuk sekolahan dari Kementrian Pendidikan yang di terima oleh beberapa sekolahan SD di wilayah Kabupaten Kediri banyak yang melewati batas akhir dealine proyek tersebut selesai , pasalnya pihak Disdikpora Kabupaten Kediri seolah tutup mata akan hal tersebut dengan dalih tidak di libatkan dalam bintek (Bimbingan tekhis).

Padahal dalam pengajuan proposal untuk bansos tersebut pihak Disdikpora ikut dan mengetahui sehingga harusnya pihak Disdikpora sungguh sungguh mengawasinya. Dari pantauan dari beberapa sekolah yang mendapat bansos tersebut banyak yang belum selesai, seperti terjadi di SD Gogorante Kecamatan Ngasem.

Di SD tersebut hingga berita ini di tulis masih 70% padahal batas akhir proyek sudah terlampaui hampir setengah bulan. Diduga Pekerjaan tidak sesuai Spek dan RAB seharusnya pakai kayu kerueng perkubiknya di perkirakan Rp 4,6 juta, ternyata di ganti kayu meranti campur(MC) yang harganya Rp 2,2 juta .

Di papan proyek, proyek bansos tersebut di mulai pada tanggal 7 september dan selesai 27 oktober, ada 5 ruang kelas yang di rehap, sedangkan dananya Rp 214.937.000 Kepala Sekolah SD Gogorante Samsul, ditemui di kantornya mengatakan bahwa dirinya sudah menyerahkan ke tim pelaksana proyek tersebut.

“ saya hanya penanggung jawab, sementara ada tim yang melaksanakan” kata Samsul. Ketika di tanya bahwa proyek bansos tersebut di borongkan ke Supadmoko yang tidak lain adalah kades gogorante, samsul berkilah bahwa Supadmoko hanya kebetulan adalah seorang kades.

“bukan pak lurahnya, tetapi karena dia adalah tokoh masyarakat yang boleh menjadi tim pelaksana proyek, tenaganya dan pemikiranya yang kita butuhkan karena dulu dia memang seorang kontraktor” papar kasek Samsul.

Sementara itu kades Gogorante Supadmoko di temui di kantornya, mengatakan dirinya hanya membantu sekolahan saja, “memang saya yang membelanja dan mengatur tukang, ya gimana gak ada yang mampu tim pelaksanaya” ungkapnya. Saat di singgung tentang batas waktu yang sudah terlampaui, Supadmoko mengaku rugi,”ya rugi, nanti kita itungan lagi dengan pak kasek” sambungnya. Yang menarik adalah menurut Supadmoko, RAB (Rencana Anggaran Belanja) keluar setelah proyek tersebut di laksanakan seminggu kemudian.

Pihak Disdikpora Kabupaten Kediri yang menangani termasuk proyek bansos tersebut, kasi sarana dan prasarana TK/SD Sholeh kepada Hapra Indonesia menjelaskan ,”untuk bansos fisik, batas waktunya tidak ada, masih ada toleransi, setelah selesai pekerjaan baru buat LPJ” katanya. Sedangkan saat di tanya bahwa SD Gogoante di ‘’borongkan” kepada Kades Gogorante,” kades khan komite tidak papa, komite tidak harus walimurid “ tegas Sholeh.

Sholeh berkilah bahwa Supadmoko tersebut adalah anggota komite atau tokoh masyarakat yang boleh menjadi tim pelaksana proyek bansos tersebut. Padahal aturan sudah jelas seperti di Undang undang tipikor khususnya, bahwa penyelenggara negara (Kades ) dan PNS dilarang ikut dalam pengarapan proyek berasal dari dana negara. (CAHYO)

Pejabat Disdikpora Diduga Kerjakan Proyek Dana BOS

Written By Hapra Indo on 11/19/2014 | 13:15

Kediri, hapraindonesia.co – WD seorang pejabat dengan posisi strategis di lingkup Disdikpora Kabupaten Kediri diduga mengerjakan proyek dana BOS, WD diduga mengerjakan proyek pengadaan untuk mencetak soal soal untuk ujian try out SD kelas 6 dan buku Bahasa Jawa Widyoboso yang juga berasal dari dana BOS.

Kegiatan ini disinyalir sudah dilakukan sejak tahun 2010. Seperti yang di beritakan koran dan portal HAPRA Indonesia, dari sumber terpercaya diperoleh informasi bahwa ada beberapa proyek bersumber dana BOS yang dikerjakan WD. Diantaranya adalah LKS (Lembar Kerja Siswa), Kertas Ujian, Kalender, Buku Induk Siswa dan Rapot Siswa.

Bahkan menurut sumber yang tak bersedia disebutkan, WD tidak hanya mengerjakan proyek dari BOS saja tetapi juga diduga mengerjakan proyek lain yang berasal dari dana anggaran pendidikan Disdikpora yaitu RPP Silabus (Buku Pegangan Guru) dan buku Jurnal (buku kunjungan laporan pengawas). WD disebut oleh sumber mengerjakan proyek proyek tersebut di rumahnya yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. WD diduga mempunyai percetakan sendiri dan memperkerjakan banyak orang. “Semua dikerjakan di rumahnya, dengan banyak pekerja. Malah hasilnya bisa digunakan untuk terus membangun rumahnya ” kata narasumber kepada portal dan koran HAPRA Indonesia.

Diduga, dengan memanfaatkan jabatannya yang strategis, WD bisa mengatur keputusan terkait pengadaan yang di butuhkan oleh sekolah ataupun dinas. “Disitu terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut dengan dibantu para pengambil keputusan di Disdikpora (Kadin dan Kabid), terkait pengadaan keperluan yang dibiayai BOS dan lainnya” lanjut sumber HAPRA.

Banyaknya pekerja yang direkrut WD juga dibenarkan beberapa tetangganya yang ditemui HAPRA Indonesia. “Memang kadang ada banyak pekerja, kalau mas butuh kerjaan, mungkin bisa daftar masuk kerja di tempat percetakan WD” kata tetangga WD yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan. Sementara itu, WD ketika di konfirmasi di kantornya, membantah keras hal tersebut, “Itu tidak benar, siapa yang bilang? Saya tidak punya percetakan, yang anda sebutkan itu (mengerjakan proyek BOS) khan butuh percetakan yang besar,” jelasnya dengan nada tinggi. “Dirumah yang ada hanya mesin foto copy saja, Anda boleh lihat di rumah saya” tambahnya.

Sedangkan Ketua BOS Disdikpora Kabupaten Kediri yang juga menjadi Kepala Bidang TK/SD, Sunarnyo , tidak bisa di temui. Menurut Sholeh, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD , bosnya tersebut berada di Malang, dan setelah di kirimi pesan singkat oleh HAPRA Indonesia terkait WD yang mengerjakan proyek dari dana BOS, Sunaryo menjawab pendek melalui pesan singkat di ponselnya “Tidak benar”.

Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Sumberejo juga turut membenarkan dugaan adanya percetakan dirumah WD. ”Dirumah WD memang kadang ada aktifitas dan ada pekerja di sana. Informasi memang ada percetakan” katanya. Namun, sumber tersebut juga mengatakan bahwa belum ada pengurusan izin untuk usaha tersebut. ”Kalau percetakan setahu saya itu khan pakai HO (Ijin Gangguan Lingkungan) jadi pasti juga ijin dari desa, dan itu pasti biasanya ada tembusannya ke desa” terang narasumber.

Dari penelusuran Hapra Indonesia tentang perizinan percetakan milik WD yang di duga ada rumahnya, Kepala KPPT (Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Kediri Indra Taruna ketika di hubungi lewat ponselnya meminta HAPRA Indonesia untuk menayakan ke bagian pelayanan KPPT. ”Coba tanya ke pelayanan ya, saya masih di Pare” kata Indra melalui pesan singkat.

Sedangkan bagaian pelayanan KPPT di ketika di konfirmasi , lewat seorang staf mengatakan ”Perizinan percetakan itu bukan bagian kita (KPPT), itu home industri , jadi Anda tanya ke Diskoperindag (Dinas Koperasi dan perdagangan) yang menanggani home industri” kata seorang staf wanita.

Busro Qarim sekretaris KPPT saat di konfirmasi di kantornya menjelaskan bahwa yang mengeluarkan izin KPPT dan Diskoperindag hanya sebagai bagian dari tim kalau sedang mengecek HO (izin lingkungan). “Sini hanya dilibatkan saat survey untuk HO, yang mengeluarkan izin ya KPPT, jadi yang tahu percetakan ada izinnya apa tidak ya KPPT ” Kata mantan Camat Pare tersebut. (CAHYO)

Dugaan Pungutan Liar di Sekolah, Wali Murid Keluhkan Tiadanya Perhaatian Dari Dinas Terkait

Written By Hapra Indo on 11/17/2014 | 13:07

Kediri, hapraindonesia.co – Coretan noda pungli yang mewarnai dunia pendidikan Kediri rupanya belum usai. Setelah SMKN 1 Ngasem melakukan pungutan liar seperti yang di muat oleh portal Hapra Indonesia.co dan koran Hapra Indonesia, kini kasus sumbangan gelap kembali terjadi di SMAN 1 Papar Kecamatan Papar.

Pungutan liar yang berdalih telah mendapat persetujuan pada rapat komite sekolah itu mewajibkan para siswa membayar sebesar Rp 800 ribu kepada seluruh siswa kelas 1 yang berjumlah 220 siswa. Disebutkan, hasil pungutan tersebut akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Menurut pihak komite dari SMAN 1 dana yang bila di estimasi kan senilai hampir Rp 150 juta tersebut untuk pengadaan perlengkapan server, Lcd 6 unit, CPU dan monitor 3 unit dan perlengkapan serta aksesoris komputer.

Ironisnya, dalam pelaksanaannya, berdasarkan penelusuran wartawan HAPRA Indonesia dari beberapa wali murid yang tidak mau disebutkan namanya telah terjadi upaya tekanan dan intimidasi yang di lakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid yang merasa keberatan untuk membayar punggutan tersebut.. Menurut beberapa wali murid, bila sampai batas waktu yang di tentukan oleh pihak sekolah belum bisa membayar, maka siswa yang bersangkutan tidak di beri seragam sekolah. Parahnya, para siswa tersebut juga akan dilarang mengikuti ujian akhir semester. Artinya, para siswa yang belum membayar terancam tidak bisa naik kelas.

Tentu saja, para wali murid yang berasal dari kalangan warga kurang mampu menjadi kelabakan. Mereka berusaha menemui langsung kepaala sekolah SMAN 1 Papar. Ternyata, sang Kepala sekolah menolak menemui para wali murid dan pihak sekolah mengarahkan agar wali murid menemui BK (Bimbingan Konseling).

Dari hasil pertemuan antara wali murid dan BK akhirnya disepakati jika wali murid yang kurang mampu mendapat keringanan. Meski demikian mereka tetap diwajibkan untuk membayar, jumlahnya pun masih lumayan mahal. Wali murid yang kurang mampu diwajibkan membayar Rp 600 ribu, sedangkan yang benar-benar tidak mampu tetap ‘tanpa ampun’ dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp 300 ribu.

Kasek SMAN 1 Papar Muh. Tamyiz ketika di konfirmasi melalui ponselnya, membantah adanya pungli sebesar Rp. 800 ribu persiswa itu. Tetapi tidak membantah jika sekolah menarik pungutan kepada para siswa. ”Sudah kita turunkan mas, jadi Rp 600 ribu dan Rp 300 ribu persiswa” katanya ketika dihubungi wartawan HAPRA melalui ponselnya. Melalui pesan singkatnya kasek Tamyiz malah meminta data siswa miskinnya jika masih ada pihak yang merasa keberatan dengan punggutan yang dilaksanakan pihak sekolah.

Darmadi, Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Kediri ketika di konfirmasi terkait dugaan pungutan yang terjadi di SMAN 1 Papar mengatakan bahwa semua yang bersinggungan dengan pungutan dan semacamnya telah diatur di Permendiknas no 44 tahun 2012. “Siswa miskin di bebaskan dari segala tarikan yang tidak dianggarkan di APBN” Kata Darmadi.

“Siswa miskin tidak boleh di tarik, bahkan harus di kasih BSM dan kasek harus memberi SK pembebasan dari pungutan ” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten belum bisa dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut.

Dalam catatan HAPRA Indonesia carut marut dunia pendidikan di kabupaten Kediri terus berlanjut. Mulai dari kasus rehab dari DAK(Dana Alokasi Khusus), DAU(Dana Alokasi Umum) dan Bansos (Bantuan Sosial) , juga BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sampai dengan banyaknya pungutan dan penyunatan berbagai dana bantuan yang di lakukan oleh oknum dan petinggi Disdikpora Kabupaten Kediri. Kepala dinas beserta para penegak hukum di Kabupaten bahkan terkesan mendiamkan situasi tersebut. (Pras/Cahyo)

Baru Dibangun, Plengsengan Mondo Ambrol

Kediri, hapraindonesia.co - Plengsengan di sekeliling jembatan Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang sedang dalam tahap pembangunan, Minggu (16/11) sekitar pukul 19:00 WIB tiba-tiba ambrol.

Jembatan yang menghubungkan antara Desa Sukoanyar dan Desa Mondo, atau salah satu akses jalan utama menuju tempat wisata andalan Kabupaten Kediri, yaitu Air Terjun Dolo, dan Irenggolo yang sekaligus sebagai jalan alternatif ke arah Tulungagung ini diduga plengsengannya dibangun hanya asal-asalan saja, seakan kurang bahan bangunan.

Terbukti, meskipun hujan yang mengguyur wilayah Kediri saat itu dapat dibilang sangat lebat, namun hanya berlangsung sebentar saja. Anehnya, bangunan yang termasuk mega proyek dengan menelan APBD Kabupaten Kediri 2014 senilai Rp. 5.174.103.190.00 terse-but, ternyata hancur cuma lantaran terkena hujan sebentar sebentar saja.

Untung saja, saat kejadian ambrolnya plengsengan tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa. Seandainya sewaktu ambrol itu sedang ada pekerja, atau orang lain, tentu menjadi bencana mendalam bagi dirinya. Menurut Kasir (22) salah seorang warga sekitar jembatan beranggapan kalau dalam pembangunan plengsengan yang menjadi pendukung dari jembatan tersebut dikerjakan hanya asal-asalan saja.

“Wong udane gak deres tenan ngunu wae kok, mosok plengsengane wis gak kuat. Opo pas mbangun kuwi gak enek semene yo?” gumamnya dalam bahasa Jawa sambil geleng-geleng kepala saat melihat reruntuhan plengsengan di sekeliling jembatan di Desa Mondo.

Hal senada juga diungkapkan Dimyati (70), yang juga warga sekitar jembatan kepada Hapra Indonesia mengaku sangat menyayangkan ambrolnya bangunan tersebut. Pasalnya bangunan ini menghubungkan antara dua desa ini sangat dibutuhkan untuk warga sekitar sebagai sarana transportasi, dan juga akses jalan tempat wisata di Besuki.

“Peh, jan ngeri mas, umpama pas enek wong liwat opo ora yo cilaka ? lek mbangun kuwi mbok ya sing rodok kuat tur apik ngunu giniyo, wong lek mbangun yo njupuk saka duwit APBD, duwite wong bayar pajek, pemerintah kan gur pelaksana,” ujarnya bergaya Jawa medok.

Seperti diketahui, pada tahun 2013 lalu jembatan Mondo yang terletak di Desa Mondo, Kecamatan Mojo tersebut ambruk akibat erosi tanah dan hujan deras selama beberapa hari. Sontak saja kejadian itu membuat perekonomian warga di Mojo menjadi terganggu. Kendaraan-kendaraan besar pun terpaksa melalui jalur alternatif yang relatif lebih jauh dan sempit, sehingga menimbulkan kemacetan apabila bertemu dengan kendaraan lain dari arah berlawanan.

Diharapkan jembatan yang baru ini nantinya bisa lebih kokoh untuk menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan maupun banjir. Bahkan jembatan dengan panjang 23 meter dan lebar 8 meter ini rencananya akan menghabiskan biaya sebesar Rp 5 miliar lebih bersumber dari APBD Kab Kediri. Sayangnya, proses perbaikan Jembatan Mondo ini terbilang berjalan lambat. Molornya perbaikan Jembatan Mondo membuat warga sekitar merasa resah karena hingga kini belum dapat digunakan secara maksimal karena pembangunannya belum juga selesai.

Keresahan warga semakin bertambah manakala harus melewati jalan alternatif sejauh lima kilometer lebih. Apalagi ketika pembangunan belum selesai, ternyata terlihat rapuh hingga runtuh hanya lantaran terkena hujan sebentar saja, tidak sampai satu jam lebih.

Sementara itu, pelaksana dan pengawas pembangunan jembatan maupun Kepala Dinas PU Pemkab Kediri, Ananta, hingga berita ini naik cetak belum ada yang dapat dikonfirmasi terkait ambrolnya jembatan Mondo tersebut. Saat dikonfirmasi di kantornya tidak berada di tempat, dan ketika dikirimi pesan singkat melalui ponselnya, Ananta, menjawab kalau dirinya sedang sibuk mengikuti rapat. (B@m)

Antisipasi Banjir Dimusim Penghujan DKP Kota Kediri Melakukan Pembersihan Saluran Terbuka

Written By Hapra Indo on 11/16/2014 | 18:43

Kediri, hapraindonesia.co - Demi Untuk mewujudkan slogan menata Kota Kediri lebih baik, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan Pembersihan sungai-sungai di sekitar kota kediri.

Dalam rangka untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan, pembersihan sungai disebelah timur pasar Ngadirejo sampai pasar Ngaglik kelurahan Dandangan. Pembersihan sungai ini merupakan kelanjutan dari pembersihan saluran terbuka pada waktu sebelumnya yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bandar lor, dan sebelah barat SMAN 2 kota Kediri.

Selain membersihkan sungai dari sampah, pembersihan ini juga menormalisasi kedalaman sungai yaitu pengedukan lumpur atau sedimen. Pembersihan sungai ini direncananakan akan selesai akhir bulan desember ini, dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menurunkan 46 orang dan dibagi menjadi dua sip, pagi-siang 23 orang dan Siang- Sore 23 orang, dan di bantu dengan alat berat satu unit excavator.

Selanjutnya pembersihan saluran terbuka yang akan dibersihkan bersamaan pada bulan Nopember danDesember ini adalah, saluran Jl. Inspeksi, Jl. Kapten Tendean Selatan, lalu sungai sebelah Utara SD Al- Irsyad.

Pembersihan saluran terbuka bertujuan supaya sungai di wilayah Kota Kediri tetap bersih dari sampah, sedimen, dan bersih dari kotoran manusia (tinja), sehingga bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat oleh masyarakat disepanjang sungai.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Drs. Didik catur HP. MSi melalui Kepala Bidang Kebersihan Endang Kartika Sari, ST menuturkan Pembersihan Saluran terbuka ini dengan harapan kedepan sungai di wilayah kota Kediri tetap bersih dari sampah maupun sedimen, dan bersih dari kotoran manusia (tinja), sehingga bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat oleh masyarakat disepanjang sungai.(B@m

Keterangan Gambar : 1 Buah Unit Alat Eskavator di Lokasi Pembersihan.

Peserta Tournamen Catur Termuda di Hari Pahlawan

Kediri, hapraindonesia.co - Meski hari pahlawan jatuh pada Senin 10 November 2014 lalu, untuk memperingatinya para komunitas Chees atau catur di warung Kuwak Kota Kediri belum telat.

Dalam peringatan hari Pahlawan ini, Minggu (16/11) pagi pukul 09.00 Wib, mereka mengelar Tournamen Chees Hore dengan para peserta mengenakan pakaian pahlawan tempo doeloe.

Kang Sabar Ketua Panitia Tournament chees menuturkan, meski hadiah yang nominalnya tak seberapa, tujuan melaksanakan tournament chees ini untuk menghargai jasa pahlawan yang gugur menduhului pada saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah.“Tujuan kita untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kerukunan sesame umat, “tuturnya.

Masih kata Ketua panitia, sengaja dia menggelar tournament chees ini mempunyai makna tersendiri. Sesuai Chees atau catur adalah suata gambaran perjuangan para pahlawan dengan menggunakan tatik tingkat tinggi. “Permainan catur ini janganm dianggap remeh.

Mereka (para peserta.red) berfikir keras supaya menang menjadi juara, “ungkap Kang Sabar. Sementara itu, para peserta yang ikut tournament chees diikuti 76 peserta dari seluruh kalangan tua maupun muda. Mereka berpakaian ala pejuang tempo doeloe.

Dan tampak dari peserta tournament chess ini ada yang termuda yakni Nafila Alfirahma Asmaranto, 11, siswi kelas 5 SD asal Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. 

“Saya mendapat kabar dari teman saya di Kediri ada lomba catur terus saya ikut. Saya sangat senang yang ikut pesertanya orang tua, bias nambah pengalaman, “jelas Nafila, yang suka olah raga Catur sejak kelas 3 SD ini.(Dt)

Manipulasi Raskin Warga Miskin Yang Terdaftar Malah Tidak Dapat Raskin

Written By Hapra Indo on 11/15/2014 | 16:39

Kediri, hapraindonesia.co – Kades Desa Donganti Wenas Ningtyas telah di duga melakukan rekayasa dan manipulasi data raskin mendekati kebenaran, Informasi yang di himpun dari berbagai sumber bahwa Warga desa donganti tercatat sekitar 68 warga miskin yang mendapat raskin.

Sumber mengatakan dari 68 warga miskin yang terdaftar tersebut banyak kejanggalan, pasalnya banyak yang sudah meninggal ada yang doble nama dan ada yang mampu secara ekonomi namun dapat raskin, ada pula yang namanya tercatat namun tidak di mendapat raskin ,bahkan yang ironis Tarmihim yang menjabat kaur kesra namanya terdaftar sebagai penerima raskin.

Dan yang menarik ada 20 warga yang terdaftar di situ namun tidak mendapat raskin, “ di kemanakan raskin itu? Kata Sumber : Sementara itu pihak pihak yang berkompeten dari kasus ini belum bisa di konfirmasi, Camat Plosoklaten dan Kepala Bulog terjadi pergantian, sedangkan Kabag Ekonomi Pemkab Kediri Sampurno sulit di temui ruangan kerjanya selalu kosong pada saat jam kerja.

Kabag humas dan protokuler Pemkab Kediri Haris Setiawan tidak ada di ruang kerjanya dan di hubungi lewat ponselnya tidak ada jawaban.Seperti di beritakan oleh portal HAPRA Indonesia.co dan koran HAPRA Indonesia sebelumnya bahwa di ketahui banyak warga Desa Donganti yang patut di beri Raskin ternyata oleh pihak desa Donganti tidak mendapat Raskin tersebut.

Seperti diberitakan juga bahwa warga mengalami diskriminasi oleh Kades Donganti maka warga yang meskipun miskin namun karena kades Donganti dan keluarganya “tidak suka” dengan warga tersebut, maka warga tersebut tidak di beri raskin.

Sebaliknya warga yang di “sukai” oleh Kades Donganti dan keluarganya di beri raskin meski warganya kaya. Selain itu warga juga mengalami diskriminasi pelayanan publik terhadap warga tertentu. (CAHYO

Keterangan Gambar :  Kabag Ekonomi Pemkab Kediri Sampurno
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved