Latest Post

Dua Kemenangan Bagi Bangsa

Written By Hapra Indo on 7/21/2014 | 15:39

Oleh : Hary Pratondo 
Dirut : Hapra Indonesia Baru saja kita semua mengikuti perhelatan pesta demokrasi terbesar Tanah Air untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang. Sayangnya, hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei terpercaya masih terbelah. Sebagian memenangkan pasangan Jokowi-Kalla, sebagian lagi memenangkan Prabowo-Hatta. Tentu, mengenai hasil resminya kita menunggu selesainya perhitungan manual dan pengumuman yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terlepas dari siapapun yang ditetapkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, mari kita tunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan berpolitik. Kelompok pendukung pasangan pemenang jangan terlalu larut dalam euforia kegembiraan berlebihan, apalagi mencaci maki, merendahkan dan menunjukkan arogansi kepada pihak yang kalah. Demikian pula, yang kalah hendaknya harus legowo, berani dan ikhlas menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pasangan pemenang.

Sebagai perhelatan yang melibatkan ratusan juta orang, tentu saja, pasti akan ditemukan kesalahan-kesalahan atau bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan sekelompok kecil orang dan mencederai demokrasi kita. Mari kita serahkan para pecundang demokrasi itu kepada pihak berwajib dan mempercayakan proses hu-kumnya. Kita jaga ketenangan dan ketentraman masyarakat untuk tidak terprovokasi kabar yang tak benar. Bangsa ini jauh lebih berharga bila dibanding sekedar pihak memihak pemilihan presiden dan wakilnya.

Kita harus percaya, bahwa kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah putra terbaik bangsa. Mereka sama-sama berangkat dari niat mulia untuk membangun dan membesarkan bangsa kita. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melupakan keberpihakan sebelum pemilu sebagai hal wajar dalam sebuah demokrasi untuk selanjutnya dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan yang baru. Siapapun presiden terpilih tentu tak akan bisa bekerja maksimal tanpa dukungan seluruh rakyatnya.

Semangat Ramadhan yang tengah kita jalani seharusnya mampu menjadi inspirasi agar pemimpin terpilih adalah sosok yang benar-benar suci, jujur dan adil dalam mengemban amanah masyarakat Indonesia lima tahun ke depan. Di tangannya, semoga potensi bangsa yang ada bisa dilejitkan dan segala masalah yang masih tak tertangani bisa diselesaikan sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Mari kita songsong Indonesia baru dengan bersama-sama berubah menjadi lebih baik.

Dengan cara pandang tersebut, Insya Allah, Pemilihan Presiden dan Ramadhan tahun ini membuahkan dua kemenangan sekaligus bagi bangsa kita; sukses memilih pemimpin yang berkualitas dan sukses menjadi hamba Tuhan yang beriman. Inilah dua kesuksesan yang akan mampu membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar sesuai harapan dan cita-cita kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Bathin.

Geliat Bisnis Penukaran Uang Baru Jelang Lebaran

Written By Hapra Indo on 7/16/2014 | 12:43

KEDIRI, Hapraindonesia.co - Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Lebaran selalu ada pemandangan wajib di jalan-jalan selain para penjual takjil yang bertebaran, maraknya para penjaja uang baru. Para penjaja uang baru ini umumnya menjual jasa penukaran uang di jalan-jalan protokol dengan berbekal tumpukan uang baru dan selembar banner dengan tulisan mencolok.

Pemandangan seperti ini tak hanya bisa ditemui di Kediri tetapi juga ada di hampir setiap kota. Para penjaja uang baru ini memanfaatkan kebutuhan gaya hidup sebagian masyarakat yang merasa wah jika membagi-bagikan uang baru ketika berlebaran bersama keluarga dan masyarakat. Sebagian masyarakat kita memang merasa gengsinya naik jika uang yang dibagikan dalam keadaan baru, meski jumlahnya tak seberapa banyak. Padahal, uang baru dan lama tak memiliki nilai yang berbeda ketika dipergunakan untuk membeli.

Gaya hidup sebagian orang inilah yang dimanfaatkan para penjual uang baru. Mereka menjual jasa penukaran uang yang sudah biasa dipergunakan dengan lembaran-lembaran uang baru yang belum pernah dipergunakan (uncirculated). Tentu saja, mereka meng-ambil keuntungan dari bisnis ini, biasanya mereka mengambil untung yang tak sedikit yakni antara 10 sampai 40 persen dari nilai yang ditukarkan. Padahal, mereka memperoleh uang baru tanpa modal sedikitpun. Hanya antri sebentar di bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk melayani penukaran uang.

Banyaknya keuntungan yang diraup menjadi alasan mengapa bisnis ini menarik banyak orang untuk menggelutinya. Jika beberapa tahun lalu hanya beberapa orang saja yang menggeluti usaha ini tetapi Ramadhan tahun ini jumlahnya mencapai ratusan, menyebar ke seluruh jalanan di Kota Kediri. Hal yang sama juga dapat ditemui di kota-kota lain selain Kediri.

Hapra Indonesia memperoleh temuan menarik bahwa usaha penukaran uang baru ternyata dijalankan oleh sebuah jaringan yang teroganisir. Analisa ini didasarkan dari temuan aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu terhadap beberapa kopor uang baru bernilai ratusan juta yang dibawa oleh beberapa orang dari Jakarta ke Kediri dan daerah sekitarnya melalui stasiun kereta api Jatinegara dan Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan pemeriksaan mereka mengaku menjalankan bisnis penukaran uang dengan omzet mencapai milyaran rupiah.

Jaringan penukaran uang baru ini juga memonopoli penukaran uang baru di suatu wilayah. Mereka menguasai bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk melayani penukaran uang baru sehingga masyarakat tak bisa menukarkan uang dan mau tak mau harus menukarkan uang baru kepada mereka. Tentunya, dengan tak lagi gratis. Dengan cara ini jaringan penukaran uang baru juga mampu ‘memaksa’ masyarakat untuk membeli uang baru, berapa mahalpun mereka menjualnya karena semua penjual disebuah kota adalah jaringan mereka dan memasang harga yang sama.

Beberapa penjaja uang baru mengakui, dalam sehari mereka bisa memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara pemodal dan para penjual yang menjajakan di pinggir-pinggir jalan. Bisa dibayangkan, berapa puluh juta rupiah keuntungan yang dapat diraup jaringan ini bila mereka memiliki puluhan atau ratusan penjaja uang baru yang beroperasi di pinggir-pinggir jalan.

Berdasarkan analisa-analisa tersebut serta pertimbangan hukum agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tahun lalu memfatwakan haram bagi para pelaku bisnis ini dan orang-orang yang menukarkan uang. Sayangnya, gaya hidup dan keinginan mendapatkan prestise membuat orang jarang memperhatikan fatwa haram lembaga alim ulama tertinggi di Provinsi Jawa Timur ini. Bagi para pelakunya, ini berarti keuntungan besar masih bisa terus diraup.

Selain MUI, Kepolisian juga terus memberi peringatan kepada masyarakat agar waspada jika menukarkan uang di pinggir jalan. Dikhawatirkan, di antara lembaran-lembarang uang baru tersebut diselipkan uang palsu. Temuan kepolisian memang menunjukkan tren baru bahwa pelaku pembuatan uang palsu saat ini lebih menyukai pecahan dengan nominal kecil yakni Rp. 20.000 dan Rp. 10.000 untuk dipalsukan karena relatif aman dan tidak mudah menimbulkan kecurigaan. (H1/HP)

Banyak Jukir Liar, Potensi PAD Pemkot Sby Menguap

Written By Hapra Indo on 7/15/2014 | 16:24

SURABAYA, Hapraindonesia.co - Pasar Blau-ran merupakan salah satu ikon bagi kota Surabaya, Konon kata orang Blauran itu berasal dari kata mblawur : tidak terang. Dari dahulu hingga saat sekarang, pasar ini dikenal sebagai pusat jajanan khas kota Surabaya. Di pasar ini kita dapat temukan kue klanting, putrid mandim klepon, dan lain-lainnya. Hingga pantas bila hingga sekarang pasar ini dijubeli oleh pengunjung baik dari dalam Surabaya maupun dari luar kota, dari siang hingga malam hari.

Keramaian pasar Blauran membawa dampak dari membludaknya kendaraan yang diparkir, baik roda dua atau roda empat. Pasar Blauran sendiri memang tidak memiliki lahan parkir. Sehingga kendaraan pengunjung pasar, dengan sangat terpaksa mengambil tempat di jalan Kranggan. Masalah kemudian timbul!. Jalan Kranggan yang tidak be-gitu lebar serta sudah dipenuhi oleh PKL (Pedagang kaki Lima) tersebut, semakin bertambah sempit dengan banyaknya kendaraan yang diparkir di sana.

Sistem parkirnya sendiri yang bertumpuk, semakin membuat jalanan ini makin sempit saja. Sehingga para pejalan kaki dengan terpaksa harus berjalan di tengah jalan, dengan resiko tertabrak oleh kendaraan. Juru parkirnya pun di duga liar, selain karena tidak berseragam, menurut pengamatan Hapra Indonesia ada juru par-kir yang juga pemilik warung di sana. Tidak ada kepastian hukum, bilamana seandainya ada kejadian kehilangan kendaraan di daerah tersebut.

Akibat dari sistem parkir yang amburadul ini, jelas setiap hari warga jalan Kranggan akrab dengan kemacetan dan polusi udara. “Payah mas, nampaknya masalah parkir sengaja dibiarkan karena ada duit besar berputar di sini. Entah Dinas Parkir Pemkot Surabaya tahu atau sengaja tutup mata dengan keadaan ini. Padahal bila dapat ditertibkan, PAD Pemkot Surabaya bisa mendapat tambahan jutaan rupiah dari parkir di jalan ini,” kata seorang warga sekitar kepada Hapra Indonesia.

Menurut pantauan Hapra Indonesia di lapangan, parkir di jalan Kranggan memang amat potensial bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemkot Surabaya. Setiap harinya ada ratusan kendaraan yang memanfaatkan jasa parkir di sana. Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada tanda-tanda parkir di jalan ini ditertibkan. Juru parkirnya masih tetap saja tidak berseragam, atau dengan kata lain juru parkir liar masih saja berkeliaran.

Mobil berisikan Satpol PP Pemkot Surabaya yang sesekali jalan, juga tidak melakukan aksi apa-apa melihat kesemrawutan ini. Lalu sampai kapan kesemrawutan dibiarkan? Apakah kesemrawutan di sana memang sengaja dibiarkan tidak jelas sesuai dengan kata mblawur di atas oleh oknum-oknum tertentu ? (team)

Bongkar Sindikat Sertifikasi Guru di Pemkab Kediri

Written By Hapra Indo on 7/14/2014 | 15:24

Bupati Kediri
KEDIRI, Hapraindonesia.co - Tunjangan sertifikasi guru atau yang juga disebut dengan tunjangan profesi merupakan bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik/guru yang telah dinyatakan lolos sertifikasi. Tunjangan sertifikasi guru ini nominalnya sebesar 1 kali gaji pokok yang selama ini diterima setiap bulannya.

Tunjangan sertifikasi guru ini diterima secara periodik oleh para guru yang telah lolos sertifikasi. Di beberapa daerah, tunjangan sertifikasi guru diterima setiap 2 bulan sekali walaupun idealnya tunjangan sertifikasi guru ini diterima setiap bulan seperti layaknya gaji bulanan para guru.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru ini, pemerintah mengharapkan terjadi pula peningkatan mutu tenaga pendidik. Pernah muncul wacana bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran tentang fungsi dan penggunaan tunjangan sertifikasi ini. Apakah digunakan untuk ‘mendanai’ segala hal yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas para guru atau digunakan untuk menunjang keperluan yang lain. Namun hingga saat ini wacana tersebut belum juga terealisasi.

Tunjangan sertifikasi guru tidak hanya sekedar tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah, namun juga merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunangan sertifikasi guru, diharapkan para guru sebagai tenaga profesional bisa lebih profesional dalam bekerja dan juga lebih bisa meningkatkan kemampuan didik sehingga bisa lebih berperan dalam meningkatkan kualitas anak didik di era yang serba kompetitif saat ini.

Setahun terakhir ini banyak usulan dari masyarakat dan juga dari kalangan DPR bahwa pemerintah diharapkan untuk mengadakan pengujian ulang secara berkala terhadap para guru yang telah lolos sertifikasi. Ini bertujuan agar para guru tidak pernah berhenti belajar serta tetap membekali diri dengan segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dalam mendidik siswa.

Dengan dilakukannya pengujian ulang secara berkala, para guru tidak hanya terlena dengan besarnya tunjangan sertifikasi guru yang diterima namun juga memiliki tanggung jawab untuk tetap bisa melampaui syarat serta ujian kompetensi supaya bisa tetap menerima tunjangan sertifikasi guru.

Aturan yang sebenarnya mulai tahun 2013 uang tunjangan profesi guru akan langsung disalurkan ke rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah kota/kabupaten. Kebijakan ini dilakukan karena penyaluran dana lewat pemerintah kota/kabupaten sering kali dananya terlambat diterima guru.

Sekedar diketahui sempat beberapa kurun waktu yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah sangat serius menyelesaikan persoalan tunjangan profesi guru yang sering kali uangnya terlambat diterima guru.

“Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah pengambil kebijakan akan menyalurkan langsung dana itu ke tangan guru,” kata Nuh saat evaluasi program pendidikan 2012 dan rencana tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta.

“Kami menyadari ini pekerjaan rumah yang sulit. Kami akan kawal dana itu agar benar-benar sampai di tangan guru. Dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013, pemerintah mengalokasikan Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru. Besarnya tunjangan profesi guru satu kali gaji pokok guru,” terangnya.

Namun ada informasi dari berbagai sumber yang diterima oleh Hapra Indonesia, bahwa ada di wilayah Pemkab Kediri, malah disalahgunakan, menyimpang dari aturan yang ada. Dana sertifikasi guru yang seharusnya setiap tahunnya wajib bagi para guru menerima 12 bulan, tetapi di Kabupaten Kediri tidak malah para guru-guru menerima tiap tahun hanya 5 bulanan, itu per guru, bayangkan, jika satu guru di potong satu kali gaji, apabila dikalikan 1000 guru, sudah berapa milyar dana sertifikasi guru Kabupaten Kediri diselewengkan.

Informasi yang dihimpun Hapra Indonesia menemukan, pada tahun 2011 sertifikasi guru dibagikan hanya sebelas bulan dan tahun 2012 hanya keluar 10 bulan, Diendapkan apa diselewengkan? menurut keterangan dari sumber Hapra Indonesia Guru yang mengajar di Kabupaten Kediri.

Dugaan pengendapan dana sertifikasi guru tersebut di mulai sejak tahun 2010 yang lalu, sumber mengatakan yang paling disesalkan, “sampai sekarang ditunggu-tunggu kekurangan pada tahun 2011 dan 2012 belum juga turun, entah itu bagaimana, dicairkan apa tidak saya juga tidak tahu, sebab tidak pernah disinggung lagi” ucapnya, sambil mewanti-wanti namanya tidak dipublikasikan.

Lebih lanjut guru SD tersebut mengatakan, pada tahun 2014 ini masih cair tiga bulan saja yakni pada untuk bulan Januari, Februari, Maret, itupun dana sertifikasi diturunkan pada bulan Mei. “Lha yang di tahun 2014 ini saja turun tiga bulan itupun dicairkan pada bulan Mei, lantas kekurangan yang dulu di tahun 2011 dan 2012 apakah masih bisa diharapkan, yang sekarang aja turunnya masih molor-molor kok, tidak tahu tindak lanjutnya dari pemkab Kediri seperti apa untuk mengatasi kekurangan di tahun 2011 dan 2012” tambahnya dengan penuh rasa kecewa.

Sementara itu, Plt Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kediri Edhi Purwanto belum bisa dikonfirmasi terkait kasus tersebut, lagi-lagi pihak bagian Humas Pemkab Kediri selaku corong segala informasi, namun sayangnya berkali-kali Edhi Purwanto tidak berada di ruangannya, dan dihubungi ponselnya tidak aktif.

Perlu diketahui pengendapan, penyimpangan atau menyalahgunakan wewenang’ melanggar Ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo pasal penyertaan (deelneming) vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

” Masalah Sertifikasi Guru di Kabupaten Kediri adalah tanggungjawab orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Kediri, yaitu dr. Hj. Haryanti Sutrisno selaku Bupati Kediri. (Luh)

Kemelut Dugaan Cinta Segitiga Oknum PNS Kediri

Totok
KEDIRI, Hapraindonesia.co - Selaku penegak Perda (Peraturan Daerah) seharusnya memberikan contoh yang baik di lingkungan tempat tinggalnya, terlebih lagi di pemerintahan dimana pengabdian dicurahkan untuk daerah itu sendiri.

Namun ada juga oknum aparat malah terkesan seenaknya melanggar aturan dan mengabaikan norma agama serta kesusilaan. Seperti kejadian pada beberapa hari yang lalu, bertepatan di bulan puasa, bulan suci bagi umat Islam ini.

Totok, Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, diduga bukannya memberikan pelayanan kepada warga masyarakat untuk melakukan peribadahan dengan tenang dan khusu’, melainkan malah berselingkuh dengan Julikah yang menjabat sebagai kasi PMD Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

Julikah sendiri kabarnya adalah istri sah dari Huri yang berpofresi juga sebagai anggota Satpol PP Kota Kediri. Kecurigaan hubungan ini berawal dari suami Julikah (Huri) yang merasa aneh dengan tingkah sang istri. Menurut pengakuan Huri, istrinya tersebut sering berbohong. “Pada saat saya telepon, istri saya sering kali berbohong.

Dia pernah bilang sedang berada di Dolog, namun pas saya cek di sana ternyata tidak ada. Lalu saya telepon lagi, dia tampak kebingungan dan menjawab kalau sedang di rumah makan bersama teman-temannya, termasuk Pak Totok juga,” ungkap Huri menceritakan salah satu kebohongan istrinya.

Menurut Huri, yang membuat dirinya semakin kesal yaitu pada hari Senin (7/7), sekitar pukul 11:00, Huri tidak sengaja melihat mobilnya keluar dari Pendopo Kabupaten Kediri, yang di dalam mobil tentu istri Huri. Karena penasaran, lalu Huri mengikuti mobil tersebut sampai Desa Bulurejo, Desa Semen, Kecamatan Pagu.

“Tiba-tiba mobil kijang LGX tersebut berhenti di depan Musholla Baiturrahman. Setelah berhenti sebentar, lalu mobil langsung bergegas pergi setelah ada laki-laki paruh baya masuk, yaitu Totok ke dalam mobil tersebut,” jelasnya. Huri merasa kesal dan langsung menelepon istrinya (Julikah) sampai berkali-kali tetapi tidak diangkat.

Semakin penasaran, lantas Huri juga menelepon Totok, karena sebetulnya Totok dan Huri sudah kenal lama sebagai teman. Rasa jengkel dan kesal semakin terbakar api cemburu dikarenakan Totok dihubungi melalui ponselnya berkali-kali juga tidak mau mengangkatnya. Huri terus menelepon Totok dan Julikah berkali-kali, namun keduanya tetap tidak mau mengangkat ponselnya. Huri pun terus menelepon hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian Julikah mengangkat telepon Huri.

Dalam percakapan telepon tersebut, Julikah mengaku kepada Huri bahwa dia sedang di Dolog, lantas Huri mencoba menghubungi Totok, yang sebelumnya tidak diangkat, kali ini Totok pun mengangkat telepon dari Huri, dan menjelaskan bahwa dia mengaku posisinya sedang di Purwoasri dengan menaiki bus.

Atas dugaan kasus perselingkuhan tersebut, Hapra Indonesia bersama Huri mengkonfirmasikan kepada Julikah tentang apa yang dituduhkan oleh suaminya. Yang menarik, Julikah awalnya tidak mengakui apa yang dituduhkan Huri, namun karena didesak oleh suaminya, akhirnya Julikah mengakui jika memang benar pada waktu itu dirinya sedang satu mobil dengan Totok, tetapi menurut Julikah di dalam mobil itu juga ada adik Totok.

Di tempat terpisah, Totok ketika dikonfirmasi oleh Hapra Indonesia di kantornya membantah tentang dugaan perselingkuhan tersebut. “Saya dengan istri Pak Huri tidak ada hubungan apa-apa, wong saya dengan Pak Huri dan Bu Julikah sudah kenal lama.

Setiap keluar kota urusan kerja, mobilnya Pak Huri itu tidak boleh dibawa siapapun selain saya lo mas, dan saya keluar dengan Bu Julikah itu mengambil baju untuk seragam anggota Panwas. Dari pada menunggu pengajuan dulu kan lama, mending pakai yang sudah ada,” terang Totok di ruangannya.

Meski dugaan perselingkuhan ini belum terbukti, tetapi yang patut menjadi pertanyaan yaitu apapun bentuknya, apakah hal tersebut dibenarkan karena keluarnya Totok dan Julikah di saat jam kerja. Apalagi dimana tepat kerja antara Totok dan Julikah juga berbeda, baik tupoksinya maupun lokasi gedung kantornya. (B@m)

SLG Semakin Tidak Terawat dan Kumuh

Written By Hapra Indo on 7/13/2014 | 14:46

SLG 
Kediri, Hapraindonesia.co - Icon utama yang menjadi kebanggaan Pemkab Kediri, selain Gunung Kelud adalah monumen SLG (Simpang Lima Gumul). Bangunan yang berdiri megah di tengah-tengah Simpang Lima Gumul yang menjadi tiang pancang pengembangan area itu disulap sebagai kota baru di Kabupaten Kediri dan berposisikan tepat di tengah jalur lima jalan arah Pare, Kediri, Plosoklaten, Pesantren dan Menang.

Salah Satu ikon Kabupaten Kediri, Simpang Lima Gumul (SLG) yang bangunannya memiliki luas 804 meter persegi, ditumpu 3 tangga 3 meter dari dasar pura, dan tinggi 25 meter. Secara keseluruhan seluas 37 Ha, dibangun menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Kediri mencapai milyaran rupiah. Namun sayangnya kondisi bangunan itu juga sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Proyek yang dibangun dengan sistem multiyears atau tahunan, sejak 2003 itu sekarang sudah kurang perhatian (tidak tarawat).

Pasalnya, semakin banyak dinding ba-ngunan yang sudah berlubang, tembok-tembok di bagian terowongan tampak coret-coretan dari tangan jahil pengunjung. Begitu pula dengan kondisi relief-relief yang menghiasi monumen tersebut tampak sudah mulai berkelupas, serta plafonnya berlumut dan bocor. Sehingga jika turun hujan air masuk di lantai jalan terowongan. Bangunan yang digadang-gadang sebagai ikon Kabupaten Kediri ini, sampai detik ini belum ada perbaikan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kediri. Sungguh sangat disayangkan, bangunan yang bersumber dari APBD hingga milyaran rupiah itu sekarang dalam keadaan memprihatinkan.

Sebagai salah satu obyek wisata dan icon Kabupaten Kediri, Monumen SLG seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, karena setiap hari libur, monumen ini tidak pernah sepi pengunjung dari dalam Kabupaten / Kota Kediri, atau bahkan Pengunjung luar daerah. Tapi entah kenapa Pemerintah Kabupaten Kediri seolah tutup mata dengan keadaan monumen SLG yang sekarang.

Salah seorang pengunjung monumen Simpang Lima Gumul dari Surabaya yang ditemui Hapra Indonesia saat berfoto bersama keluarganya, mengaku sebenarnya dia takut akan kejatuhan atap monumen yang rapuh itu, tetapi karena mumpung berada disitu, sehingga tidak mau melewatkan moment untuk mengabadikannya bersama keluarga.

“Sebenarnya saya khawatir dengan kondisi bangu-nan yang terlihat rapuh dan banyak atap jebol begini. Tetapi mumpung saya kesini dengan keluarga, ya sekalian kami gunakan untuk berfoto mas,” ucapnya. Sementara itu, Plt Kabag Humas Pemkab Kediri Edi Purwanto, SH, hingga berita ini naik cetak belum dapat dikonfirmasi. (B@m)

Banyak Atap Bocor & Plafon Rusak, Pemkab Kediri “Tutup Mata”

Convention Hall
KEDIRI, Hapraindonesia.co - Convention Hall yang bangunannya sepintas tampak super megah berdiri di kawasan CBD (Central Business District), di samping Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) yang juga masuk daftar salah satu icon Kabupeten Kediri (selain Gunung Kelud, red) tersebut apabila diamati dari dekat, ternyata terlihat dibangun hanya asal-asalan saja.

Sungguh disayangkan, meski bangunan tersebut masih beberapa tahun saja, namun saat ini sudah banyak yang rusak dan amburadul. Dari pentauan Hapra Indonesia sejak beberapa bu-lan lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Malah banyak atap-atap bocor, dan plafon yang semakin rusak akibat terkena air hujan. Bahkan mayoritas dindingnya juga sudah berlumutan, sehingga terlihatan kotor dan kumuh.

Jika melihat kondisi bangunan yang seperti saat ini seolah-olah secara tidak sadar uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pemanfaatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Dimana untungnya warga Kabupaten Kediri oleh berdirinya bangunan super megah tersebut, jika sebenarnya kalau boleh jujur, masih banyak sarana dan prasarana lainnya yang seharusnya lebih diprioritaskan, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kediri.

Salah seorang aktivis LSM di Kabupaten Kediri kepada Hapra Indonesia mengaku sangat prihatin terhadap kondisi bangunan monumen SLG dan Convention Hall tersebut. Dia juga mempertanyakan sebenarnya bagaimana rencana pembangunannya dahulu.

“Anehnya, kenapa dahulu DPRD Kabupaten Kediri juga terkesan dengan mudah memberikan persetujuan anggaran untuk proyek tersebut. Padahal dalam proses pembangunannya sendiri juga menuai banyak pro kontra, tetapi bangunan tetap dilaksanakan beralasan untuk kepentingan rakyat. Tetapi dari berdirinya bangunan sampai sekarang tidak tampak ada manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut pantauan Hapra Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kediri seolah tutup mata melihat kondisi bangunan yang amburadul itu, dan terkesan hanya tersenyum lega melihat banyaknya pengunjung yang berfoto ria tanpa menyadari bahaya apabila bangunan megah itu roboh mengenai mereka. Logikanya, jika Pemkab Kediri bisa membangun, seharusnya juga harus bisa merawatnya.

Sementara itu, Plt Kabag Humas Pemkab Kediri Edi Purwanto, SH, hingga berita ini naik cetak belum dapat dikonfirmasi. (B@m)
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved