Latest Post

Jembatan Brawijaya, Siapa Tersangkanya?

Written By Hapra Indo on 1/20/2015 | 13:53

Kediri, hapraindonesia.co - Jembatan Brawijaya yang dibangun menghubungkan sisi barat dan timur Kota Kediri dua tahun yang lalu menyita perhatian masyarakat.

Penyidik kepolisian menemukan bukti penyimpangan dan bancakan dana puluhan milyar. Anehnya, ketika Kepolisian Resort (Polres) Kota Kediri getol menyidik dan menemukan bukti yang akan menyeret banyak pejabat, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur justru mengambil alih kasus.

Sejak saat, kasus jembatan Brawijaya tak jelas kabarnya.

Awal April 2013 menjadi antiklimaks keinginan masyarakat untuk mengetahui sipa saja pejabat pentiung Kota Kediri yang terlibat kasus korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya. Semenjak kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya ditarik Polda Jawa Timur, kasus itu seakan lenyap dari perhatian publik.

Pihak Polda berdalih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selama ini diminta penyidik untuk mengaudit kerugian Negara, belum menyelesaikan tugasnya sehingga kasus belum bisa ditindak lanjuti.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Brawijaya terindikasi terjadi pelanggaran hukum dalam bentuk korupsi yang masif. Diantaranya, proses persetujuan penganggaran proyek bernilai Rp 71 miliar antara DPRD dengan Pemerintah Kota Kediri yang tidak sesuai prosedur dan pelaksanaan lelang yang dicurigai fiktif.

Hal lain adalah pelaksana tender diduga tidak memiliki klasifikasi untuk pekerjaan itusehingga harus di-sub-kan kepada kontraktor lain. Beberapa pengerjaan juga diduga menyalahi bestek.

Kesemuanya secara jelas menunjukkan adanya potensi suap.

Polres Kota Kediri bergerak cepat atas adanya dugaan korupsi tersebut. Serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan. Hasilnya, sejumlah orang dinyatakan sebagai tersangka termasuk kerabat mantan walikota. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan keterlibatan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dan DPRD setempat. Untuk itulah beberapa pejabat direncanakan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Melihat perkembangan yang sangat meyakinkan, Polres Kediri Kota semakin percaya diri kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, selesai sebelum Pilwali Kediri. Bahkan, Kapolres bertambah optimis kasus itu dapat selesai lebih dini dari janjinya.

Untuk itu Kapolres meminta penyidiknya segera memintai keterangan pimpinan kepala daerah Kota Kediri saat itu yakni, Walikota Kediri Samsul Ashar dan wakilnya Abdullah Abu Bakar. Tetapi, pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kota Tahu itu gagal.

Rencana pemeriksaan yang sudah dijadwalkan tidak dapat dilakukan, karena Walikota Samsul Ashar mangkir, dengan alasan kesehatannya terganggu. Penyidik kemudian menjadwal ulang pemeriksaan terhadap walikota.

Rupanya, apa yang dilakukan Kapolres benar-benar membuat nyiut nyali orang-orang yang terlibat dalam lingkaran uang haram ini. Entah lobi politik tingkat tinggi apa yang dilakukan sehingga tiba-tiba hirarki kepolisian yang lebih tinggi mengambil alih kasus ini. Padahal, masyarakat juga tahu jika Polres Kota Kediri masih mampu menanganinya.

Nyatanya, sebelum keinginan itu terwujud Polda Jawa Timur akhirnya mengambil alih kasus Jembatan Brawijaya. Bahkan, rencana pemeriksaan kedua yang sudah dijadwalkan kembali pun menemui kegagalan. Anehnya, pengambil alihan kasus dugaan korupsi jembatan Brawijaya ke tangan Polda seakan menjadi tempat berlindung para pejabat yang ditenggarai menerima cipratan hasil korupsi.

Walikota saat itu misalnya, menolak diperiksa di Polres Kota Kediri karena menganggap pemeriksaannya lebih bernuansa politis. Para pejabat lain yang diperiksa pun menunjukkan gelagat yang sama, tak mengindahkan panggilan yang dilayangkan Polres Kota dengan berbagai alasan. Pun, dari pihak Polda terkesan saling lempar tanggung jawab dan membiarkan kasus ini tanpa penyelesaian dan, yang jelas, tanpa tersangka meski telah jelas milyaran uang rakyat dikorupsi. Ditangan Polda yang seharusnya penanganan bisa lebih cepat pun kasus mengalami anti klimaks, sampai saat ini sudah hampir dua tahun kasus tetap dalam peti es.

Kondisi tersebut berbanding terbalik, saat masih dalam penanganan Polres Kediri Kota. Hampir setiap hari, ada perkembangan hasil penyidikan. Bahkan, AKBP Ratno Kuncoro, sebagai Kapolres Kediri Kota waktu itu berjanji dan memastikan dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, sebelum Pilihan Walikota Kediri yang berbarengan dengan Pilihan Gubernur Jawa Timur, 29 Agustus 2013 lalu. Padahal, proyek multy years (tahun jamak) itu seharusnya selesai pada akhir tahun 2013 atau setahun lebih yang lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Timur ketika dihubungi hapraindonesia.co untuk menanyakan perkembangan kasus ini melalui telepon tidak diangkat. Ketika wartawan mendatangi Mapolda, beberapa petugas menyatakan bahwa Kabag Humas sedang sibuk mengurus korban kecelakaan pesawat. █

Dari Penunjukkan Tanpa Lelang hingga Pinjam Bendera

Dalam pemeriksaan polisi yang dilakukan saat itu diketahui bahwa PT Fajar Parahyangan, sebagai pemenang tender proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri, telah memberikan sub contrak dengan istilah join pekerjaan atau istilah lain “pijam bendera” kepada PT SGS, perusahaan kontraktor yang berkedudukan di Sidoarjo.

“Menurut saksi, PT Surya Graha Semesta grid (tingkatan kualifikasi, red) nya belum mencapai. Sehingga, PT Fajar Parahyanganlah yang ikut dalam lelang, sampai akhirnya sebagai pemenang. Tetapi kemudian disub kontrakkan ke PT SGS,” beber Kapolres waktu itu.

Sementara, dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kasenan menegaskan, pihaknya hanya membuat komitmen dengan satu rekanan PT.

Fajar Parahyangan, sebagai pelaksana proyek pembangunan jembatan yang sedianya menelan dana sebesar Rp 71 miliar tersebut. Ihwal, adanya PT. SGS yang disebut sebagai pelaksana, setelah menerima sub kontrak dari PT Fajar Parahyangan, pihaknya tidak mengetahui.

Sementara itu, PT.Fajar Parahiyangan selaku kontraktor pembangunan jembatan Brawjaya Kediri memberikan klarifikasi terkait dengan tudingan pinjam bendera. Farmansyah SH selaku divisi legal PT Fajar Parahiyangan menyatakan setelah melakukan penelusuran ke kantor cabang di Surabaya tidak benar PT Parahiyangan pinjam bendera.

"Kami sudah cek tidak terbukti bahwa PT Fajar Parahiyangan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada PT SGS," kata Farmansyah, dalam klarifikasinya.

Ditambahkan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dilaksanakan langsung PT Fajar Parahiyangan cabang Jatim & Bali sesuai dengan akte notaris pendirian kantor cabang no 23 tanggal 20 April 2010 dengan notaris Ny Hj Imas Tarwiyah Soedradjat SH MH. "Dalam akta notaris dijelaskan antara lain cabang bersenang untuk melaksanakan pekerjaan di Jatim dan Bali," pungkasnya.

Kemenangan Fajar Parahiyangan pada tender pun juga mencurigakan. Pasalnya, beberapa saksi yang diperiksa dan sebagian telah jadi tersangka menyatakan bahwa proses lelang itu fiktif alias tidak ada. Salah seorang panitia lelang pun menyatakan dirinya tak ikut lelang namun tiba-tiba mendapat honor sebagai panitia lelang.

Melihat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus ini, sebenarnya bukan hal sulit bagi polisi untuk mengungkapnya, apalgi kasus telah ditangani ditingkat provinsi. Masyarakat awam yang mengikuti kasus ini pun sebenarnya telah bisa menduga siapa saja yang bermain dalam menggerogoti uang rakyat. Beda halnya jika ada oknum aparat penegak hukum yang justru turut bermain dalam persekongkolan kotor ini. █

Diduga Libatkan Pejabat Penting, DPRD dan Mantan Walikota

Dari hasil penyidikan kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya penyidik Tipikor menemukan sebanyak 6 hingga 7 orang pejabat Kota Kediri diduga sudah menerima aliran dana proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri. Tidak tanggung-tanggung, jumlah uang suap untuk memuluskan mega proyek multy years bernilai Rp 71 milyar itu mencapai miliaran rupiah.

Indikasi keterlibatan beberapa pejabat itu diketahui dari hasil pemeriksaan atas dokumen dari kantor PT SGS (Surya Graha Semesta), dari buku dokumen, ada buku kas keluar dan masuknya keuangan dan transaksi serta bukti transfer.

Ada pemberian uang kepada sejumlah pihak pejabat di lingkungan pemkot dan DPRD serta pihak lain Yang menonjol di buku itu dikemas sedemikian rupa untuk mengelabuhi penegak hukum. Di dalam buku yang kini dijadikan sebagai barang bukti itu ditulis dengan sandi Besi Beton.

Sandi tertentu itu menjelaskan mengenai aliran dana proyek ke sejumlah orang. Tetapi, ia belum bersedia buka mulut nama-namanya. Kapolres berbasik Intelkam itu hanya menyebut, sebagian dari mereka adalah para pejabat yang sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik.

Buku itu secara detail mencatat mulai dari rincian hingga tanggal kucuran anggaran suap dari PT SGS itu kepada sejumlah orang yang jumlah mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, dana itu mengalir sejak tahun 2008 silam, sebelum Jembatan Brawijaya dibangun. “Kami juga mendapatkan keterangan dari saksi yaitu bagian keuangan PT SGS.

Kemudian pemeriksaan terhadap orang yang diduga mengantarkan uang milaran tersebut. Mereka berinisial RW dan WD. Uang itu ada yang ditransfer dan ada yang diberikan secara langsung. Ada yang melalui rekening kerabat dan rekening orang lain. Lalu ada yang diserahkan ke rumah, adapula yang diserahkan di kantor,” jelas Kapolres saat itu.

Kapolres menyimpan catatan dari setiap orang yang menerima kucuran dana itu. Jumlahnya, kata Kapolres, bervariasi. Ada yang ratusan juta rupiah, dan ada yang miliaran rupiah. Tetapi, kata Kapolres, di dalam buku catatan itu, tidak dijelaskan secara spesifik, melainkan dari tiga mega proyek yaitu, RSUD Gambiran II, Poltek II dan Jembatan Brawijaya. Hanya saja, totalnya sebanyak 14 kali penyaluran.

Kasus ini juga diduga melibatkan kalangan DPRD Kota Kediri saat itu?

Desakan masyarakat agar pimpinan Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya akhirnya ditindaklanjuti Polres Kediri Kota. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi memanggil beberapa anggota DPRD untuk dimintai keterangan. Mereka, adalah anggota Panitia Khusus (Pansus) Jembatan Brawijaya, terdiri dari unsur anggota dan pimpinan.

Selain kedua kelompok aktor tersebut, polisi juga menggelandang Fajar Purna Wijaya (46) sebagai tersangka baru. Fajar adalah perantara indikasi gratifikasi atau suap proyek Jembatan Brawijaya.

Fajar ditetapka tersangka setelah diperiksa selama satu malam. Sebelumnya, ia diciduk dari rumahnya di Perumahan Rejomulyo Estate Kota Kediri. Polisi menggerebek rumahnya dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai Rp 60 juta. Fajar adalah pemilik rekening bank BCA atas nama Fajar Purnama.

Transfer dana miliaran dari PT Surya Graha Semesta (SGS) masuk ke rekening Fajar, sebelum akhirnya mengalir ke kantong sejumlah oknum pejabat. Aliran dana itu dengan sandi ‘Besi Beton’. Lagi-lagi, Polres Kediri Kota memberikan keringan terhadap tersangka.

Fajar tidak dijebloskan penjara, maklum, Fajar adalah sepupu mantan Walikota Kediri Samsul Ashar. Padahal, sebagian uang yang diterima Fajar diantaranya lari ke media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). █

(Tim #MelawanDiam dari berbagai sumber)

Penyelewengan Bantuan Sosial 4 SD Negeri Di Benjeng Gresik

Written By Hapra Indo on 1/18/2015 | 16:36

Gresik, hapraindonesia.co - Salah satu Kabupaten atau kota penerima Bansos tersebut yang adalah seperti yang di kutip oleh media Restorasi Hukum Nasional, pelaku kejahatan manipulasi anggaran TIK learning elektronik tahun 2014 terjadi di 4 sekolahan SDN Dermo, SDN Balong Tunjung, SDN Delik Sumber dan SDN Karangan Kidul 2 di bawah naungan UPTD Benjeng di Kabupaten Gresik.

Dugaan mark up tersebut dengan pengadaan tidak sesuai RAB Bansos E learning SD dana bantuan sosial dalam program Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di pasaran, harga barang elektronik seperti membeli 4 unit Laptop Lenovo cor 6400 S dengan harga Rp 31 juta , 2 unit LCD Projector MX 505 dengan harga Rp 11.400.00,2 unit screen Projector 84 harga Rp 3.200.000, 2 unit Printer scaner canon 237 harga Rp 3.700.000, 3 unit Modem Wifi ZTE harga Rp 1.800.000, 4 unit Speaker Aktiv Advance duo 100 harga Rp 1.400.000.

Harga Laptop Lenovo harga pasaran Toko elektronik per-unit berkisar Rp 4.600.000,speker Aktive harga pasaran Toko Cuma Rp 90.000,LCD Projector harga pasaran Toko Rp 4.950.000, Printer copy scaner canon harga harga pasaran Toko Rp 1.050.000, Modem Wifi harga pasaran Toko Rp 4500.000, scren Projector harga pasaran Toko Rp 500.000.

Tetapi kenyataan setiap pembelian barang elektronik tersebut tidak sesuai dengan harga di pasaran toko, lebih mahal dari harga pasaran Toko,sebab pihak sekolahan berkerja sama dengan CV supaya harga tersebut bisa di manipulasi dari situlah hasil keutungan uang yang mark up oleh pihak kepala sekolah,bisa di bayangkan setiap kepala sekolah dapat keutungan uang merk up berkisar Rp 19 juta hingga Rp 20 juta.

Pembelian barang-barang elektronik dari anggaran dana bantuan sosial (Bansos) dalam program Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) E-Learning SDN di Kabupaten Gresik , menurut Pelaksana juklak dan juknis barang tersebut memang di belikan sesuai prosedur yang ada namun penyimpangan dari harga barang tidak sesuai prosedur standar barang yang ada,sebab pihak sekolah untuk pembelian Laptop per-unit mendapatkan keutungan Rp 2.500.000 hingga Rp 2.000.000 semua tergantung merk dan type yang di beli dari elektronik .

Misalnya keutungan Rp 2.500.000 X 4 Rp 10.000.000’Speker Aktive Avacen duo 100 padahal harga sebenar nya Cuma Rp 90.000 tapi pihak sekolah merekayasa harga 4 unit Rp 1.400.00 jadi keutungan Rp 1.130.000 itu sebuah gambaran kecil perbandingan keuntungan kepala sekolah.

Dana Bansos dalam program Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) E-Learning di kabupaten Gresik ada 34 SD yang menerima bantuan itu dengan anggaran sebesar Rp 1,836 millyar dan tugas dari kejaksaan Negeri Gresik dan Kepolisian untuk menindak lanjuti kasus tersebut karena diduga sudah merugikan Negara Rp 672.962.000 di 34 sekolahan yang menerima bantuhan anggaran TIK tersebut.(C@)

Keterangan Gambar : Ilustrasi Bansos

Ungkap ‘Budi Gunawan’ Lain

Oleh : HARY PRATONDO

(DIRUT PT. HAPRA INDONESIA NEWS)


Ditengah hiruk pikuk rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) masyarakat dikejutkan oleh sebuah berita; Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan yang menjadi calon kuat pimpinan tertinggi korps bhayangkara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Gunawan diduga terlibat kasus korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006.

Ada hal menarik dibalik penetapan Budi sebagai tersangka. Menurut Bambang Widjajanto, wakil Ketua KPK, pihak Pusat Pengawasan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan laporan hasil analisa (LHA) mengenai dana mencurigakan direkening Budi kepada Kapolri pada tahun 2010. Oleh Kapolri, laporan itu dijawab tetapi ternyata tidak pernah dilaporkan kepada KPK.

KPK justru memperoleh bukti-bukti korupsi yang berhasil menjerat Komjen Budi dari laporan masyarakat. Disusunlah serangkaian penyelidikan yang dilakukan selama enam bulan dan berhasil memperoleh lebih dari dua alat bukti yang mampu menjadikan calon Kapolri itu sebagai tersangka. Seperti halnya penangkapan tersangka lainnya, Budi Gunawan dapat dipastikan tak akan lolos dari jeratan KPK atas sangkaan korupsi yang dilakukannya.

Mencermati kasus penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran penting; pertama bahwa desas-desus ‘saling melindungi’ untuk menjaga para pelaku korupsi dari tindakan hukum yang dilakukan beberapa oknum petinggi aparat penegak hukum bukanlah isapan jempol tetapi memang benar-benar ada dan terbukti. Pelajaran kedua, masyarakat ternyata diberi kesempatan untuk menyerahkan bukti guna membantu KPK menyeret para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebenarnya bukan rahasia lagi bila ada beberapa oknum petinggi aparat penegak hukum yang bertindak sebagai penyelamat anggota atau pihak lain yang terlibat kasus korupsi dan menghadapi proses hukum. Hal semacam ini bukan hanya ada pada tingkat pusat. Dijajaran kepolisian daerah pun hal semacam ini santer terdengar. Mandegnya penanganan terhadap kasus korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri setelah diambil alih Polda dari kewenangan Polresta adalah salah satu contoh yang menunjukkan secara jelas bukti dari dugaan tersebut.

Dalam menghadapi upaya-upaya ‘manipulasi’ kasus tingkat tinggi ini masyarakat harus sepakat untuk menolak diam. Serahkan bukti kepada pihak terkait bila memiliki bukti untuk menjerat para tikus berdasi. Seperti peribahasa sepandai-pandainya menyimpan bangkai satu saat akan tercium juga, sepandai apapun menutup dan menyembunyikan kasus pasti ada satu atau dua orang yang mengetahuianya. No perfect crime, tak ada kejahatan yang sempurna.

Secara kebetulan, penangkapan Budi Gunawan bersamaan dengan munculnya rubrikasi baru pada koran HAPRA Indonesia. Rubrik yang kami beri nama #MenolakDiam ini sengaja kami buat untuk menerima aduan masyarakat terkait kasus-kasus yang ditangani hukum tetapi belum jelas ujungnya.

Bisa juga kasus yang telah diputus oleh pengadilan tetapi pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan vonisnya. Mari menolak diam terhadap upaya pengebirian hukum, ungkap ‘Budi Gunawan’ yang lain. Laporkan apa yang Anda tahu dan Anda lihat untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik..█

Mencetak Atlet Daerah Berprestasi Melalui Sekolah

Written By Hapra Indo on 1/17/2015 | 16:42

Malang, hapraindonesia.co - Dalam kegiatan olahragakan masyarakat yang mana pernah diadakan oleh suatu organisasi yang bergerak di bidang olahraga diakhir tahun 2014 kemarin oleh KONI Kabupaten Malang . Acara tersebut bertujuan menggali potensi bibit-bibit atlet yang ada di wilayah Kabupaten Malang baik di tingkat umum maupun di tingkat sekolah dasar, pertama, atas dan kejuruan.

Juga sekalian memperingati Hari Jadi Kabupaten Malang pada akhir tahun kemarin. Ternyata para peminat dari atlet olahraga begitu banyak peminatnya yang berarti banyak pula generasi muda-mudi yang berprestasi yang didik oleh lembaga sekolah maupun organisasi umum.

Terbukti pada kegiatan dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional Kabupaten Malang pada akhir tahun kemarin berjumlah 3.527 atlet yang terdiri dari 36 cabang dengan memperebutkan medali emas 194, medali perak 194 dan 219 medali perunggu. Jadi jumlah medali sebanyak 607 tentunya diikuti oleh lembaga sekolah se Kabupaten Malang juga umum karena banyak anak didiknya berprestasi di bidang olahraga.

Salah satunya SMA Negeri 1 Tumpang yang pada saat itu juara 1 umum yang diraihnya. Pada saat hapraindonesia.co bertemu dengan Plt. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tumpang Supaat yang dikenal ramah juga friend terhadap para media . Supaat yang sekarang ini masih menjabat Kepala sekolah SMA Negeri 1 Pagak kurang lebih 9 tahun yang selayaknya sudah mendekat ke SMA Negeri 1 Tumpang yang mengacu pada program bupati mendekatkan pada tempat tinggal.

Menurut Supaat atas prestasi anak didik dari SMA Negeri 1 Tumpang menjuarai olahraga pencaksilat, judo dan atletik lainnya pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2014 kemarin. “Untuk tingkat umum juara 1 kami telah banyak dan mendukung terus pada anak didik kami agar mereka tersalurkan prestasinya dengan baik” terangnya.

Lebihlanjut Supaat mengatakan di sisi lain dengan di SMA Negeri 1 Tumpang ini kami telah melalui pembinaan manajemen karena sangat penting untuk maju dan tidaknya tergantung mereka dalam program kerjanya,”dan kemauan untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang termasuk dalam memenuhi kelengkapan diantaranya SKP, juga kelengkapan lainnya yang dibutuhkan “ Pungkasnya. (Ongsai

Keterangan Gambar :  SMA N 1 Tumpang salah satu SMA N yang mencetk atlet daerah berprestasi melalui sekolah.

Di Sinyalir Bansos Dari Pemprov Jatim Di Mark Up Di SD Penerima

Kediri, hapraindonesia.co – Mungkin karena bersifat Bantuan sosial (Bansos) dan hibah maka di duga pengawasan dari pemberi dan penerima bantuan itu menjadi “longgar”, dan longgarnya monitoring Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur terhadap penerima Bansos di kabupaten dan Kota menjadi lemah, dan akhirnya di duga banyak yang terjadi ajang Mark up si penerima bantuan. Dugaan banyaknya terjadi penyelewengan dengan memainkan dan memark up proyek pengadaan Bansos tersebut adalah berupa pengadaan alat alat IT.

Dan yang paling banyak Bansos dan rawan terjadi penyimpangan adalah di bidang pendidikan . Seperti yang terjadi pada Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran E learning SD dana bantuan sosial dalam program Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) pada anggaran tahun 2014 yang di terima oleh SD negeri maupun swasta di beberapa kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

SD negeri maupun swasta penerima Bansos tersebut berupa Laptop, LCD Projector, Screen Projector, Printer scaner ,Mobile wifi, speaker aktif dan managemen kegiatan, semuanya senilai Rp 54 juta per sekolahan . Hasil penelusuran dan informasi yang di dapat oleh HAPRA dari berbagai sumber, pihak Dinas Pendidikan di kota dan Kabupaten penerima Bansos tersebut “di kelola” di serahkan ke kasi Sarana prasarana (Sapras).

Kasi Sarana dan prasarana di duga menjadi “ otak”, selain karena sesuai dengan kewenangannya, peran kasi Sarana prasarana adalah bekerjasama dengan CV yang di tunjuk oleh kasi yang bersangkutan. Kasi Sarana dan Prasarana memiliki peran yang vital karena menentukan CV dan “Fee” yang masuk ke Dinas Pendidikan maupun Ke kepala sekolah SD penerima Bansos.

Sedangkan Kepala sekolah SD hanya tinggal menerima bantuan tersebut, nyaris tanpa mengecek terlebih dahulu bansos itu, pasalnya menurut sumber SPJ(Surat Pertanggung Jawaban) bansos tersebut di buatkan oleh CV pengadaan .

Meski dana proyek tersebut langsung di tranfer kekasek penerima bansos, namun “kekuasaan” anggaran tersebut berada di tangan kasi sarana dan prasarana pasalnya, semua diatur dari mencarikan CV, dan kasek tinggal tanda tangan saja. Lebih lanjut sumber mengatakan kasi tersebut memotong 20% dari nilai Rp 54 juta persekolahan.

CV yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini Kasi Sarana dan Prasarana membawa pengadaan tersebut ke sekolah SD penerima bansos, harusnya di cek fisiknya,di cek oleh tenaga ahli, di cek sesuai dengan petunjuk teknisnya apa tidak, dan setelah itu, barang tersebut di buatkan SPJ (Surat pertanggung jawaban),setelah itu di tandatangani bersama antara pihak CV sebagai pemilik barang ke kasek sebagai penerima barang, dan barang-barang bisa di cairkan. (Cahyo

Keterangan Gambar : Ilustrasi alat IT sekolah

Diduga DPO Teroris Poso Ditembak Mati di Kepung

Written By Hapra Indo on 1/16/2015 | 15:48

Kediri, hapraindonesia.co - Tim Densus 88 Mabes Polri, Jumat, (16/1), sekitar pukul 9.15 WIB, berhasil menggerebek seorang teroris jaringan Santoso, atas nama Roni, alias Totok, alias Joko, alias Fuad, di Dusun Nglarangan, RT 12 RW 04, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Roni merupakan jaringan Santoso (DPO Teroris Poso), dan Joko merupakan pelaku penembakan terhadap Kapolres Bima Nusa Tenggara Timur serta Kanit Reskrim Polsek Bima NTT.

Dalam penggerebekan tersebut, terjadi baku tembak antara tim Densus 88, karena akan melakukan perlawanan, akhirnya yang bersangkutan tewas ditembak di tempat.

Kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bhayangkara Kota Kediri. Hingga berita ini naik cetak, tim Densus 88 masih terus mencari barang bukti yang diperkirakan masih tersimpan di rumah yang ditempati terduga teroris tersebut.

Dari informasi yang dihimpun Hapra, dari situ terduga teroris Roni mempunyai istri seorang warga Poso yang dibawa ke Dusun Nglarangan dan belum jelas sudah berapa lama tinggal di situ.

Kabarnya, Roni meru-pakan residivis yang pada tahun 2006 pernah dihukum selama tujuh tahun di LP Porong, atas kasus pembunuhan terhadap seorang warga Kediri. Dia bebas pada tahun 2010.

Pada saat menjalani hukuman di LP Porong inilah, Roni mengenal dengan salah seorang teroris yang namanya masih disembunyikan oleh pihak kepolisian.

Seusai keluar dari LP ini, Roni kemudian masuk ke Pesantren Umar Bin Khotob di Bima, Pimpinan Abrori.

Sementara, Abrori sendiri hingga saat ini masih menjalani hukuman di LP Nusakambangan atas vonis 15 tahun penjara, setelah ada ledakan pada tahun 2011 di pesantrennya.

Setelah satu tahun di pesantren, kemudian Roni berangkat ke Poso untuk mengikuti pelatihan militer jaringan teroris MIT, pimpinan Santoso.

Roni diduga juga merupakan eksekutor penembakan Brigadir M Yamin, anggota Polsek Ambalawi, Bima.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf, seusai Sholat Jum’at, membenarkan adanya penembakan terduga teroris di Kediri ini. “Penggerebekan terhadap Roni tersebut, merupakan hasil dari pengintaian selama satu bulan oleh Densus 88 yang dibantu Subdit Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Jatim,” ungkapnya. (Galuh/B@m

Keterangan Gambar : Depan Ruangan Instalasi Forensik RS Bhayangkara Kediri, yang dijaga ketat oleh polisi dan diberi garis police line untuk menyeterilkan tempa.

Dari 48 Kasus Korupsi Raskin di Jatim, Korupsi Raskin Pamekasan Paling Besar

Written By Hapra Indo on 1/15/2015 | 16:04

Surabaya, hapraindonesia.co - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membeber kasus korupsi yang statusnya dinaikkan menjadi penyidikan awal tahun 2015 ini. Total ada 48 perkara korupsi. "Memang tidak semua daerah, ada beberapa yang belum menaikkan perkara (korupsi)-nya ke penyidikan, kita kasih waktu sampai Februari," ujar Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny di hadapan semua Kepala Kejari se-Jatim di Kejati Jatim, Rabu (14/1).

Dari 48 perkara korupsi itu, paling besar adalah korupsi beras miskin (raskin) di Pamekasan. Totalnya ada 1.500 ton beras di Bulog yang diselewengkan dengan nilai sekitar Rp 12 miliar. "Dalam perkara korupsi raskin ini, ada 11 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Termasuk pihak Bulog dan rekanannya," sambung Elvis.

Korupsi lain yang masuk penyidikan, di Kejati ada 8 kasus, Kejari Surabaya 4 kasus, Sidoarjo 5 perkara, Kejari Tanjung Perak 3 perkara, Mojokerto 2, Malang ada 3, Probolinggo 1, Bangil 2 kasus, Kepanjen 2 perkara, Jember 1, Situbondo 1, Kediri 1, Blitar 1, Ponorogo 1, Sumenep 1, Sampang 1 dan Pamekasan 11. "Kami harapkan, triwulan pertama fokus pada penyidikan. Kemudian bulan selanjutnya penuntutan. Sehingga akhir tahun semua bisa tuntas," sambung Elvis. (Suf/Pr) 

Keterangan Gambar : Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny
 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved