Home » , , » Suhartono Menilai Tuntutan Yang Diberikan JPU Kepada Dirinya Tidak Adanya Keadilan

Suhartono Menilai Tuntutan Yang Diberikan JPU Kepada Dirinya Tidak Adanya Keadilan

Written By Hapra Indonesia on 12/11/2018 | 20:43

Foto: Taurus/HI
Mojokerto, hapraindonesia.co - Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono didakwa atas diduga telah melakukan praktik kampanye untuk mendukung Cawapres nomor urut dua.

Namun hal itu di bantah oleh kuasa hukum Suhartono, yakni Abdul Malik saat di persidangan. kuasa hukum menilai dakwaan itu tak sesuai fakta di lapangan. Menurut keterangannya kuasa hukum, Suhartono soal bagi-bagi uang, sebatas membagikan uang saweran ke warganya. Pembagian uang dipastikan tidak ada.

"Hanya saweran aja kami berikan kepada orang yang menyanyi dan orang yang berjoget. Saat itukan ada acara musik patrol. Uang saweran itu diambil uang pribadi nono." Ucap Abdul Malik saat persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto Selasa (11/12/2018).

Foto: Taurus/HI
Dalam persidangan yang berjalan cukup singkat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mojokerto, Ivan Yoko menuntut Suhartono tersangka kasus pidana pemilu melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI No 7 tahun 2017 dengan tuntutan enam bulan penjara dengan massa percobaan 1 tahun serta denda 12 juta subsider 2 bulan.

Usai persidangan, Suhartono yang menjadi terdakwa langsung menghampiri massa pendukungnya. Di depan pendukungnya, kepada awak media Suhartono mengatakan, jika tuntutan yang diberikan JPU kepada dirinya ini merupakan ketidakadilan.

“Ketidaktahuan, ditambah tidak mengetahui adanya sosialisasi dari Bawaslu sehingga saya melakukan hal itu. Ini merupakan ketidakadilan, sebab hanya sebatas penyambutan saja kita dituntut enam bulan dengan massa percobaan satu tahun dan denda 12 juta subsider 2 bulan. Sedangkan vonis terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pelaku pembakaran bendera mirip atribut HTI hanya divonis 10 Hari dan Denda Rp 2.000,- itukan tidak adil." ucap Suhartono.

Sementara itu Abdul Malik selaku kuasa hukum mengatakan bagaimanapun kita menghormati keputusan Ketua Majelis Hakim karena semua keputusan ada di Ketua Majelis Hakim. Dan saya berharap semoga mejelis hakim mengunakan hati nurani untuk memutuskan kasus ini" harapnya.

(T@urus)
Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Support : Hapra Indonesia
Copyright © 2011. Hapra Indonesia - All Rights Reserved